Cekricek.id — Kementerian Kesehatan mengerahkan 314 tenaga kesehatan ke tujuh provinsi yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di sejumlah wilayah Kalimantan. Tujuh provinsi yang terdampak asap adalah Jambi, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, dengan enam di antaranya telah menetapkan status tanggap darurat bencana akibat kekeringan panjang yang berlangsung sejak awal 2026.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Agus Jamaludin mengatakan personel yang dikerahkan terdiri atas dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog, dengan konsentrasi utama di dua provinsi yang paling parah terdampak. “Sebagai upaya mitigasi kesehatan akibat karhutla, kami telah memobilisasi sejumlah 314 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog dengan konsentrasi utama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” kata Agus, menurut keterangan tertulis Kementerian Kesehatan, Jumat (21/08/2026).
Tiga Juta Warga Terpapar Asap Langsung
Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari tiga juta penduduk di 37 kabupaten/kota mengalami paparan asap secara langsung. Selain personel medis, kementerian mendistribusikan 278.940 masker, 56 konsentrator oksigen, 40 pelindung wajah, seribu pasang sarung tangan medis, 36 tabung oksigen, delapan set alat pelindung diri, serta 33 paket makanan tambahan bergizi ke wilayah terdampak, di luar obat-obatan dan vitamin.
Baca juga Hotspot Kalimantan Melonjak, Operasi Karhutla Diperkuat
Dampak kesehatan dari paparan asap ini sudah terlihat dalam data lapangan. Di Kalimantan Tengah, kasus ISPA melonjak dari 402 menjadi 716 kasus hanya dalam sepekan, atau naik 78,1 persen. Sementara Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151.000 kasus ISPA sejak Januari 2026, dengan konsentrasi tertinggi di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah. Kementerian Kesehatan menyebut belum ada laporan kematian akibat dampak karhutla ini hingga keterangan tersebut diterbitkan.
Dampak karhutla tidak hanya dirasakan sektor kesehatan. Kabut asap pekat kerap memaksa penutupan sementara aktivitas belajar-mengajar, penerbangan tertunda atau dibatalkan akibat jarak pandang terbatas, serta menurunkan aktivitas ekonomi warga di wilayah terdampak, meski keterangan Kementerian Kesehatan kali ini berfokus pada langkah mitigasi di sektor kesehatan semata. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan badan meteorologi dan penanggulangan bencana, biasanya turut menentukan seberapa cepat status tanggap darurat di suatu provinsi dapat dicabut begitu titik kebakaran mereda dan kualitas udara kembali ke ambang batas aman.
Baca juga Olahraga dan Kerja Fisik Beda Kaitan dengan Demensia
Menkes Imbau Masyarakat Pakai Masker
Terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat di wilayah terdampak untuk memakai masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan, mengingat partikel halus dari asap karhutla dapat menembus jauh ke dalam saluran pernapasan. “Banyak partikel, yang disebut PM2.5, tersebar di udara dan sangat mengganggu paru-paru dan pernapasan kita,” kata Budi, menurut keterangan tertulis Kementerian Kesehatan, Jumat (21/08/2026).
Menurut kementerian, paparan PM2.5 paling berisiko bagi anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta penderita asma dan penyakit paru kronis. Selain memakai masker dan membatasi aktivitas luar ruangan, masyarakat diminta memantau indeks kualitas udara melalui aplikasi resmi pemerintah dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala pernapasan yang menetap. Kementerian Kesehatan juga membuka layanan pengaduan dan konsultasi lewat hotline Halo Kemenkes di nomor 1500-567 bagi warga yang membutuhkan informasi lebih lanjut.
Baca juga Jelaga Addis Ababa 9 Kali Lebih Pekat dari Kota AS
Krisis kabut asap akibat karhutla bukan hal baru bagi Indonesia. Pada 2019 dan 2023, kebakaran hutan dan lahan skala besar yang dipicu kekeringan panjang sempat menimbulkan krisis kabut asap lintas provinsi bahkan lintas negara, hingga mengganggu penerbangan dan aktivitas belajar-mengajar di sejumlah daerah Sumatra dan Kalimantan. Pada situasi seperti itu, pemerintah pusat lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana biasanya turut mengerahkan operasi modifikasi cuaca dan pemadaman lewat udara sebagai pelengkap dari respons sektor kesehatan yang difokuskan pada mitigasi dampak asap bagi warga terdampak.
Sebaran karhutla tahun ini disebut telah meluas ke 87 kabupaten/kota di tujuh provinsi tersebut, jauh lebih luas dibanding paparan langsung yang tercatat di 37 kabupaten/kota. Kekeringan panjang sejak awal 2026 menjadi salah satu faktor pemicu utama meluasnya titik kebakaran, sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memproyeksikan musim kemarau masih akan berlanjut dalam beberapa pekan ke depan sebelum musim hujan tiba.
