Cekricek.id — Democratic Action Party (DAP), pemegang kursi terbanyak di Dewan Rakyat Malaysia, memutuskan tetap bertahan di dalam pemerintahan persatuan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sampai masa jabatan parlemen sekarang berakhir. Keputusan itu diambil lewat pemungutan suara rahasia pada kongres nasional partai di Pusat Konvensi Internasional Putrajaya, Minggu (16/8/2026).
Dikutip dari laman The Star, thestar.com.my, Minggu (16/8/2026), sebanyak 1.857 delegasi atau 88,2 persen memilih agar para pemimpin DAP tetap duduk di pemerintahan federal. Sebanyak 242 delegasi atau 11,5 persen menolak, sementara tujuh kertas suara dinyatakan rusak. Total suara sah mencapai 2.099 dari 2.106 kertas suara yang dikeluarkan, dengan kehadiran 2.223 delegasi atau 52,1 persen dari yang berhak hadir.
Pengerusi kongres DAP, Cha Kee Chin, membacakan hasil penghitungan di hadapan peserta. “Mayoritas, melalui pemungutan suara rahasia, telah bersuara. Sebanyak 1.857 delegasi memilih agar para pemimpin kami tetap berada di pemerintahan federal,” kata Cha Kee Chin.
Baca juga: Australia Mulai Beli Kembali Senjata Api pada 2 November
Mandat untuk Sisa 18 Bulan
Hasil itu memberi wewenang kepada menteri-menteri DAP untuk terus bekerja pada sisa sekitar 18 bulan masa pemerintahan. Sekretaris Jenderal DAP, Anthony Loke, menilai angka tersebut merupakan mandat yang jelas bagi Komite Eksekutif Pusat partai dan para pemimpin yang mewakili DAP di pemerintahan untuk melanjutkan tugas serta memusatkan perhatian pada pelaksanaan perubahan dan janji yang mereka sampaikan saat kampanye.
Loke menegaskan agenda reformasi yang dibawa partainya bukan milik DAP sendiri. “Agenda membatasi masa jabatan Perdana Menteri menjadi dua periode dan agenda memberantas korupsi disetujui bersama. Keduanya bukan hanya milik DAP,” tegas Loke.
Baca juga: Modi Janji India Jadi Negara Maju 2047, Latih 10 Juta Anak Muda AI
Menurut laporan The Sun, thesun.my, Minggu (16/8/2026), daftar tuntutan yang akan didorong DAP mencakup pemisahan jabatan Jaksa Agung dari fungsi penuntut umum, pembatasan masa jabatan perdana menteri menjadi dua periode, serta paket langkah antikorupsi. Partai itu juga akan memperjuangkan kenaikan batas pengecualian faktur elektronik dan menuntaskan keluhan soal subsidi diesel di Sabah dan Sarawak.
Bayang-bayang Kekalahan di Pemilu Negara Bagian
Pemungutan suara digelar setelah berbulan-bulan spekulasi mengenai masa depan DAP di dalam koalisi, terutama sesudah partai itu menuai hasil buruk pada pemilu negara bagian Johor dan Negeri Sembilan. Sebagian delegasi menilai keikutsertaan di pemerintahan mulai merugikan partai secara elektoral.
Dalam catatan Malay Mail, malaymail.com, Minggu (16/8/2026), debat di lantai kongres berlangsung terbuka. Kubu yang mendukung bertahan berpendapat penarikan diri sama dengan meninggalkan pemilih dan justru menguntungkan partai oposisi. Kubu yang menolak mengangkat persoalan politik rasial serta kasus korupsi yang muncul selama koalisi berkuasa.
Baca juga: Polisi Hanoi Terjunkan Drone Awasi Pelanggaran dan Kemacetan Lalu Lintas
Kongres di Putrajaya berlangsung sehari setelah Anwar Ibrahim berbicara di depan para pemimpin Parti Keadilan Rakyat dan meminta mereka mendengarkan rakyat serta melakukan perubahan. Dengan 1.857 suara mendukung, DAP memastikan tidak ada perubahan komposisi kabinet dari kubunya hingga parlemen dibubarkan.
