Apa Itu Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)?
Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) adalah bentuk fusi dari berbagai kekuatan politik di Hindia Belanda setelah pemerintahan Hindia Belanda melaksanakan politik konservatif.
Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda pada masa pasca pergantian abad (eeuwisseling) mengalami banyak perubahan.
Gaya pemerintah Gubernur Jenderal van den Bosch yang lama dipertahankan kemudian diruntuhkan dan diganti dengan masa-masa Politik Etis.
Masa ini tidak berjalan sungguh lama karena pada tahun 1931 dan bahkan sebelumnya, pola pemerintah Hindia Belanda mengarah ke arah yang sangat konservatif di bawah Gubernur Jenderal B. de Jonge. Hal ini secara langsung berpengaruh pada pola pergerakan nasional.
Di masa-masa peralihan gaya pemerintahan ini, Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) kemudian dibentuk.
Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dibentuk pada 17 Desember 1927 di Bandung.
Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) adalah fusi dari berbagai gerakan politik kaum bumiputra di masa akhir pergerakan nasional non-kooperatif.
Badan-badan politik prominen yang kemudian mendirikan PPPKI adalah organisasi politik yang penting pada masa pergerakan nasional non-kooperatif atau masa radikal, badan-badan ini di antaranya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sarekat Islam (PSI), Boedi Oetomo cabang Pasundan, Kaum Betawi, Sarekat Sumatra, Indonesische Studie Club,dan sebagainya.
PPPKI bertujuan untuk mengarahkan perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui persatuan dan kerja sama seluruh badan perjuangan yang pada masa itu ada di Indonesia (Hindia Belanda) serta dengan menyamakan seluruh arah perjuangan perhimpunan-perhimpunan ini.
Salah satu hasil paling memuaskan yang berhasil dicapai oleh PPPKI adalah dilaksanakannya Sumpah Pemuda.
Referensi: Kamus Sejarah Indonesia.
