Cekricek.id, Tanah Datar - Permasalahan stunting atau kurangnya asupan gizi yang mengganggu pertumbuhan anak menjadi salah satu isu serius di Indonesia. Di Provinsi Sumatra Barat, angka prevalensi stunting mengalami peningkatan, namun hal berbeda terjadi di Kabupaten Tanah Datar yang berhasil menurunkan angka tersebut.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengungkapkan hal ini saat membuka Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tanah Datar pada Rabu (21/6/2023), di aula kantor Bupati di Pagaruyung.
Menurut Eka, "Pada tahun 2023, angka prevalensi stunting di Provinsi Sumbar naik 1,9 persen menjadi 25,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan Tanah Datar berhasil menurunkan angka tersebut dari 21,5 persen menjadi 18,9 persen pada awal tahun 2023."
Bupati menjelaskan bahwa stunting bukanlah masalah yang sepele. Berdasarkan riset Bank Dunia, stunting juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, diperkirakan mencapai angka Rp300 triliun hingga Rp1.210 triliun per tahun di Indonesia.
"Stunting menghambat potensi transisi demografis dan perkembangan kecerdasan, serta merupakan ancaman bagi masyarakat di Nagari. Oleh karena itu, peran Wali Nagari dan KPM sangat penting dalam menurunkan angka stunting di Tanah Datar," tambahnya.
Bupati menekankan bahwa KPM merupakan kader yang berasal dari masyarakat terpilih dan memiliki kepedulian serta kesediaan untuk berperan dalam pembangunan manusia di Nagari, termasuk dalam penanganan masalah stunting.
"KPM yang sebelumnya telah menjalankan tugasnya akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman tentang pentingnya penurunan angka stunting," jelasnya.
Eka juga menyoroti peran penting Nagari dalam penanganan stunting. Menurutnya, Nagari telah menganggarkan dana untuk penanganan stunting melalui APB Nagari yang telah diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022.
"Saya berterima kasih atas dukungan Wali Nagari dalam penanganan stunting di Nagari masing-masing, termasuk penganggaran untuk penanganan dan penurunannya. Saya juga mengapresiasi dedikasi dan kerja keras KPM bersama pihak lainnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas PMDPPKB, Heru Rahman, menjelaskan bahwa KPM merupakan kader yang membantu Pemerintahan Nagari dalam memfasilitasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan Sumber Daya Manusia di Nagari atau desa.
"KPM berasal dari masyarakat nagari setempat yang telah memiliki pengalaman sebagai kader Posyandu, guru PAUD, atau kader kesehatan lainnya dengan kemampuan komunikasi yang baik," jelas Heru.
Dalam pelatihan hari ini, Heru menambahkan bahwa sebanyak 75 KPM dan 75 Wali Nagari dihadirkan dengan tujuan meningkatkan peran KPM yang terdidik dan terlatih untuk mewujudkan konvergensi pencegahan stunting di Nagari.
"Kegiatan ini secara khusus bertujuan mengelola kader PKM dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting melalui pemantauan sasaran rumah tangga 1.000 HPK. Narasumber dari Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, PMDPPKB, dan Satgas Stunting Tanah Datar juga hadir dalam pelatihan ini," ungkapnya.
