Cekricek.id — Utang nasional Amerika Serikat resmi menembus angka 40 triliun dolar AS, menurut laporan Al Jazeera, Kamis (20/08/2026). Rekor ini tercapai kurang dari lima bulan setelah utang negara itu melampaui 39 triliun dolar AS pada Maret 2026, menandai salah satu lonjakan tercepat dalam sejarah fiskal Amerika Serikat.
Menurut laporan itu, utang AS kini setara 101 persen produk domestik bruto (PDB) negara tersebut, dan diproyeksikan naik menjadi 120 persen PDB pada 2036. Angka ini telah melampaui rekor sebelumnya sebesar 106 persen PDB yang tercatat pasca Perang Dunia II.
Sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari 2025, utang AS telah bertambah 3,8 triliun dolar AS. Secara total, kenaikan utang selama dua masa jabatan Trump mencapai 11,6 triliun dolar AS, sementara era Presiden Joe Biden dari 2021 hingga 2025 menyumbang tambahan 8,4 triliun dolar AS.
Siapa Pemegang Utang AS?
Dari total utang bruto tersebut, sekitar 32 triliun dolar AS atau 80 persen berbentuk utang publik. Mayoritas pemegang utang berasal dari dalam negeri, dengan lembaga swasta dan individu memegang porsi terbesar senilai 6,66 triliun dolar AS, diikuti reksa dana senilai 5,195 triliun dolar AS, dan Bank Sentral AS (Federal Reserve) senilai 4,528 triliun dolar AS.
Baca juga ECB: Uang Tunai Euro Beredar Capai 1,6 Triliun
Di sisi internasional, Jepang menjadi pemegang utang AS terbesar dengan nilai 1,203 triliun dolar AS, diikuti Inggris senilai 889 miliar dolar AS dan Tiongkok senilai 683 miliar dolar AS. Menurut laporan tersebut, porsi utang yang dipegang asing meningkat drastis dari hanya 5 persen pada 1970 menjadi 32 persen pada 2025.
Peringatan Ekonom soal Beban Fiskal
Presiden Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), Maya MacGuineas, memperingatkan bahwa beban utang sebesar itu tidak hanya menjadi persoalan pembukuan pemerintah semata. “Utang senilai 40 triliun dolar AS itu tidak hanya ada di atas kertas pemerintah; dampaknya terasa di seluruh perekonomian dan sampai ke kantong warga dengan berbagai cara,” kata MacGuineas, seperti dikutip Al Jazeera.
MacGuineas mendesak pemerintah AS berkomitmen menghentikan pinjaman baru serta membentuk komisi fiskal bipartisan untuk menangani persoalan tersebut.
Baca juga PNBP Kemenhub 2025 Rp14,07 Triliun, Lampaui Target
Sementara itu, Budget and Tax Fellow di Brookings Institution, Jessica Riedl, menyebut lonjakan utang sebagai konsekuensi dari kebijakan populis lintas partai. “Ini adalah hasil yang tak terhindarkan dari tuntutan kita akan pemotongan pajak tanpa akhir, perluasan tunjangan, dan investasi pertahanan, serta keengganan kita mengatasi defisit Jaminan Sosial dan Medicare yang terus membesar,” ujar Riedl.
Riedl juga menegaskan bahwa dampak utang tersebut sudah dirasakan publik saat ini. “Kita sudah membayar biayanya sekarang. Utang ini memperlambat pertumbuhan, mendorong kenaikan suku bunga, dan memperburuk inflasi,” tutur Riedl.
Bunga Utang Lampaui Anggaran Pertahanan
Menurut laporan tersebut, biaya pembayaran bunga utang AS kini mencapai sekitar 1,1 triliun dolar AS per tahun dan telah melampaui anggaran pertahanan negara itu. Bunga utang menjadi pos pengeluaran terbesar kedua setelah Jaminan Sosial sepanjang sepuluh bulan pertama 2026.
Baca juga Bank Emas Kelola 153 Ton Emas Senilai Rp360 Triliun
Riedl memproyeksikan pembayaran bunga akan menyerap 19 persen pendapatan pajak federal pada 2026, meningkat menjadi 20 persen dalam satu dekade, dan bisa mencapai 50 persen dalam tiga dekade mendatang jika tren berlanjut.
Laporan itu turut mencatat bahwa pemotongan pajak korporat dari 35 persen menjadi 21 persen lewat Tax Cuts and Jobs Act 2017, yang kemudian dipermanenkan lewat One Beautiful Bill Act pada 2025, ikut memperlebar defisit anggaran. Pada Juli 2026 saja, pendapatan pemerintah federal tercatat 334 miliar dolar AS, jauh di bawah pengeluaran sebesar 766 miliar dolar AS.
Sebagai perbandingan, dibutuhkan waktu hampir 200 tahun bagi utang AS untuk pertama kali melewati angka 1 triliun dolar AS pada 1981. Kecepatan penambahan utang triliunan dolar dalam hitungan bulan saat ini menggambarkan betapa berbedanya lintasan fiskal Washington dibanding proyeksi sebelumnya.
