Cekricek.id — Di Nagari Batu Palano dan Sungai Pua, orang tidak menunggu sirene. Mereka membaca ternak yang tiba-tiba panik, bentuk awan yang berubah, bau belerang yang menajam, suhu udara yang bergeser, dan aroma serta aliran mata air yang tidak seperti biasanya. Tanda-tanda itu diwariskan turun-temurun dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang bekerja jauh sebelum ada alat ukur.
Di gedung arsip, tersimpan pengetahuan lain tentang gunung yang sama. Laporan pemerintah Hindia Belanda, dagh-register, artikel koran kolonial, dan peta topografi Belanda mencatat letusan Gunung Marapi, jalur banjir lahar dingin, wilayah yang terdampak, sampai kebijakan relokasi yang diambil — termasuk catatan banjir lahar di Batipuh dan X Koto pada awal abad ke-20.
Dua sumber pengetahuan itu berjalan sendiri-sendiri, dan keduanya nyaris tidak masuk ke dalam kebijakan mitigasi hari ini. Persoalan itu diangkat Ahmad Muhajir dari Universitas Andalas lewat artikel Integrating the Past and Locality: A Conceptual Framework for Disaster Mitigation of Mount Marapi Based on Historical and Community Knowledge, yang terbit dalam jurnal Analisis Sejarah Vol. 15 No. 1 pada Juni 2025.
Ketika Sejarah Diperlakukan sebagai Pelengkap
Marapi termasuk gunung api paling aktif di Indonesia, dengan letusan yang terdokumentasi sejak awal abad ke-19 dan berlanjut sampai abad ini. Topografi di sekitarnya — lereng curam dan lembah sungai — membuat kawasan itu rentan terhadap bahaya ikutan: banjir lahar dingin, longsor, serta terputusnya jaringan transportasi dan layanan publik.
Penanganannya selama ini bertumpu pada pendekatan teknis: sistem informasi geografis, pemetaan risiko, pembangunan sabo dam, dan penyiapan jalur evakuasi. Muhajir tidak menolak pendekatan itu. Keberatannya lebih spesifik: akar kerentanan warga sering terletak pada kondisi historis dan struktural, sementara logika teknokratis cenderung mengabaikan dimensi sejarah bencana dan sistem pengetahuan lokal yang masih hidup di nagari.
Ia menyebut ketimpangan itu sebagai ketimpangan epistemik: sumber daya sejarah dan budaya diperlakukan sebagai pelengkap, bukan unsur inti dalam pengambilan keputusan kebencanaan.
Baca juga: Gunung Marapi Erupsi Lagi 14 Juli 2025, Warga Diimbau Waspada
Arsip yang Belum Jadi Data
Bagian pertama kerangka yang ia usulkan menempatkan sejarah bencana sebagai arsip risiko. Catatan kolonial, betapapun bermasalah asal-usulnya, tetap termasuk sedikit sumber sistematis tentang dinamika ruang dan waktu bencana di Indonesia sebelum kemerdekaan.
Masalahnya, arsip itu berhenti sebagai dokumen. Banyak di antaranya tersimpan di lembaga dokumentasi tanpa pernah diubah menjadi basis data spasial untuk perencanaan wilayah atau sistem peringatan dini modern. Padahal, kalau didigitalkan dan disambungkan dengan teknologi GIS, catatan itu bisa dipakai merekonstruksi jalur lahar historis, intensitas letusan, dan pola kerusakan.
Muhajir mengusulkan penyusunan atlas bahaya berbasis sejarah: peta kolonial digabung dengan data geomorfologi mutakhir, sehingga risiko dipetakan bukan hanya berdasar kondisi hari ini, tetapi juga pola bencana selama seratus tahun terakhir. Atlas semacam itu, menurutnya, berguna untuk menentukan zonasi, penempatan fasilitas publik, dan penetapan zona aman untuk evakuasi atau permukiman baru.
Yang menarik, peta banjir lahar dingin Marapi buatan era Hindia Belanda ternyata masih dipakai secara informal oleh masyarakat setempat untuk menandai zona berbahaya — sementara perencanaan resmi tidak merujuknya.
Kebijakan yang Berubah, Warga yang Tetap di Pinggir
Muhajir menelusuri pergeseran kebijakan dari masa kolonial sampai pascareformasi. Pada masa kolonial, prioritasnya jelas: melindungi aset seperti jalan, perkebunan kopi, dan jalur kereta api. Penduduk setempat diposisikan sebagai beban yang harus dikendalikan, bukan sebagai pelaku penanggulangan.
Setelah kemerdekaan, orientasinya berpindah ke pengendalian berbasis infrastruktur — sabo dam, peta bahaya, jalur evakuasi. Tetapi, mengutip kritik yang ia himpun, pendekatan itu kerap menyeragamkan dan mengabaikan susunan sosial-budaya warga terdampak. Contoh yang ia sebut cukup konkret: jalur evakuasi dibangun tanpa memperhitungkan aksesibilitas bagi orang lanjut usia, juga tanpa mempertimbangkan arti kultural makam leluhur dan surau.
Kesenjangan itu berlanjut ke tingkat partisipasi. Meski pengetahuan lokal kuat, keterlibatan warga dalam pelatihan dan perencanaan di Batu Palano tercatat rendah. Hambatannya berupa minimnya simulasi evakuasi rutin, peta evakuasi yang sulit diakses, dan komunikasi dua arah dengan otoritas yang tidak berjalan.
Baca juga: ID42NER Serahkan Bantuan Korban Galodo Ranah Minang dalam Jelajah Sumatera 2024
Sensor Digabung Tanda Alam
Usulan paling operasional dalam artikel ini adalah sistem peringatan dini berbasis komunitas yang menggabungkan sensor teknologi dengan indikator tradisional. Bentuknya bisa berupa aplikasi seluler yang memungkinkan warga mencatat dan melaporkan perubahan lingkungan yang mereka amati, lalu dianalisis berdampingan dengan data sensor seismik untuk menghasilkan peringatan dari banyak sumber sekaligus.
Muhajir juga mengusulkan agar peta bahaya disederhanakan visualnya dan disertai penceritaan lokal, karena peta risiko yang terlalu teknis sulit ditafsirkan orang awam dan jarang disusun lewat konsultasi partisipatif. Notifikasi lewat SMS atau media sosial dalam bahasa setempat, terhubung dengan peringatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, masuk dalam daftar yang sama.
Di tingkat kelembagaan, ia mengusulkan pembentukan forum pengurangan risiko bencana Marapi yang mempertemukan BPBD, tetua adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan warga; penggunaan universitas sebagai penghubung antara bahasa teknis dan bahasa warga; serta pendirian bank memori bencana yang dikelola komunitas sebagai arsip kolektif untuk pendidikan publik dan perencanaan.
Masalah koordinasi yang ia tunjuk cukup mendasar. Dinas lingkungan hidup tidak punya akses ke data lahar historis yang dipegang instansi kebudayaan, sementara badan penanggulangan bencana daerah jarang berkoordinasi dengan lembaga adat maupun lembaga pendidikan saat menyusun rencana kontinjensi.
Modal yang Sudah Ada di Nagari
Kapasitas yang dimiliki warga, menurut Muhajir, bukan hal kecil: jejaring gotong royong untuk evakuasi, pengetahuan leluhur tentang jalur aman, dan norma adat yang mengatur tanggung jawab kolektif saat krisis. Mengabaikan modal itu berarti melewatkan kesempatan membangun sistem pengurangan risiko yang berpijak pada tempatnya sendiri.
Karena itu ia mengusulkan pelibatan pemangku adat dan tokoh agama dalam menyusun prosedur evakuasi, menentukan lokasi pengungsian yang menghormati nilai sakral dan psikologis warga, serta mengembangkan pendidikan kebencanaan di sekolah dan pesantren. Surau dan balai adat, dalam kerangka itu, sekaligus menjadi pusat pembelajaran kebencanaan lintas generasi.
Baca juga: Tanggul Lapau Munggu Jebol Diterjang Banjir, Pemko Padang Kebut Perbaikan
Satu hal perlu dicatat tentang bentuk kajian ini. Artikel Muhajir disusun sebagai kajian konseptual: ia tidak mengumpulkan data primer lewat survei atau eksperimen, melainkan menafsirkan ulang literatur lintas disiplin, arsip kolonial, dan hasil penelitian lapangan orang lain tentang narasi warga di lereng Marapi. Yang ia tawarkan adalah kerangka berpikir beserta langkah turunannya — digitalisasi arsip, atlas bahaya historis, dan penguatan peringatan dini berbasis warga — bukan hasil uji coba di lapangan. Pengujian kerangka itu, dengan sendirinya, menjadi pekerjaan berikutnya.
