Cekricek.id — Pada Oktober 1967, dalam sebuah pelatihan bernama Indopoliter di Pekalongan, seorang aktivis muda tampil membawakan prasaran tentang modernisasi. Isinya peringatan keras tentang bahaya westernisasi dan sekularisme. Empat bulan kemudian, dalam seminar Garis Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam di Bandung, ia berdebat sengit dengan Djohan Effendy soal kebudayaan Barat. Kawannya, Ahmad Wahib, mencatat peristiwa itu dalam buku hariannya: "Nurcholish sangat anti Barat dan menunjukkan kejelekan-kejelekan dan bahaya-bahaya kebudayaan Barat."
Dua tahun setelah catatan itu ditulis, orang yang sama melontarkan kalimat yang mengubah peta pemikiran Islam Indonesia: "Islam, Yes, Partai Islam, No". Bagaimana perubahan itu terjadi menjadi pokok bahasan Yudhi Andoni dari Universitas Andalas dan Novi Yulia dari Kato Institute dalam artikel Menyulam Etika dan Kemanusiaan: Tafsir Inklusif Nurcholish Madjid Tentang Islam dan Pluralitas di Indonesia (1970-2004), yang terbit di jurnal Analisis Sejarah Vol. 15 No. 1 pada 2025.
Anak Jombang yang bertahan di Masyumi
Nurcholish Madjid lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 1939 — kota yang menjadi basis warga Nahdliyin. Ayahnya, Abdul Madjid, kiai alumnus Pesantren Tebuireng yang didirikan KH Hasyim Asy'ari, aktif di NU sekaligus di partai yang bercorak modernis, Masyumi. Ketika NU berpisah secara politis dari Masyumi pada 1952, ayahnya memilih tetap di Masyumi. Ibunya, Fathonah, putri Kiai Abdullah Sadjad — kawan baik Kiai Hasyim Asy'ari dan komisaris Syarikat Dagang Islam di Kediri — aktif di Muslimat Masyumi.
Pendidikannya dimulai di Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang dan Sekolah Rakyat di kampungnya. Karena satu persoalan politis, ia pindah ke Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Setamat dari sana ia melanjutkan ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1961, aktif di HMI, dan terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI selama dua periode, 1966 sampai 1971.
Lima pekan di Amerika
Titik baliknya, menurut kedua peneliti, berlangsung pada Oktober 1968. Atas undangan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Nurcholish berangkat ke negara itu dan tinggal lima pekan. Dibantu Sudjatmoko, yang saat itu menjabat duta besar Indonesia, ia berkeliling universitas, mempelajari kehidupan mahasiswa, dan mengikuti diskusi. Perjalanan itu berlanjut ke Timur Tengah.
Ahmad Wahib kembali menjadi saksi. "Setelah pulang dari Amerika Serikat mulai terlihat perubahan-perubahan diri Nurcholish," tulisnya tentang penampilan Nurcholish di Kongres HMI di Malang pada 1969. Wahib menilai perubahan itu belum konsisten dan Nurcholish tampak belum menemukan rumusan sementara, meski pikiran-pikiran yang dilontarkannya sudah terasa segar.
Rumusan itu baru keluar utuh pada 3 Januari 1970. Di Islamic Research Centre, Menteng Raya, Jakarta, pada malam silaturahmi organisasi pemuda, pelajar, mahasiswa, dan sarjana Muslim, Nurcholish membacakan pidato berjudul "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat". Isinya menegaskan bahwa usaha mempersatukan umat lewat kongres maupun lembaga formal seperti partai politik tidaklah penting, apalagi bila tetap mengincar pembentukan negara Islam sebagai cita-cita politik.
Negara yang curiga pada politik Islam
Pidato itu lahir dalam suasana yang tidak ramah. Kedua peneliti menggambarkan Orde Baru berdiri di atas kekhawatiran terhadap bangkitnya kekuatan politik Islam. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah menolak rehabilitasi Masyumi dan keikutsertaan tokoh senior seperti Mohammad Natsir dan Mohamad Roem dalam Parmusi. Tuntutan agar Piagam Jakarta dimasukkan ke Undang-Undang Dasar 1945 ditolak dalam sidang MPRS 1968. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1969 melarang anggota ABRI, pegawai negeri, dan pejabat penting yang diangkat presiden bergabung dengan partai politik.
Tekanan berlanjut. Pada 1973 partai-partai Islam dipaksa berfusi, lalu didesak menukar asas Islam dengan Pancasila dan mengganti lambang Kakbah menjadi bintang. Pemberlakuan asas tunggal pada 1983 memperburuk hubungan tokoh-tokoh eks Masyumi dengan pemerintah. Gerakan Islam yang mengarah ke politik praktis diberangus, meninggalkan sederet tragedi — di Aceh, kasus Jamaah Warsidi di Lampung, dan peristiwa Tanjung Priok.
Bagi Nurcholish, keadaan itu adalah kemandekan hubungan Islam dan negara yang harus dinetralkan. Gagasannya tidak diterima tanpa perlawanan. Mohammad Natsir berpendapat Islam tidak seharusnya dipisahkan dari negara, karena Islam adalah cara hidup yang mengatur bukan hanya ritual melainkan juga urusan duniawi termasuk pengelolaan negara.
Modernisasi sebagai kewajiban, bukan ancaman
Yang berubah pada Nurcholish bukan sikapnya terhadap agama, melainkan cara ia menempatkan modernitas. Lewat tulisan berjudul "Modernisasi Ialah Rasionalisasi Bukan Westernisasi", ia menyatakan modernisasi bukan sekadar keharusan melainkan kewajiban mutlak setiap muslim sebagai pelaksanaan perintah Tuhan. Al-Qur'an, menurutnya, memberi dasar teologis bagi rasionalitas modernisasi. Berpikir dan memahami hukum alam adalah jalan mendekat kepada Kebenaran Mutlak, dan kesadaran akan luasnya alam semesta lewat ilmu pengetahuan justru mengarahkan manusia pada keinsafan bertuhan.
Dari premis itu ia menolak sekularisme — paham bahwa Tuhan tidak berhak mengurus persoalan duniawi manusia. Sila pertama Pancasila, katanya, adalah pernyataan tegas antisekularisme. "Bahwa kami, bersama dengan banyak orang di Indonesia ini, berpendapat bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila primer dan sumber Pancasila," tulisnya dalam naskah yang dikutip kedua peneliti.
Kritiknya terhadap sesama Muslim juga keras. Menurutnya, di Indonesia terjadi percampuran antara ajaran Islam yang hakiki dan tradisi lokal, sampai mengkristal menjadi anggapan bahwa menjadi Islamis sama dengan menjadi tradisionalis dan membela Islam sama dengan membela tradisi. Akibatnya umat gagal merespons perkembangan pemikiran tentang demokrasi, keadilan sosial, dan Pancasila sebagai dasar negara. Di sisi lain ia menuding ada kelompok minoritas di dalam pemerintahan yang terus-menerus mencap kaum Muslim antimodernisasi, antipembangunan, dan anti-Pancasila — kelompok yang ia sebut Islamofobia dan penganut "Snouckisme".
Huruf besar dan huruf kecil
Bagian paling teknis dari artikel ini menyangkut cara Nurcholish membedah kata. Ia memisahkan Muslim dengan "m" besar — orang yang secara lahiriah memenuhi syarat sebagai anggota masyarakat pemeluk agama Islam — dari muslim dengan "m" kecil, yaitu orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Pemisahan serupa ia terapkan pada Islam dengan "i" besar sebagai agama yang melembaga, dan al islam dengan "i" kecil sebagai sikap pasrah yang berlaku bagi semua manusia.
"Islam, artinya pasrah sepenuhnya (kepada Allah), sikap yang menjadi inti ajaran agama yang benar di sisi Allah. Karena itu semua agama yang benar disebut Islam," tulisnya dalam salah satu bukunya yang dikutip kedua peneliti. Dari titik itu ia membaca Ibrahim sebagai "bapak monoteisme" yang tidak terikat pada agama formal, melainkan pencari kebenaran yang tulus.
Konsekuensinya politis. Monoteisme murni, dalam pembacaan Nurcholish, adalah pembebasan manusia dari pengabdian total kepada selain Tuhan sekaligus lawan dari sifat tiranik yang ia sebut thagut. Karena itu, perlawanan terhadap kekuatan tiranik menjadi keniscayaan.
Terbuka, tetapi bukan menyamakan
Kedua peneliti menekankan satu hal yang kerap disalahpahami. Nurcholish menolak sikap tertutup dalam beragama, tetapi ia juga menolak premis bahwa semua agama sama. Memandang semua agama sebagai sama, menurutnya, adalah retorika yang menyesatkan, mengingat banyaknya perbedaan prinsipil di antara agama-agama. Ia justru merujuk Surah al-Kafirun untuk menegaskan posisi kaum Muslim.
Yang ia perjuangkan adalah pengakuan bahwa agama-agama di luar Islam berhak hidup, dilindungi, dan diperlakukan dalam hubungan sosial yang saling menghargai. Ia juga mengingatkan kelompoknya sendiri: sebagai mayoritas, umat Islam bisa berubah menjadi tirani bila menggelar kebebasan tanpa kendali dalam manifestasi keberagamaannya.
Nilai keislaman, katanya, justru harus menjadi milik umum. "Ya, artinya available to all (gratis untuk semua) karena berharga. Jadi sesuatu yang betul-betul precious, betul-betul berharga, betul-betul dibutuhkan, itu harus dibikin gratis untuk semuanya," ujar Nurcholish dalam sebuah dialog yang dikutip Yudhi Andoni dan Novi Yulia.
Jejaknya di rak perpustakaan
Bahan yang dipakai kedua peneliti hampir seluruhnya berupa teks: karya-karya Nurcholish sendiri, dari Islam Kemodernan dan Keindonesiaan sampai Pintu-Pintu Menuju Tuhan, ditambah tulisan dan wawancaranya di media cetak. Semuanya dikumpulkan dari perpustakaan Universitas Andalas, UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Negeri Padang, perpustakaan wilayah Sumatra Barat, Perpustakaan Nasional, dan pustaka Paramadina di Jakarta. Kesaksian orang-orang yang pernah bekerja bersamanya tidak dimasukkan, dan kedua penulisnya tidak mencantumkan bagian yang memaparkan batas-batas kesimpulan mereka.
Yang mereka klaim sebagai kebaruan adalah sudut pandangnya: menempatkan gagasan Nurcholish dalam konteks sejarah rentang 1970 sampai 2004, bukan membacanya sebagai konsep yang berdiri lepas dari zamannya. Kajian-kajian sebelumnya, catat mereka, membahas Nurcholish dari beragam arah — gagasan masyarakat madani lewat pendekatan sufistik, penggolongannya sebagai tokoh neo-modernisme Islam, sampai cara ia berkomunikasi dengan publik lewat majalah.
Rentang waktu itu ditutup jauh sesudah pidato Menteng Raya. Pada 1992, di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Nurcholish membacakan kertas kerja berjudul "Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan Untuk Generasi Mendatang" — naskah yang menurut kedua peneliti menyiratkan perlunya mengartikulasikan pemahaman keislaman yang inklusif, dan yang kembali menegaskan jarak antara agama dan politik. Ia meninggal pada 2005, setahun setelah batas akhir periode yang ditelusuri artikel ini.
