Cekricek.id — Tiang-tiang kayu jati yang menyangga ruang utama Klenteng Tay Kak Sie di Semarang sudah berdiri sejak 1771. Kayu itu kini dimakan rayap. Pengurus dan umat menanganinya dengan cara yang mereka akui hanya sementara: menyuntikkan cairan antirayap ke bagian-bagian yang lapuk. Restorasi menyeluruh tertahan pada angka. Studi pendahuluan yang disyaratkan Balai Pelestarian Cagar Budaya menuntut pemindaian empat dimensi untuk memetakan kondisi bangunan, dan biayanya ditaksir sampai Rp450 juta. Itu baru dokumentasi awal. Restorasinya sendiri diperkirakan menelan Rp5 miliar sampai Rp8 miliar.
Angka-angka itu dicatat lima peneliti Universitas Diponegoro — Adinda Ummu Hani, Nisrina Azmi Karimah, Laili Ulfa Nuraini, Fauzan Syahru Ramadhan, dan Anindita Fikri Amalia — dalam artikel Preserving Tay Kak Sie Temple: Negotiating Religious Function, Cultural Tourism, and Heritage Governance in Semarang (Melestarikan Klenteng Tay Kak Sie: Menegosiasikan Fungsi Keagamaan, Wisata Budaya, dan Tata Kelola Warisan di Semarang). Artikel itu terbit dalam jurnal Analisis Sejarah Vol. 16 No. 1 pada 2026.
Persoalannya bukan hal baru dalam kajian tentang Semarang. Kelima peneliti menempatkan temuan mereka di atas sejumlah penelitian sebelumnya: kajian yang menyoroti lemahnya pelestarian bangunan bersejarah etnis Tionghoa di Indonesia akibat minimnya perhatian negara, serta kajian yang menyimpulkan konservasi kawasan bersejarah di Semarang — termasuk Kota Lama dan Kampung Pecinan — lebih banyak dikerjakan komunitas lokal ketimbang pemerintah. Yang mereka tambahkan adalah pembacaan berbasis aktor: siapa sebenarnya yang membayar, memutuskan, dan menanggung risikonya di lapangan.
Bermula dari rumah patungan
Tay Kak Sie tidak dirancang sebagai klenteng. Menurut penelusuran kelima peneliti, bangunan itu semula rumah tua yang dibeli bersama oleh perantau Tionghoa sebagai tempat tinggal dan tempat berkumpul sepulang bekerja. Masing-masing membawa kepercayaan pada dewa-dewi yang berbeda, lalu berinisiatif menempatkan patung-patung sesembahan mereka di rumah itu supaya bisa bersembahyang bersama. Pada 1746, rumah tersebut berkembang menjadi klenteng Tri Dharma — Buddha, Konghucu, dan Tao. Sejak awal ia bukan klenteng marga milik satu keluarga, melainkan klenteng umum.
Arsiteknya didatangkan langsung dari Tiongkok, orang yang sama yang mengerjakan Klenteng Tay Kak Sie di Cirebon, sementara tukangnya campuran orang Nusantara dan Tiongkok. Pembangunannya memakai perhitungan feng shui. Rumah asalnya berdiri di posisi tusuk sate, tepat di ujung pertemuan dua jalan yang membentuk huruf T. Menurut kepercayaan feng shui, posisi itu menerima aliran energi yang terlalu deras. Patung Buddha lalu ditempatkan di halaman klenteng untuk menetralkannya.
Yang dipertahankan dan yang menyerah pada zaman
Ruang altar utama masih asli dari 1771, lengkap dengan pilar-pilar penyangga dari kayu yang sama. Bagian lain sudah menyerah. Genting kuno pada atap diganti keramik modern. Dinding yang semula dari kapur lapuk dan diganti semen. Kantor pengurus serta sayap kiri dan kanan klenteng ikut dikembangkan.
Kelima peneliti membaca perubahan itu bukan sebagai kelalaian, melainkan sebagai kompromi yang terpaksa diambil yayasan pengelola dengan sumber daya seadanya. Pelapukan pilar kayu abad ke-18 dan penggantian material atap, tulis mereka, adalah bukti kasatmata dari jurang antara status dan kemampuan membiayai.
Kapal Cheng Ho yang akhirnya dibongkar
Salah satu episode paling terang dalam sejarah mutakhir klenteng ini justru berakhir dengan pembongkaran. Replika kapal Cheng Ho di depan Tay Kak Sie dibangun pada 2005 atas usul warga untuk memperingati 600 tahun kedatangan Cheng Ho di Semarang. Dananya Rp1,5 miliar, seluruhnya dari partisipasi masyarakat, dan konstruksinya dirancang bertahan sampai satu dasawarsa.
Replika itu sempat menjadi daya tarik tambahan kawasan Pecinan, terutama bagi wisatawan Asia. Namun pada 2014 kapal tersebut harus dibongkar karena dinilai mengganggu aliran Kali Semarang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang saat itu, Endro PM, menyatakan bangunan replika di atas sungai itu melanggar dua peraturan daerah: Perda No. 5 Tahun 2009 tentang izin mendirikan bangunan dan Perda No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
Yang bertahan justru acaranya. Kirab Cheng Ho yang digelar setiap Agustus untuk memperingati kedatangan sang laksamana menjadi titik balik: Dinas Pariwisata Kota Semarang menjadikannya agenda tahunan. Pada 2015, Klenteng Tay Kak Sie resmi ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Semarang.
Diakui negara, dibiayai umat
Di sinilah temuan utama penelitian ini muncul. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya menempatkan negara sebagai pemangku kepentingan utama. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan nilai budaya bangunan semacam ini bagi identitas bangsa. Berdasarkan pengamatan lapangan kelima peneliti, peran pemerintah sangat pasif.
Peran negara, tulis mereka, sebatas mengakui Tay Kak Sie sebagai cagar budaya dan memberi insentif nonfinansial. Beban perawatan jatuh sepenuhnya ke yayasan pengelola dan sumbangan umat. Andre, 39 tahun, Kepala Pengelola Klenteng Tay Kak Sie yang diwawancarai pada 4 Maret 2025, menyebut tidak ada alokasi anggaran khusus untuk pemeliharaan cagar budaya di Kota Semarang — berbeda dengan sejumlah daerah lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat yang menurutnya punya kebijakan pendanaan lebih maju.
Hasilnya sebuah paradoks yang dicatat terang-terangan dalam artikel itu: klenteng dilarang melakukan perubahan atau renovasi tanpa izin, tetapi tidak menerima bantuan material maupun teknis dari otoritas yang semestinya ikut bertanggung jawab. Status cagar budaya menaikkan profil wisata situsnya, tanpa disertai kerangka pembiayaan yang menjamin kelangsungan fisiknya.
Ekonomi Pecinan yang naik-turun
Tekanan berikutnya datang dari luar pagar. Kawasan Pecinan yang mengelilingi klenteng mengalami perubahan komersial yang cukup besar seiring urbanisasi cepat, dan menurut kelima peneliti perubahan itu mengancam peran Tay Kak Sie sebagai ruang spiritual. Kesulitannya sangat praktis: mempertahankan keutuhan arsitektur tradisional di tengah lanskap kota yang terus berubah bentuk. Bahwa komunitasnya tetap menjalankan tradisi tanpa sokongan negara yang berarti, tulis mereka, adalah bentuk bertahan hidup secara budaya.
Beban itu bertumpu pada kawasan yang penghasilannya sendiri tidak stabil. Kristi, 33 tahun, pedagang usaha mikro di sekitar klenteng, menuturkan penjualan sangat berfluktuasi mengikuti jumlah pengunjung klenteng dan destinasi kuliner Pecinan seperti lumpia Semarang. Kawasan itu ramai saat perayaan besar — Imlek, Cap Go Meh, atau musim singgah kapal pesiar — dan nyaris berhenti di luar periode tersebut. Aturan internal pengurus yang membatasi jumlah pedagang demi ketertiban, catat kelima peneliti, kerap memunculkan persaingan terselubung dan menyempitkan akses pendatang baru.
Ramai, tetapi belum jadi ruang dialog
Sebagai rumah ibadah yang sekaligus destinasi wisata, Tay Kak Sie menjalankan dua fungsi sekaligus. Ada aturan yang melarang memotret orang yang sedang bersembahyang demi menjaga privasi. Wisatawan umumnya datang pada waktu-waktu tertentu yang bertepatan dengan ritual. Wayang potehi, perayaan Cap Go Meh, dan kirab Cheng Ho menjaga klenteng tetap hidup. Sebagian pengurusnya sendiri beragama lain.
Klenteng ini juga dikaitkan dengan cerita besar kota. Kelima peneliti mencatat hubungannya dengan Laksamana Cheng Ho dan Klenteng Sam Poo Kong sebagai penanda proses pertemuan budaya yang berlangsung lama di Semarang. Sebagian daya tariknya bersifat sangat khusus: Tay Kak Sie memiliki patung dewa-dewi yang tidak dijumpai di klenteng lain, di antaranya patung Dewa Taishang Laojun, salah satu dewa dalam ajaran Tao. Bagi umat, kelengkapan patung yang mewakili tiga ajaran Tri Dharma itu punya arti tersendiri.
Fungsi pendidikannya berjalan diam-diam. Salah satu cara pengurus memperkenalkan klenteng kepada masyarakat luas adalah menerima kunjungan belajar anak-anak taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang datang untuk memenuhi tuntutan kurikulum. Lewat kunjungan semacam itu, kebudayaan Tionghoa dikenalkan kepada kelompok di luar penganutnya.
Namun kelima peneliti menemukan batasnya. Meski acara besar terbuka untuk umum, pengunjung rutin klenteng masih didominasi warga Tionghoa. Interaksi antara umat dan wisatawan berlangsung rukun, tetapi belum berkembang menjadi ruang dialog budaya yang aktif. Erik, 39 tahun, penganut Tri Dharma asal Makassar yang diwawancarai pada hari yang sama, menilai Tay Kak Sie masih menjaga nilai spiritual dan ornamen aslinya — perhatian yang menurut para peneliti belum melembaga menjadi gerakan pelestarian bersama yang lebih luas.
Kelima peneliti menyatakan sendiri di mana kesimpulan mereka berhenti. "Penelitian ini terbatas oleh fokus tunggalnya pada konteks Semarang dan penekanannya pada perspektif tingkat yayasan," tulis mereka di bagian penutup. Data lapangannya bersandar pada pengamatan langsung, dokumentasi, dan wawancara dengan tiga narasumber. Mereka mendorong studi berikutnya memakai kerangka perbandingan antardaerah untuk menguji apakah pola pengabaian fiskal yang sama terjadi pada rumah ibadah minoritas di tempat lain, serta menelusuri dampak jangka panjang aturan cagar budaya pasca-2022 terhadap pelestarian yang dijalankan komunitas.
