Daftar Isi Buka

Cekricek.id — Pada 6 Februari 1814, Sultan Pontianak menulis surat. Penerimanya Thomas Stamford Raffles, penguasa Inggris di Batavia. Isinya satu permintaan tegas: berantas bajak laut di pantai barat Kalimantan. Sultan Syarif Kasim Alkadrie menyebut siapa pemimpin perompak itu. Bukan orang Sulu. Bukan pula pelaut Bugis. Melainkan Sultan Sambas dan Pangeran Anom, penguasa kerajaan tetangga di sebelah utara.

Surat itu tersimpan di arsip British Library. Empat sejarawan membacanya ulang dan menjadikannya poros penelitian. Mereka adalah Ahmad Fauzan Baihaqi, Bryna Rizkinta S, dan Fauzan Syahru Ramadhan dari Departemen Sejarah Universitas Diponegoro, bersama Aditya Muara Panditra dari Departemen Sejarah Peradaban Islam UIN Syekh Nur Djati Cirebon. Hasilnya terbit pada 2025 di jurnal PURBAWIDYA Volume 14 Nomor 2, berjudul Sengketa Maritim di Kalimantan Barat: Dinamika Kesultanan, Kekuatan Eropa, dan Aliansi Bajak Laut Tahun 1811-1850.

Temuan itu menantang anggapan yang sudah lama mapan. Selama ini perompak di perairan Kalimantan Barat dianggap datang dari Sulu, Mindanao, dan jaringan pelaut Bugis. Keempat penulis menyusun bantahannya dari sumber kolonial dan teks primer kesultanan, terutama arsip surat-menyurat antara raja Pontianak dan Batavia. Metode yang mereka pakai adalah sejarah kritis, dengan empat tahap kerja: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatannya sejarah politik, karena yang dipersoalkan adalah struktur kuasa.

Sebelum 1811: Pesisir yang Luput dari Catatan

Pesisir barat Kalimantan jarang masuk buku sejarah maritim Indonesia. Permukaannya datar dan berawa. Sungai-sungainya bercabang banyak dan menjadi jalur transportasi utama menuju pedalaman. Hampir semua kota pelabuhan di sana berdiri dekat delta muara. Secara letak, kawasan ini hanyalah jalur memutar dari Selat Malaka menuju Laut Cina Selatan. Pamornya kalah dari pantai timur Sumatera dan pantai utara Jawa.

Catatan tertua justru datang dari orang Portugis. Pada 1511 Tome Pires menulis hubungan dagang antara Malaka dan Borneo, dan menyebut pulau itu sebagai pulau tengah yang besar. Tiga belas tahun kemudian, pada 1524, Antonio Pigafetta menggambarkan kesibukan Brunei sebagai bandar tertua di pulau tersebut. Dua catatan itu menunjukkan Borneo sudah lama tersambung ke jaringan dagang Asia Tenggara, jauh sebelum kapal-kapal kompeni Eropa masuk ke perairannya.

Kekuatan politik tumbuh lebih dulu di utara, lewat Kesultanan Brunei Darussalam. Di sebelah selatannya berdiri Kerajaan Sambas, kerajaan Melayu delta sungai dengan ibu kota di Delta Sungai Sambas Kecil. Sambas punya sumber ekspor bahan pangan dan hasil tambang, serta jaringan dagang sampai Serawak. Pendirinya, menurut penelitian ini, adalah migran dari Semenanjung Malaya dan Sumatra yang dikenal sebagai kelompok pedagang sekaligus bajak laut.

Pelabuhan Sukadana punya aktivitas ekonomi paling ramai di pesisir itu. Keamanannya justru paling rapuh. Bandar tersebut kerap menjadi sasaran serangan bajak laut jauh sebelum abad ke-19 dimulai. Kalimantan Barat sendiri menampung kerajaan Islam terbanyak di Borneo, dari Sambas dan Landak sampai Matan dan Ketapang. Lalu pada 1771 muncul pemain baru di selatan Sambas. Kesultanan Pontianak berdiri di tepian utara Sungai Kapuas, didirikan Syarif Abdurrahman Al-Kadrie, seorang cendekiawan sekaligus pedagang berdarah Hadramaut.

Pontianak lahir tanpa warisan legitimasi. Kesultanan termuda itu butuh perlindungan sejak hari pertama, sebab perairan antara Teluk Sukadana, Mempawah, dan jalur menuju Banjar dipenuhi aksi perompak. Pendiriannya pun bukan kerja satu orang. Penelitian ini menyebut ada kongsi bekas perompak laut di belakangnya. Raja Ali Haji dalam Tuhfat Al-Nafis mencatat kuatnya konsolidasi pedagang Bugis di Mempawah dan Pontianak.

Kepustakaan sebelumnya menunjuk arah yang berbeda. Adrian B. Lapian meneliti bajak laut di pantai timur Kalimantan. Alamsyah dan rekan-rekannya menulis jaringan pelaut Sulu, Bajau, dan Bugis sebagai pelaku pembajakan, dengan kelompok Iranun dan Balangingi aktif di Laut Sulawesi sejak abad ke-18. James F. Warren dan Nicholas Tarling menyorot dinamika serupa. Pantai barat Kalimantan nyaris luput dari semuanya.

Pada 1799 VOC runtuh. Kekosongan itu terasa sampai ke Kalimantan. Di tahun-tahun yang berdekatan, seorang peziarah Belanda bernama T.F.M. Richter melintasi pantai barat Kalimantan menuju Laut Cina Selatan antara 1805 dan 1817. Catatan perjalanannya, yang terbit pada 1825, menyebut sebuah pulau kecil di sisi barat laut Borneo hancur diterjang badai. Gerbang delta di pesisir barat itu memang sulit dimasuki kapal asing. Perairan di garis khatulistiwa kerap terganggu cuaca.

1811–1813: Inggris Masuk, Sambas Diserbu

Pada 1811 Inggris menyerbu Jawa. Kekuasaan Belanda melemah di pulau-pulau luar Jawa, dan Kalimantan termasuk di dalamnya. Pemerintah kolonial Inggris kemudian mengambil kendali atas sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Deklarasi pengambilalihan Jawa dan kawasan Selat di Sumatera berlaku antara 1811 dan 1816. Selama lima tahun itu, laut di kepulauan berada di tangan Inggris, dan Raffles duduk sebagai penguasa tertinggi di Batavia.

Inggris segera berhadapan dengan soal lama, yaitu perompakan. Penumpasan bajak laut menjadi agenda rutin armada mereka. Persoalannya, perompak yang ditumpas kerap berkelindan dengan agen kuasa lokal. Kerajaan-kerajaan pesisir sedang bersaing satu sama lain, dan laut adalah medan persaingan itu. Label bajak laut, tulis para penulis, sering dilekatkan Eropa pada siapa pun yang mengganggu kepentingan politik dagang mereka. Sebagian perompak justru diciptakan penguasa lokal untuk merebut ekonomi wilayah lain.

Pada rentang 1812 sampai 1813, armada Inggris melancarkan ekspedisi ke Sambas dan beberapa wilayah lain. Sasarannya adalah aktivitas bajak laut yang dipimpin Pangeran Anom. Ekspedisi itu berakhir dengan perjanjian gencatan senjata. Hasilnya tidak tuntas. Perompakan di sepanjang pesisir Kalimantan Barat tetap berjalan. Urutan peristiwa itu disandarkan pada kajian Graham Irwin tentang rivalitas diplomatik di Borneo abad ke-19.

Di balik ekspedisi itu ada persaingan dua bandar. Sambas adalah kerajaan yang lebih tua, Pontianak adalah bandar yang lebih ramai. Sejak awal pertumbuhan Pontianak, pertikaian dengan perahu-perahu dari Sambas dan Mempawah sudah sering terjadi. Pada abad ke-18 Pontianak sempat meminta bantuan VOC. Ketika perdagangan VOC merugi dan kekuatannya menurun di penghujung abad ke-18, Pontianak mengalihkan sandarannya kepada Inggris. Bandar di Delta Kapuas itu terlalu berharga untuk dibiarkan tanpa pelindung.

1814–1816: Surat, Ancaman, dan Pelabuhan Bebas

Pada 6 Februari 1814 surat itu dikirim. Sultan Syarif Kasim Alkadrie meminta Raffles memberantas bajak laut di pantai barat Kalimantan. Dalam pandangannya, perompak tersebut dipimpin Sultan dan Pangeran Anom dari Sambas. Surat itu kini tersimpan di British Library dan menjadi salah satu sumber utama penelitian ini. Nada suratnya bukan sekadar permohonan bantuan. Pengirimnya tahu betul posisi tawar bandarnya di mata Inggris.

Syarif Kasim menyertakan ancaman. Ia menyatakan Inggris akan menderita kerugian dalam kerja sama mereka jika Raffles tidak segera bertindak. Ancaman itu punya dasar. Kekuatan Inggris yang dominan antara 1811 dan 1816 memang cukup kuat memberantas perompak dari Kesultanan Sambas, yang lebih dulu membentuk aliansi dengan Ilanun untuk menyerang kekayaan pedagang di Pontianak, Mempawah, dan Banjar.

Di titik inilah kesimpulan para penulis berpijak. “Aliansi bajak laut terjadi seperti menjadi perompak bersenjata ternyata sebagai perpanjangan tangan kekuasaan Sultan yang berseberangan,” tulis Ahmad Fauzan Baihaqi dan rekan-rekannya. Perompak, dalam pembacaan mereka, bukan kelompok liar di luar sistem. Mereka alat perang ekonomi antarkerajaan.

Pontianak sendiri tidak berdiri di satu sisi. Kesultanan itu memainkan dua imperium sekaligus. Penelitian ini menyebut kemampuan diplomasi Pontianak memanfaatkan Inggris dan Belanda secara bergantian sebagai kunci bertahannya bandar tersebut. Kerja sama dengan kekuatan Eropa berjalan di atas kepentingan yang sama, yakni menjaga keamanan jalur dagang. Ketegangan tetap tersimpan di baliknya, sebab masing-masing pihak berusaha memperluas kendali atas rute perdagangan regional.

Sambas membayar ongkos yang berbeda. Kesultanan itu masih mendominasi perdagangan di Pelabuhan Sambas hingga 1816. Pada tahun itu pemerintah kolonial menetapkan Pelabuhan Sambas sebagai pelabuhan bebas. Penetapan tersebut menandai berakhirnya kekuasaan penuh Kesultanan Sambas atas perdagangan laut di bandarnya sendiri. Volume dagangnya tidak berubah drastis setelah bandar itu menjadi pelabuhan ekspor-impor umum, tetapi kendali atasnya sudah berpindah tangan.

1817–1850: Laporan Aman dan Hegemoni Belanda

Tiga tahun setelah surat pertama, Syarif Kasim menulis lagi kepada Raffles. Kali ini kabarnya berbeda. Ia melaporkan wilayah dari Pontianak hingga Sambas sudah aman dan tidak lagi dapat diganggu para bajak laut. Laporan itu datang setelah Pontianak menanggung tekanan luar biasa dari perompak selama bertahun-tahun. Untuk sesaat, jalur dagang di pesisir itu kembali bisa dipakai pedagang tanpa pengawalan armada Eropa.

Di seberang meja, Belanda tidak sepenuhnya percaya. Perusahaan Hindia Timur Belanda meremehkan kemampuan Inggris memberantas bajak laut di Kalimantan. Perhatian mereka masih tertuju ke Borneo bagian timur, bukan bagian barat. Rentang 1811 sampai 1816, ketika Inggris menguasai laut kepulauan, justru dicatat sebagai masa paling menantang untuk menjamin keamanan rute pelayaran dan perdagangan di seluruh kawasan.

Sesudah itu peta kekuasaan bergerak satu arah. Wilayah Sambas jatuh perlahan sepanjang abad ke-19. Pada 1850 Hindia Belanda mengambil alih penuh area perdagangan di perairan pantai barat Kalimantan. Tahun itu menandai hegemoni Belanda atas kawasan tersebut. Sengketa panjang dua kesultanan itu berakhir bukan karena salah satunya menang, melainkan karena keduanya kehilangan kendali atas laut yang mereka perebutkan.

Dari rangkaian peristiwa itu para penulis menarik tiga simpul. Pertama, kondisi ekonomi yang buruk sering memaksa kelompok tertentu, baik pelaut maupun kerajaan, menjadi bajak laut. Kedua, intervensi Eropa berkaitan dengan tumbuhnya perlawanan lokal dalam bentuk perompakan. Ketiga, kerajaan pesisir bersaing mengamankan posisi sebagai pusat perdagangan sambil membentuk kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak asing.

Kesimpulan itu ditutup satu kalimat. “Bajak laut yang sering kita anggap sebagai lawan, tetapi kita dapat melihat bahwa kerajaan-kerajaan masa lalu dapat bersekongkol dengan perampok laut untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri,” tulis Ahmad Fauzan Baihaqi, dosen Departemen Sejarah Universitas Diponegoro sekaligus penulis utama artikel tersebut. Kalimat itu berdiri sebagai penutup seluruh analisis, setelah rangkaian arsip disusun berurutan.

Ada satu hal yang tidak dijelaskan penelitian ini. Para penulis tidak memaparkan bagian keterbatasan penelitiannya di dalam artikel. Temuan mereka juga terikat pada satu kawasan, yaitu pesisir barat Kalimantan pada rentang 1811 sampai 1850, dan tidak dimaksudkan berlaku untuk seluruh perairan Nusantara. Sandarannya pun sebagian besar arsip kolonial Eropa, bukan sumber dari pihak yang mereka sebut bajak laut.

Penelitian ini berhenti pada 1850. Tahun itulah titik terakhir yang tercatat, saat kendali perdagangan di perairan pantai barat Kalimantan sepenuhnya berpindah ke tangan Hindia Belanda.