Cekricek.id, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memanfaatkan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 sebagai platform strategis untuk memperkuat koordinasi penanganan konflik pertanahan. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Iljas Tedjo Prijono menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam mengatasi permasalahan agraria yang kerap menghambat investasi dan pembangunan nasional.
"Kolaborasi antarinstansi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dapat menghasilkan penyelesaian permasalahan tanah yang harmonis untuk mendukung pembangunan," ungkap Iljas dalam keterangan resmi yang diterima media, Sabtu (14/6/2025).
Pejabat ATR/BPN tersebut menekankan bahwa kepastian hukum kepemilikan tanah menjadi elemen fundamental dalam proses pengadaan lahan untuk berbagai proyek strategis. Menurutnya, forum ICI 2025 memberikan kesempatan berharga bagi kementerian untuk merancang strategi kolaboratif yang lebih efektif.
"Forum ini sangat kami apresiasi karena inisiatif Kemenko IPK menciptakan ruang diskusi konstruktif. Keterlibatan kolektif seluruh kementerian akan mempercepat penyelesaian konflik pertanahan yang masih menjadi kendala di lapangan," paparnya.
Iljas menjelaskan bahwa koordinasi terpadu mampu mengakselerasi proses harmonisasi regulasi dan aspek teknis pengelolaan lahan. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat mengurangi hambatan birokratis yang selama ini mempersulit proses pembangunan infrastruktur dan investasi.
Dirjen PSKP mengakui bahwa pengadaan lahan untuk kepentingan publik, sektor investasi, dan program transmigrasi masih menghadapi berbagai tantangan hukum. Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan yang lebih holistik dan berkeadilan, melibatkan tidak hanya ATR/BPN namun juga instansi terkait lainnya.
"Saat ini telah terbangun sinergi yang positif. Keberadaan Kantor Menko yang membawahkan beberapa kementerian menjadi wujud konkret kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang kompleks," jelasnya.
Iljas menyampaikan bahwa upaya penyelesaian sengketa lahan bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola pertanahan nasional.
Direktur Jenderal PSKP berharap momentum sinergi yang terbangun melalui ICI 2025 dapat berlanjut hingga tingkat implementasi di daerah. Dengan demikian, penanganan konflik pertanahan dapat berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan nasional.
