Pengusaha Kecil yang Setuju Aturan Pajak Baru Lebih Patuh Pajak

Selembar undang-undang pajak dan sebuah sesi sosialisasi tampak seperti dua jalan menuju tujuan yang sama, yaitu membuat pelaku usaha kecil mau melapor dan membayar pajak. Di antara 41 usaha mikro, kecil, dan menengah binaan Science Techno Park Universitas Andalas, kedua jalan itu ternyata tidak berujung di tempat yang sama. Yang satu berjalan seiring dengan kepatuhan pajak, yang lain tidak menunjukkan hubungan yang bermakna.

Temuan itu ditulis Alzena Vania Rahma Dahlan dan Silmi dari Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, bersama Ihsani Mazelfi, dalam artikel Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM Binaan Science Techno Park Universitas Andalas). Artikel itu terbit di Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas volume 7 nomor 1 tahun 2026.

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau UU HPP, yang menurut paper mulai berlaku sejak diundangkan pada 29 Oktober 2021. Bagi usaha kecil, paper menyoroti sosialisasi tentang batas penghasilan bruto tidak kena pajak hingga lima ratus juta rupiah setahun. Paper juga menyebut sosialisasi tentang kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen.

Undang-undang itu, tulis para peneliti, bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana dan transparan. Paper juga menegaskan bahwa selain membayar pajak tepat waktu, menyampaikan Surat Pemberitahuan atau SPT dan melaporkan pajak sesuai regulasi merupakan salah satu indikator kepatuhan terhadap sistem perpajakan.

Empat Puluh Satu Usaha, Dua Pertanyaan

Para peneliti menyebar kuesioner kepada usaha binaan Science Techno Park Universitas Andalas yang masih aktif pada 2022 sampai 2024, yang berjumlah 54 usaha. Tiga di antaranya tidak terdaftar NPWP di kantor pelayanan pajak dan sepuluh tidak bersedia mengisi kuesioner, sehingga yang dianalisis tinggal 41 usaha.

Pertanyaannya ada dua dan berjalan sejajar. Yang pertama, apakah cara pelaku usaha memandang UU HPP berhubungan dengan kepatuhan pajak mereka. Yang kedua, apakah pernah atau tidaknya mereka mendapat sosialisasi perpajakan berhubungan dengan kepatuhan yang sama. Kepatuhan di sini dipahami sebagai upaya wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, baik dalam memenuhi kewajiban maupun dalam melaksanakan haknya.

Wajah para responden cukup seragam. Responden perempuan sedikit lebih banyak, yaitu 22 atau 53,7 persen, sedangkan laki-laki 19 atau 46,3 persen. Seluruh 41 responden tercatat berada pada kelompok usia produktif. Dari sisi umur usaha, 27 usaha baru berjalan satu sampai lima tahun, sementara 12 usaha sudah berumur enam sampai sembilan tahun.

Ukuran usahanya pun kebanyakan kecil. Sebanyak 31 usaha, atau 75,6 persen, beromzet di bawah Rp300 juta. Sembilan usaha atau 22,0 persen beromzet Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar, dan hanya satu usaha yang beromzet Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar. Paper mencatat mayoritas usaha dalam kajian ini memang berada di kelompok omzet di bawah Rp300 juta.

Baca juga Usaha Mikro Mitra Baznas Bertahan lewat Kinerja Keuangan

Sebelum dua sisi itu disandingkan, gambaran umumnya sudah condong ke satu arah. Untuk pandangan atas UU HPP, 19 usaha atau 46,3 persen masuk kategori sangat setuju, 15 usaha atau 36,6 persen setuju, lima usaha kurang setuju, dan dua usaha tidak setuju. Tidak satu pun berada di kategori sangat tidak setuju.

Untuk kepatuhan wajib pajak, kecondongannya lebih tajam lagi. Sebanyak 27 usaha atau 65,9 persen berada di kategori sangat setuju dan 11 usaha atau 26,8 persen di kategori setuju. Hanya satu usaha yang kurang setuju dan dua usaha yang tidak setuju, sementara kategori sangat tidak setuju kosong sama sekali.

Sisi Pertama: Pandangan atas UU HPP

Pada sisi pertama, para peneliti menyandingkan kategori pandangan setiap usaha atas UU HPP dengan kategori kepatuhannya. Menurut para peneliti, pandangan positif terhadap UU HPP berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan. Di antara 19 usaha yang sangat setuju terhadap UU HPP, 17 usaha juga berada pada kategori kepatuhan sangat setuju, sedangkan dua sisanya berada di kategori setuju.

Di ujung yang lain, dua usaha yang tidak setuju terhadap UU HPP terbelah rata. Satu berada pada kategori kepatuhan tidak setuju dan satu lagi kurang setuju, masing-masing 50 persen, dan tidak satu pun masuk kategori kepatuhan sangat setuju. Di antara keduanya, 15 usaha yang setuju terhadap UU HPP mencatat sembilan usaha atau 60 persen pada kepatuhan sangat setuju.

Kelompok yang kurang setuju terhadap UU HPP berisi lima usaha. Empat di antaranya, atau 80 persen, berada pada kepatuhan setuju, dan satu usaha atau 20 persen pada kepatuhan sangat setuju. Uji statistik yang dipakai para peneliti menghasilkan nilai p 0,000, lebih kecil dari batas 0,05, yang mereka baca sebagai hubungan bermakna antara pandangan atas UU HPP dan kepatuhan pajak.

Para peneliti lalu menarik garis lurus dari pola tersebut. “Semakin baik pemahaman dan penerimaan wajib pajak terhadap UU HPP, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” tulis Alzena, Silmi, dan Ihsani dalam bagian pembahasan. Karena itu, menurut mereka, upaya meningkatkan persepsi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak UMKM.

Sisi Kedua: Pernah Ikut Sosialisasi atau Tidak

Pada sisi kedua, jawabannya hanya dua, yaitu ya atau tidak. Sebanyak 17 usaha atau 41,5 persen menyatakan pernah mendapat sosialisasi perpajakan, sedangkan 24 usaha atau 58,5 persen menyatakan tidak. Dengan kata lain, sebagian besar usaha binaan dalam kajian ini belum mendapatkan sosialisasi perpajakan.

Paper mengutip definisi sosialisasi perpajakan sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, tentang perpajakan dan perundang-undangannya. Sosialisasi yang intensif, menurut rujukan yang dipakai paper, dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang fungsi pajak, peraturan, mekanisme, hingga sanksi yang akan diterima bila kewajiban tidak dipenuhi.

Baca juga Insentif Pajak Riset Lebih Terkait Inovasi Bila Syaratnya Longgar

Pada sisi kedua, sebarannya berbeda. Di antara 17 usaha yang pernah mendapat sosialisasi, delapan usaha atau 47,1 persen berada pada kepatuhan sangat setuju dan enam usaha atau 35,3 persen pada kategori setuju. Sisanya, satu usaha atau 5,9 persen kurang setuju dan dua usaha atau 11,8 persen tidak setuju.

Kelompok yang Belum Pernah Disosialisasi

Di sisi lain, kelompok yang belum pernah mendapat sosialisasi justru terkumpul di kategori atas. Dari 24 usaha, 19 usaha atau 79,2 persen berada pada kepatuhan sangat setuju dan lima usaha atau 20,8 persen pada kategori setuju. Tidak satu pun dari kelompok ini yang masuk kategori kurang setuju ataupun tidak setuju.

Meski sebarannya tampak berbeda, uji statistik pada sisi kedua menghasilkan nilai p 0,087, lebih besar dari batas 0,05. Para peneliti menyimpulkan tidak ada hubungan yang bermakna antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM binaan Science Techno Park Universitas Andalas. Hipotesis bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pun ditolak.

Para peneliti menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan sebaran kepatuhan antara wajib pajak yang menerima sosialisasi dan yang tidak, hubungan tersebut secara statistik tidak signifikan. Mereka juga mencatat bahwa pada kelompok yang tidak mendapat sosialisasi, proporsi kepatuhan sangat setuju sedikit lebih tinggi, yaitu 79,2 persen, dan tidak ada yang masuk kategori kurang setuju atau tidak setuju.

Penjelasan Peneliti untuk Sisi Pertama

Untuk sisi pertama, para peneliti menjelaskan bahwa persepsi atas UU HPP adalah proses interpretasi pelaku usaha terhadap peraturan di dalam undang-undang itu. Persepsi yang baik, menurut mereka, menunjukkan pelaku UMKM memiliki kepercayaan dan dapat menerima bahwa peraturan dalam UU HPP dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak UMKM.

Hasil ini, tulis mereka, sejalan dengan penelitian Murtiningtyas dan rekan pada 2023 yang menyebut penerapan UU HPP dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam simpulannya, para peneliti menyatakan persepsi wajib pajak UMKM atas UU HPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kelompok yang mereka teliti.

Baca juga AI dan IoT Dongkrak Kinerja Keuangan UMKM Bali lewat CSR

Penjelasan untuk Sisi Kedua dan Batas Kajian

Penjelasan untuk sisi kedua bertumpu pada hal-hal di luar sosialisasi. Menurut para peneliti, tingkat kepatuhan juga dibentuk oleh pemahaman individu terhadap peraturan perpajakan, kemudahan administrasi, serta insentif atau sanksi yang diberlakukan. Pelaku usaha yang tidak mendapat sosialisasi, tulis mereka, ternyata masih bersedia memenuhi kewajiban pajaknya.

Mereka menduga ada beberapa hal yang menopang kesediaan itu. “Pemahaman pajak, kesadaran akan hukum, dan adanya kemudahan teknologi pelaporan pajak yang sudah ada saat ini dapat membuat pelaku wajib pajak tetap bersedia untuk melakukan komitmen pelaporan wajib pajak,” tulis Alzena, Silmi, dan Ihsani.

Temuan ini berbeda dengan dua penelitian yang disebut dalam paper, yaitu karya Novia Andriani dan Ibnu Abni Lahaya pada 2021 serta Intan Karunia Sari dan Saryadi pada 2018, yang sama-sama menemukan sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Meski begitu, para peneliti tetap menilai sosialisasi sebagai aspek penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, ditambah strategi lain yang lebih menyeluruh.

Cakupan kajian ini terbatas pada 41 usaha binaan Science Techno Park Universitas Andalas yang aktif pada 2022 sampai 2024 dan terdaftar sebagai wajib pajak. Hasilnya menggambarkan kelompok usaha binaan itu, bukan seluruh pelaku UMKM di tempat lain.

Simpulan para peneliti ada dua. Persepsi wajib pajak UMKM atas UU HPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Menurut mereka, strategi yang lebih menyeluruh perlu diterapkan untuk memastikan kepatuhan pajak UMKM dapat meningkat secara lebih optimal.