Akur: Pengertian, Dasar Hukum Perdamaian, dan Contohnya

Akur adalah perdamaian yang telah disepakati, baik oleh pihak yang menanggung kerugian maupun pihak yang menyebabkan kerugian. Dalam istilah perbankan, kesepakatan ini biasanya dilakukan di depan hakim, sehingga perkara yang sudah didamaikan itu tidak akan menjadi masalah lagi di antara kedua pihak pada kemudian hari.

Makna akur dalam bahasa sehari-hari

Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat akur sebagai kata sifat dengan tiga makna. Pertama, mufakat, setuju, seia sekata, atau bersatu hati. Kedua, cocok atau sesuai, misalnya salinan yang sudah akur dengan aslinya. Ketiga, rukun atau tidak bermusuhan. Bentuk tidak bakunya adalah akor.

Kamus yang sama mengartikan perdamaian sebagai penghentian permusuhan atau perselisihan. Dalam bidang hukum dikenal pula kata dading, yaitu persetujuan atau perjanjian tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau menghentikan sengketa atau perkara.

Dasar hukum perdamaian di luar pengadilan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membuka jalan damai bagi sengketa perdata. Pasal 6 ayat (1) menyebut sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan para pihak berdasarkan iktikad baik, dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.

Menurut Pasal 1 undang-undang itu, alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Cara kesepakatan damai dibuat mengikat

Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa penyelesaian dilakukan dalam pertemuan langsung para pihak paling lama 14 hari, dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Bila gagal, para pihak dapat meminta bantuan penasihat ahli atau mediator.

Pasal 6 ayat (7) menegaskan bahwa kesepakatan tertulis itu final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. Kesepakatan wajib didaftarkan di pengadilan negeri paling lama 30 hari sejak ditandatangani, lalu wajib selesai dilaksanakan paling lama 30 hari sejak pendaftaran.

Contoh penerapan akur

Dalam hubungan bank dan nasabah, akur dapat terjadi ketika pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian menyepakati cara penyelesaian, lalu menuangkannya secara tertulis. Kesepakatan seperti itu mengakhiri perselisihan tanpa perlu putusan yang memenangkan salah satu pihak.

Tidak semua perkara dapat diakhiri dengan cara ini. Pasal 5 ayat (2) undang-undang yang sama menyebut adanya sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Istilah terkait

Kamus Perbankan memuat beberapa istilah yang bersinggungan dengan akur. Istilah seputar perkara dan perselisihan dapat dibaca pada Penyitaan dan Perselisihan Perburuhan, sedangkan kewajiban yang belum dibayar dibahas dalam Tunggakan.

Rujukan

Sumber: Kamus Perbankan, Bank Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, lema akur, perdamaian, dan dading. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 6.