Cekricek.id — Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral terus menunjukkan tren positif. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengapresiasi capaian ini sebagai modal penting menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sepanjang 2025, realisasi PNBP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp138,40 triliun atau 108,56 persen dari target Rp127,48 triliun. Tren itu berlanjut hingga Juli 2026, dengan realisasi Rp96,26 triliun atau 70,69 persen dari target tahunan Rp136,18 triliun.
Sinyal Positif bagi Penerimaan Negara
“Capaian PNBP ESDM yang melampaui target pada 2025 dan kembali menunjukkan progres kuat tahun ini patut kita apresiasi. Konsistensi ini merupakan sinyal positif bagi penerimaan negara, terutama dalam menjaga kesehatan dan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Puteri, Senin (10/8/2026).
Ia menilai capaian tersebut mencerminkan efektivitas kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beserta jajarannya. “Pak Bahlil bersama jajaran Kementerian ESDM telah menunjukkan kinerja yang terukur. Hal yang penting adalah menjaga konsistensi agar penerimaan negara terus tumbuh melebihi target, sembari memastikan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tetap terjaga dengan baik,” ujar Puteri.
Opini WTP Jadi Bukti Akuntabilitas
Menurutnya, tingginya penerimaan tidak berarti banyak tanpa akuntabilitas pengelolaan yang baik. Ia menunjuk keberhasilan Kementerian ESDM mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bukti nyata.
“Penerimaan yang tinggi tentu penting, tetapi kualitas pengelolaan dan pertanggungjawabannya tidak kalah krusial. Opini WTP menjadi indikator positif bahwa aspek akuntabilitas keuangan terjaga. Ke depan, standar ini harus terus dipertahankan dan diperkuat,” kata Puteri.
Fondasi Jangka Panjang, Bukan Angka Sesaat
Puteri mengingatkan agar optimalisasi PNBP tidak berhenti pada capaian tahunan semata, melainkan dibangun di atas tata kelola yang terus membaik. “Kita ingin penerimaan negara semakin kuat karena tata kelola yang membaik, kepatuhan pelaku usaha yang tinggi, pengawasan yang efektif, serta peningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Fokus kita bukan sekadar mengejar angka jangka pendek, melainkan membangun fondasi jangka panjang,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menautkan kesehatan penerimaan negara dengan ketahanan ekonomi secara luas. “Jika penerimaan negara semakin kredibel, akuntabel, dan berkelanjutan, APBN akan jauh lebih resilien dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal. Dampaknya, daya tahan ekonomi nasional akan tetap terjaga,” kata Puteri.
Penguatan sisi penerimaan negara ini berjalan beriringan dengan sejumlah kebijakan perpajakan yang belakangan juga menjadi sorotan publik, sementara lembaga pemeringkat internasional turut mempertimbangkan kesehatan fiskal semacam ini saat mempertahankan peringkat kredit Indonesia.
