Cekricek.id — Otoritas Taliban di Afghanistan membebaskan dua staf Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mereka tahan selama lebih dari sepekan, tanpa pernah menjelaskan alasan penahanan itu. Dikutip dari Al Jazeera pada Jumat, 21 Agustus 2026, pembebasan tersebut diumumkan Misi Bantuan PBB di Afghanistan atau UNAMA, yang menyatakan kedua pria itu terlihat dalam kondisi sehat.
Keduanya ditangkap di Herat, kota di bagian barat Afghanistan, pada 9 Agustus 2026. UNAMA menyebut mereka dilepaskan pada Kamis pagi, 20 Agustus 2026, sehingga keduanya berada dalam tahanan selama sebelas hari. Identitas kedua staf itu tidak diumumkan.
Baca juga: Pasangan Warga Inggris Akhiri Mogok Makan 93 Hari di Penjara Evin Iran
Ditahan tanpa Penjelasan Resmi
Sampai kedua stafnya bebas, PBB mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai dasar hukum penangkapan itu. “UNAMA belum diberi tahu secara resmi mengenai alasan penangkapan dan penahanan mereka, dan terus menindaklanjutinya dengan otoritas de facto,” bunyi pernyataan PBB, yang menambahkan bahwa organisasi itu memahami dakwaan terhadap keduanya telah dicabut.
PBB menyatakan pihaknya juga terus berkomunikasi dengan penguasa Afghanistan “untuk memastikan penghormatan terhadap hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta keselamatan, keamanan, dan kebebasan bergerak personel PBB dan personel terkait di seluruh negeri”.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan kelegaan organisasinya kepada wartawan di markas besar PBB di New York. “Bagi kami, kami hanya merasa lega bahwa mereka telah dibebaskan, mereka dalam kondisi sehat, dan tampaknya mereka tidak lagi menghadapi persoalan hukum,” kata Dujarric.
Baca juga: Kepala Dinkes Gaza Serukan Penyelamatan Dokter Hussam Abu Safia
Otoritas Afghanistan tidak langsung memberikan komentar atas pembebasan tersebut. Taliban juga tidak menjelaskan apakah dakwaan yang disebut telah dicabut itu pernah diajukan secara resmi ke pengadilan.
Rentetan Penahanan Pekerja Kemanusiaan
Penangkapan dua staf PBB itu merupakan yang terbaru dari serangkaian penahanan yang dilakukan otoritas Taliban terhadap pekerja lembaga bantuan dan aktivis. Pekan lalu, Human Rights Watch menyatakan enam staf sebuah organisasi lokal yang menangani hak perempuan dan anak telah “dihilangkan secara paksa” selama lebih dari sebulan. Keberadaan mereka sampai sekarang belum diketahui.
Sejumlah badan PBB masih beroperasi di berbagai wilayah Afghanistan, mencakup bidang kesehatan hingga tanggap darurat kemanusiaan. Negara itu tengah terpukul oleh pemangkasan bantuan internasional dan menghadapi beragam persoalan lain, termasuk kepulangan jutaan warganya dari Iran dan Pakistan dalam beberapa tahun terakhir.
Baca juga: Lebanon Tahan Jenderal Era Assad, Timbang Serahkan ke Suriah
Mandat misi PBB di Afghanistan yang diberikan Dewan Keamanan mencakup promosi dan dukungan bagi bantuan kemanusiaan untuk rakyat Afghanistan, serta pemajuan hak asasi manusia, kesetaraan bagi perempuan dan anak perempuan, tata kelola pemerintahan yang inklusif, dan stabilitas ekonomi. Penahanan terhadap personelnya membuat pelaksanaan mandat itu berada dalam posisi rentan, terlebih ketika alasan penangkapan tidak pernah disampaikan secara resmi. Hak istimewa dan kekebalan yang disinggung PBB dalam pernyataannya merupakan perlindungan hukum yang melekat pada personel organisasi itu di negara tempat mereka bertugas.
Lima Tahun Taliban Berkuasa
Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021, saat pasukan Amerika Serikat dan NATO menarik diri dari negara itu setelah dua dekade perang. Pertengahan Agustus lalu, mereka menggelar acara peringatan lima tahun berkuasa di depan bekas gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kabul.
Tidak lama setelah berkuasa, Taliban melarang anak perempuan menempuh pendidikan di atas jenjang sekolah dasar dan melarang perempuan bekerja di hampir semua bidang, sebuah kebijakan yang secara efektif menyingkirkan perempuan dan anak perempuan dari ruang publik. Mereka juga menghapus perlindungan batas usia minimum bagi pernikahan anak perempuan, serta menetapkan kekerasan dalam rumah tangga hanya dapat dipidana apabila korban mengalami luka yang terlihat atau tulang yang patah.
