Cekricek.id — Sebanyak 20 orang yang dideportasi dari Amerika Serikat tiba di Liberia pada Kamis (20/08/2026), menandai gelombang pertama dari kesepakatan deportasi yang bisa mencapai 1.200 orang dalam 12 bulan ke depan. Menurut laporan Al Jazeera, Sabtu (22/08/2026), mayoritas orang yang dideportasi berasal dari Amerika Latin, termasuk Venezuela dan Kuba, dan kini menghadapi status hukum yang tidak jelas di negara Afrika Barat tersebut.
Identitas dan Alasan di Balik Deportasi
Pesawat yang membawa para deportee mendarat di Bandara Internasional Roberts sebelum mereka diangkut dengan bus ke Marshall, sebuah kota pantai kecil dekat bandara. Lima orang dilaporkan menolak turun dari pesawat dan akhirnya dialihkan ke Guinea Khatulistiwa, menurut laporan Reuters yang dikutip Al Jazeera.
Menteri Kehakiman Liberia, Natu Oswald Tweh, menyebut sebagian besar orang yang dideportasi memiliki catatan pelanggaran hukum di AS. “Most of them are people who had immigration violations and offences,” kata Tweh, yang berarti sebagian besar mereka adalah orang-orang yang memiliki pelanggaran imigrasi dan kejahatan. Pemerintah Liberia, bagaimanapun, tidak mengungkapkan kriteria seleksi lengkap maupun rincian dokumen hukum yang menyertai kedatangan mereka.
Berlindung di Marshall, Status Masih Kabur
Pemerintah Liberia menegaskan para deportee bukan tahanan, melainkan disebut sebagai “tamu Republik” yang bebas bergerak dan dapat mengajukan suaka. Menteri Informasi Jerolinmek Piah menjelaskan langkah ini sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan yang sejalan dengan sejarah Liberia sebagai tempat pemukiman mantan budak asal Amerika. “Liberia's gesture is entirely humanitarian and in keeping with the country's longstanding traditions,” ujar Piah, yang bermakna langkah Liberia sepenuhnya bersifat kemanusiaan dan sejalan dengan tradisi panjang negara tersebut.
Baca juga Meksiko Protes AS Deportasi 2.300 Warganya ke Guatemala
Meski begitu, status hukum para deportee tetap tidak jelas, termasuk soal izin tinggal, hak bekerja, dan kategori legal mereka di Liberia. Pengacara berbasis Monrovia, Samwar Fallah, menyoroti betapa mengejutkannya situasi ini bagi para deportee itu sendiri. “Imagine you coming from maybe El Salvador and then you find out you are on a plane to Liberia,” kata Fallah, yang berarti bayangkan datang dari misalnya El Salvador lalu mendapati diri berada di pesawat menuju Liberia.
Kritik Legislator dan Kelompok Masyarakat Sipil
Kesepakatan deportasi ini didasarkan pada nota diplomatik yang ditukar pada 4-10 September tahun lalu, namun baru diumumkan pemerintah Liberia pada Agustus 2026, hanya dua hari sebelum penerbangan pertama tiba. Sejumlah anggota legislatif menolak keputusan yang diambil sepihak oleh cabang eksekutif tersebut.
Baca juga Taliban Bebaskan Dua Staf PBB yang Ditahan di Herat
Senator Nimba County, Samuel Kogar, menegaskan isu ini menyangkut kedaulatan negara. “This is not a small issue. We are talking about our sovereignty,” tegas Kogar, yang berarti ini bukan masalah kecil, mereka sedang berbicara soal kedaulatan negara. Anggota Komisi Keamanan Nasional dan HAM, Anthony F Williams, turut menegaskan bahwa perjanjian yang menyangkut keamanan nasional tidak bisa diputuskan sepihak oleh eksekutif. “No agreement that borders on the national security of this country…can just be entered into by the executive branch alone,” jelas Williams.
Baca juga Stankovic: Kembali ke Inter Sesuatu yang Luar Biasa
Presiden Persatuan Mahasiswa Universitas Liberia, William Sando, menyebut pemerintah gagal memberi informasi memadai kepada publik. “They have not adequately informed the Liberian people,” sebut Sando, yang bermakna pemerintah belum memberi informasi yang memadai kepada rakyat Liberia.
Sebelumnya, visa B1/B2 bagi warga Liberia diperpanjang dari 12 menjadi 36 bulan pada Desember 2025, bersamaan dengan penandatanganan memorandum kesehatan senilai 124 juta dolar AS pada 9 Desember 2025. Visa migran Liberia sendiri dihentikan sejak Januari 2026, sementara AS mengucurkan dana 5 juta dolar AS untuk manajemen migrasi tahun ini. Legislatif Liberia yang sedang berlibur hingga Oktober mendatang belum memberi sikap resmi atas kesepakatan tersebut.
