Cekricek.id — Amerika Serikat mengirim sekitar 2.300 warga negara Meksiko ke Guatemala sepanjang tahun ini, meski pemerintah Meksiko berulang kali menyatakan keberatan atas praktik tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Jumat, 21 Agustus 2026, deportasi ke negara ketiga itu diakui langsung oleh Presiden Guatemala Bernardo Arevalo dan telah diprotes secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Meksiko.
Praktik ini menjadi bagian dari kampanye deportasi besar-besaran yang dijalankan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak kembali menjabat tahun lalu. Yang membuat kasus Meksiko berbeda, negara itu selama ini selalu bersedia menerima kembali warganya yang dideportasi dari Amerika Serikat, sehingga alasan lazim pemerintah Trump — bahwa migran tidak bisa dipulangkan ke negara asalnya — tidak berlaku di sini.
Baca juga: Pembunuhan Influencer Marak di Meksiko, Kartel Disorot
Dipulangkan dalam 24 Jam setelah Mendarat
Arevalo mengonfirmasi pada Rabu, 19 Agustus 2026, bahwa negaranya telah menerima sekitar 2.284 warga Meksiko yang dideportasi dari Amerika Serikat sepanjang 2026. Mereka tidak diterbangkan dalam pesawat khusus, melainkan menumpang penerbangan yang membawa warga Guatemala yang juga dideportasi.
“Mereka tiba dengan pesawat yang membawa para warga Guatemala yang dipulangkan,” kata Arevalo dalam konferensi pers.
Ia menjelaskan bahwa Guatemala hanya berfungsi sebagai titik singgah. “Dalam koordinasi dengan pemerintah Meksiko, yang kami lakukan adalah melewatkan mereka sebagai transit sehingga kami bisa mengembalikan mereka ke wilayah Meksiko dalam waktu 24 jam sejak kedatangan mereka di negara ini,” ujarnya. Biaya pemulangan itu, menurut Arevalo, ditanggung pemerintah Meksiko atau pemerintah Amerika Serikat.
Baca juga: Naskah Kuno Aztec Ungkap Sejarah Tenochtitlan dan Penaklukan Spanyol
Meksiko Sampaikan Penolakan ke Washington
Kementerian Luar Negeri Meksiko mengeluarkan pernyataan pada Kamis, 20 Agustus 2026, yang menegaskan sikap penolakan. “Pemerintah Meksiko telah menyampaikan penentangannya terhadap praktik ini kepada otoritas Amerika Serikat dan menegaskan kembali bahwa setiap warga negara Meksiko berhak masuk ke negaranya sendiri,” bunyi pernyataan itu.
Sehari sebelumnya, seusai pertemuan dengan pejabat Guatemala pada Selasa, 18 Agustus 2026, kementerian yang sama menyatakan kedua negara terikat oleh nilai bersama, termasuk keamanan kawasan dan “mobilitas manusia yang bermartabat”.
Institut Migrasi Nasional Meksiko menyampaikan kepada kantor berita The Associated Press bahwa Washington membenarkan praktik itu sebagai upaya penggentar. “Alasannya adalah Amerika Serikat ingin mencegah mereka menyeberang kembali ke wilayahnya,” kata lembaga tersebut. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menjawab pertanyaan soal kebijakan ini dengan menyatakan pihaknya “memanfaatkan semua opsi yang sah untuk menjalankan operasi deportasi terbesar dalam sejarah, persis seperti yang dijanjikan Presiden Trump”.
Baca juga: Kepala Ular Raksasa Aztec Ditemukan di Bawah Kota Meksiko Pasca Gempa Bumi
Guatemala Bukan Satu-satunya Tujuan
Guatemala bukan satu-satunya negara yang menampung warga Meksiko kiriman Amerika Serikat. Sejumlah laporan menyebut sebagian dari mereka juga diterbangkan ke Honduras. Arturo Trejo, warga Meksiko yang dideportasi ke Honduras, mengatakan kepada saluran televisi Telemundo bahwa ia sama sekali tidak diberi penjelasan. “Mereka tidak memberi tahu kami apa pun, hanya menyuruh naik ke pesawat,” katanya.
Direktur Amerika Tengah pada kelompok pembela hak migran WOLA, Ana Maria Mendez, menilai pola tersebut sengaja dirancang untuk menakut-nakuti. “Apa yang kita saksikan tampaknya bagian dari tren yang lebih luas menuju kebijakan migrasi Amerika Serikat yang sangat keras, di mana mereka berupaya menanamkan teror dan rasa takut pada para migran dengan segala cara,” kata Mendez kepada kantor berita Reuters.
Amerika Serikat dan Meksiko adalah mitra dagang utama satu sama lain, dengan nilai pertukaran lintas perbatasan mencapai sekitar US$964,1 miliar sepanjang 2025. Posisi itu membuat pemerintah Meksiko harus menjaga keseimbangan yang rapuh: bekerja sama dengan Washington dalam penegakan aturan imigrasi, sekaligus membela warganya dari dugaan penyalahgunaan wewenang.
Sejak Trump kembali menduduki Gedung Putih, sedikitnya 15 warga Meksiko meninggal dalam tahanan Dinas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat, dan tiga orang lagi tewas saat operasi penegakan hukum berlangsung. Pemerintah Meksiko telah mengajukan pengaduan kepada jaksa di sejumlah negara bagian Amerika Serikat, menyebut kondisi pusat penahanan imigrasi di sana “tidak sejalan dengan standar hak asasi manusia”, serta menuntut agar pejabat konsuler Meksiko diberi akses kunjungan rutin.
