Cekricek.id – Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan pelat bernomor SN 45 RSD terjaring razia oleh Anggota PJR Polda Metro Jaya di Jalan Tol Cawang.
Adapun pengemudi mobil tersebut bernama Rusdi Karepesina (55). Saat diminta dokumen, pengemudi malah memperlihatkan STNK serta SIM yang diterbitkan Negara Kekaisaran Sunda Nusantara kepada polisi.
Berdasarkan foto yang beredar di media sosial, foto SIM itu tidak seperti kartu yang diterbitkan Polri. Dokumen ini bertuliskan Surat Kelayakan Mengemudi (SKM). Namun, informasi yang ditulis pada SKM mirip dengan SIM buatan Polri.
Pada SKM tertulis Negara Kekaisaran Sunda Nusantara Majelis Agung Sunda Archipelago Sekretaris Jenderal Agung MASA Menteri Senior Ekonomi dan Keuangan sebagai pihak penerbit.
Bahkan, SKM yang tertera berlaku seumur hidup dan internasional. Hal ini tentunya berbeda dari SIM di Indonesia yang berlaku lima tahun, dapat diperpanjang, dan hanya bisa digunakan di Indonesia. SKM tersebut diterbitkan pada 2 Januari 2019.
Tidak hanya itu, pengemudi tersebut juga menyebutkan bahwa dirinya adalah Jenderal Tentara Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Selain itu, berdasarkan KTP-nya Rusdi juga bekerja sebagai wiraswasta.
Komentar Anggota DPR-RI
Terkait kejadian ini, Ketua DPP PKS, Mardani Ali meminta Polri untuk menangani kasus tersebut dengan pendekatan literasi dan dialog.
“Pertama, tentu pendekatan literasi dan dialog, mesti tuntas dan mesti ikut aturan yang berlaku. Tidak boleh ada dualisme hukum dan dualisme kewenangan,” kata Mardani, Rabu (5/5/2021).
Mardani juga mengatakan bahwa Polri perlu mencari tau lebih dalam lagi perihal Kekaisaran Sunda Nusantara ini.
“Kedua, mesti dicari akarnya dan diselesaikan dengan tuntas. Jika jadi kekayaan budaya dan tidak melanggar peraturan bisa diarahkan,” kata Mardani.
Lebih lanjutnya lagi, Mardani menyebutkan apabila Kekaisaran Sunda Nusantara ini terbukti melanggar aturan perlu dilakukan pendekatan kembali. Namun, apabila tidak menghasilkan maka dapat diproses secara hukum.
Baca juga: Ada Kendaraan Negara Kekaisaran Sunda Nusantara yang Berkeliaran di Indonesia
“Jika melanggar aturan mesti didahului dengan pernyataan dan bimbingan. Ketiga, jika semua cara sudah dilakukan baru dilakukan tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami kasus ini dan sedang mencari informasi terkait asal usul Kekaisaran Sunda Nusantara tersebut. [*/rik]
