Cekricek.id — Ratusan investor dapur mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil Indonesia terlilit utang setelah pembayaran dari pemerintah molor dan skema penggantian biaya berubah berkali-kali, menurut investigasi Reuters yang dipublikasikan Kamis (13/8/2026).
Salah satunya Sigit Buludawa, pengacara berusia 34 tahun yang membangun dapur senilai Rp1,8 miliar di Desa Torosiaje, wilayah pesisir Provinsi Gorontalo, dengan modal sendiri dan pinjaman dari lembaga pembiayaan tak berizin. Dapur itu berdiri di atas tiang di perairan Teluk Tomini.
“Reputasi saya sudah rusak parah, dan kerugiannya sangat besar,” kata Sigit kepada Reuters.
Sigit merupakan satu dari sedikitnya 400 investor yang meminjam uang untuk membangun lebih dari 1.500 dapur di wilayah terpencil, dengan skema penggantian biaya yang kini tertunda atau berubah, berdasarkan wawancara dengan sejumlah pemilik dapur, dokumen publik, dan kontrak pemerintah yang ditelusuri Reuters.
Bank dan Rentenir Sita Peralatan Dapur
Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang mengawasi program MBG, tidak merespons permintaan komentar Reuters. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan sejumlah perombakan untuk memperbaiki program itu, termasuk mencopot kepala BGN pertama dan membuka penyidikan dugaan korupsi di lembaga tersebut.
Ketua Perkumpulan Pangan dan Gizi untuk Wilayah Terpencil, Terluar, dan Terdepan, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan sekitar 700 dapur — termasuk milik Sigit — sudah memiliki kontrak resmi yang menjamin penggantian biaya, sementara 800 dapur lain sudah rampung namun masih menunggu inspeksi akhir pemerintah.
Herwil, yang menanggung utang Rp8 miliar setelah membangun beberapa dapur, mengatakan sebagian besar pemilik dapur menghadapi tekanan dari bank maupun rentenir, dengan sebagian peralatan sudah disita.
“Kami sebenarnya membantu pemerintah,” kata Herwil. “Kenapa mereka melakukan ini kepada kami?”
Puluhan anggota perkumpulan itu sempat berunjuk rasa di Jakarta bulan lalu.
Baca juga: Kejagung Periksa 12 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengelolaan Program MBG di BGN
Anggaran Dipangkas, Ribuan Dapur Baru Dibekukan
Menurut pedoman teknis awal bertanggal Oktober 2025 yang ditelusuri Reuters, BGN dan pemerintah daerah semula menjanjikan investor penggantian penuh ditambah imbal hasil tambahan sedikitnya 100 persen dari investasi awal, termasuk insentif dan biaya sewa selama empat tahun.
Program itu sempat mencapai puncaknya dengan hampir 28.000 dapur terbangun dan 13.000 dapur lain direncanakan, sebelum pemerintah memangkas anggaran MBG tahun ini dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun untuk mencari ruang fiskal setelah perang di Iran mendongkrak harga minyak dunia.
Pada Maret, BGN mengubah skema pembayaran menjadi 60 persen setelah konstruksi dan sisanya dalam dua tahap, lalu mengubahnya lagi pada Mei menjadi insentif harian selama dua tahun. Pada Juni, aparat menggeledah kantor BGN dan kepala BGN saat itu dicopot serta ditangkap, sementara manajemen baru membekukan 13.000 rencana dapur baru dan anggaran kembali dipangkas menjadi Rp229 triliun.
Setelah pencopotan itu, para pemilik dapur kehilangan akses ke portal berisi kontrak, surat penunjukan, dan nomor rekening pembayaran virtual mereka, menurut sejumlah pemilik dapur. Kepala BGN baru, Sudaryono, telah menemui sejumlah pemilik dapur dan berjanji mencari solusi tanpa merinci langkahnya.
Baca juga: Dugaan Kasus Keracunan, BGN Nonaktifkan Sementara 56 Dapur MBG
Wilayah Terpencil Justru Tertinggal
Kepala Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network for Education Watch) Ubaid Matraji menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya tata kelola anggaran dan pelibatan sektor swasta dalam program tersebut. Ia menyebut program MBG selama ini justru memprioritaskan kota-kota besar seperti Jakarta, meski wilayah itu sudah memiliki akses pangan dan gizi di atas rata-rata.
Wilayah yang justru paling membutuhkan program ini, menurut Ubaid, adalah daerah terpencil seperti Torosiaje dan Desa Sandalan di Gorontalo, tempat sebagian besar penduduknya bertani jagung, kelapa, atau pepaya dengan penghasilan sekitar USD100 atau kurang per bulan.
Di Sandalan, Zaenuri Mustofa, pengepul hasil pertanian berusia 42 tahun, membangun dapur dan masih berutang kepada kontraktor setelah menumpuk utang Rp700 juta.
“Saya sudah cukup, saya tidak mau mengalami itu lagi,” katanya kepada Reuters.
Baiq Sriyono, ibu seorang anak berusia lima tahun di Sandalan, mengatakan warga desa kecewa dan bertanya-tanya kapan program itu benar-benar akan berjalan bagi mereka.
“Kami berharap program ini bisa segera dimulai... itu bisa membantu anak-anak kami,” katanya.
