- Petani dinilai harus menjadi pelaku utama program pertanian, bukan sekadar penerima
- Keuntungan ekonomi belum tentu berarti sejahtera tanpa menghitung tanah dan lingkungan
- Keberlanjutan perlu menjangkau pascapanen, pasar, distribusi, sampai meja konsumsi
Cekricek.id — Program pertanian kerap disusun untuk petani, tetapi jarang bersama petani. Di situlah letak persoalannya.
Keberatan itu disampaikan lewat keterangan tertulis IPB University, Kamis (01/10/2026), merangkum Simposium Nasional Padi Berkelanjutan “Dari Lahan ke Piring” di Auditorium Toyib Hadiwijaya, Kampus Dramaga, Senin (28/09/2026).
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof Widodo, menolak posisi petani sebagai penerima program semata.
“Seharusnya program apa pun pertanian itu, petani sebagai subyek, bukan sebagai objek,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa angka keuntungan belum tentu berarti petani sejahtera. Lingkungan, kesehatan tanah, dan kondisi sosial perlu ikut dihitung.
Produksi dan Lingkungan Bukan Dua Kubu
Dekan Fakultas Pertanian IPB University, Prof Suryo Wiyono, menolak cara pandang yang mempertentangkan hasil panen dengan kelestarian.
“Lingkungan yang baik akan mendukung pertanian, dan pertanian yang baik akan memperbaiki lingkungan,” ujarnya.
Menurutnya, keberlanjutan juga harus menjangkau rantai setelah panen: pascapanen, pasar, distribusi, sampai konsumsi. Ia mencontohkan teknologi untuk menghemat air irigasi, pergiliran tanaman, pengelolaan tanah, dan varietas padi yang butuh air lebih sedikit.
Dari meja kebijakan, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Jarot Indarto, PhD, melihat jangkauan sistem padi Indonesia melampaui batas negeri.
“Kalau kita bisa mewarnai itu dengan sesuatu yang berkelanjutan, artinya kita akan memberikan kontribusi signifikan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara dan global,” katanya.
Soal lahan, Guru Besar Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB University, Prof Baba Barus, mempersoalkan cara menentukan kawasan produksi padi berkelanjutan.
“Harus dipikirkan, apakah program atau kebijakan yang ada sudah memungkinkan kita mengidentifikasi atau mengategorisasi suatu wilayah sebagai kawasan produksi padi berkelanjutan,” ujarnya.
Wakil Dekan Fakultas Pertanian IPB University, Dr Dyah Retno Panuju, menutup dengan ukuran keberhasilan yang lebih luas daripada tonase.
“Keberhasilan pembangunan padi tidak lagi cukup diukur dari peningkatan produksi semata, tetapi juga dari kemampuannya menjaga lingkungan, meningkatkan kesejahteraan petani, menghasilkan pangan yang bermutu, dan memperkuat sistem pangan nasional secara berkelanjutan,” ujarnya.
Tekanan pada lahan padi datang dari banyak arah. Penelitian mencatat virus tumbuhan yang dapat memangkas panen lebih dari 80 persen, sementara di lapangan petani padi Karawang terjepit antara banjir dan tikus sawah.
Dari sisi kebijakan harga, kajian ekonomi menunjukkan subsidi pupuk menaikkan produksi padi, bukan laba petani.
