Daftar Isi Buka

Cekricek.id — Tekanan terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino kembali bertambah setelah organisasi hak asasi manusia FairSquare mendesak badan sepak bola dunia itu menyatakan Infantino tidak berhak maju lagi dalam pemilihan presiden. FairSquare menilai pria asal Swiss tersebut sudah menghabiskan jatah tiga periode maksimal yang diatur statuta FIFA, sehingga pencalonannya untuk masa bakti 2027–2031 seharusnya ditolak sejak awal.

Perdebatan soal Periode Pertama pada 2016

Statuta FIFA membatasi masa jabatan presiden maksimal tiga periode. Persoalannya, pada 2022 Infantino berhasil berargumen bahwa periode pertamanya tidak boleh dihitung karena hanya melanjutkan mandat yang terputus. Ia terpilih dalam Kongres Luar Biasa FIFA pada 2016, menyusul pengunduran diri Sepp Blatter di tengah badai skandal korupsi yang mengguncang organisasi tersebut.

Dikutip dari Al Jazeera, FairSquare mengirimkan surat kepada Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan FIFA (GACC) yang isinya menyoal tafsir tersebut. Surat itu, yang pertama kali dilaporkan The Athletic, menyebut penafsiran FIFA pada 2022 tidak sejalan dengan bunyi statuta. FairSquare juga mempertanyakan transparansi putusan empat tahun lalu itu karena pertimbangan hukum komite tersebut tidak pernah dipublikasikan.

“Pengaduan yang kami ajukan memberikan bukti jelas bahwa ini adalah pelanggaran nyata atas aturan, dan pelanggaran yang menciptakan preseden sangat berbahaya,” kata Direktur FairSquare, Nicholas McGeehan. Ia melanjutkan, “Aturannya menyatakan dengan jelas bahwa tiga periode kepresidenan adalah batas maksimal. FIFA tidak bisa begitu saja mengakali aturan ini — yang berfungsi sebagai pengendali kekuasaan presiden — dengan mengatakan bahwa periode pertamanya tidak dihitung.”

Disusun Bersama Mantan Pejabat Tata Kelola FIFA

Surat kepada GACC itu disusun dengan bantuan Miguel Maduro, mantan Ketua Komite Tata Kelola dan Peninjauan independen FIFA. Maduro menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan jantung dari paket reformasi yang disepakati FIFA pada 2016, tepat setelah era Blatter berakhir.

“Prinsip pembatasan masa jabatan adalah aspek mendasar dari reformasi 2016 yang bertujuan membatasi kekuasaan, dan aturan yang dibuat sudah jelas: tidak ada presiden FIFA yang boleh menjabat lebih dari tiga periode,” kata Maduro. “Upaya membuat pengecualian atas aturan semacam itu untuk Tuan Infantino memperlihatkan adanya penolakan terhadap prinsip pembatasan masa jabatan, sekaligus cara sebagian orang di FIFA memandang aturan bukan sebagai aturan, melainkan sebagai penghalang yang harus disiasati.”

Menuju Kongres FIFA di Maroko

Pemungutan suara untuk memilih presiden FIFA periode berikutnya dijadwalkan berlangsung dalam Kongres FIFA di Maroko pada 18 Maret tahun depan. Infantino diperkirakan kembali maju, dan sejauh ini ia masih mengantongi dukungan dari konfederasi Afrika serta Amerika Selatan, dua blok pemilih yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan politiknya di tubuh FIFA.

Desakan FairSquare muncul ketika posisi Infantino tengah disorot dari berbagai arah. Sebelumnya, rencana pembentukan anak usaha komersial FIFA yang akan membuka ruang bagi investor swasta menguasai sebagian hak turnamen besar, termasuk Piala Dunia, ditarik kembali setelah ditolak keras oleh UEFA, CONCACAF, dan AFC. Kepala operasional FIFA, Kevin Lamour, juga berpisah dengan organisasi itu pada 17 Agustus 2026 setelah menyatakan penolakan terbuka terhadap proyek tersebut. Hingga berita ini disusun, FIFA belum menyampaikan tanggapan resmi atas surat FairSquare.