Cekricek.id — Delegasi Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika tiba di Sudan untuk mendorong gencatan senjata, membuka akses bantuan kemanusiaan, dan merintis penyelesaian politik atas perang yang telah berjalan tiga tahun. Kunjungan itu berlangsung saat Angkatan Bersenjata Sudan menguasai kembali sebagian besar Khartoum, sementara Rapid Support Forces bertahan di Darfur dan Kordofan tanpa satu pihak pun benar-benar keluar sebagai pemenang.
Dikutip dari aljazeera.com, Senin (17/8/2026), misi tersebut menjadi langkah paling konkret Uni Afrika sejak perang meletus pada April 2023. Konflik itu menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa jutaan penduduk mengungsi. Dua kesepakatan gencatan senjata sebelumnya, yakni Jeddah pada Mei 2023 serta Kairo dan Port Sudan pada Oktober 2024, tidak pernah bertahan lama di lapangan.
Analis Ragukan Daya Tekan Blok Benua
Keraguan justru datang dari kalangan analis keamanan Afrika sendiri. Dennis Amachree, mantan deputi direktur Department of State Services Nigeria, menilai Uni Afrika tidak memiliki alat pemaksa terhadap dua kubu yang bertikai di Sudan.
Baca juga: Trump Ingin Jadikan Selat Hormuz Wilayah AS, Ini Kata Pakar
“Sayangnya, Uni Afrika tidak punya daya tekan sendiri untuk memaksa Angkatan Bersenjata Sudan dan Rapid Support Forces berhenti bertempur,” kata Amachree.
Kabir Amadu, analis keamanan sekaligus pendiri Beacon Consulting Limited, memandang persoalan utama delegasi adalah waktu. “Tantangan delegasi Uni Afrika adalah mengubah kebuntuan di medan perang ini menjadi momentum diplomatik sebelum kebuntuan itu mengeras menjadi pemisahan permanen Sudan,” tutur Amadu.
Nada lebih optimistis disampaikan Benjamin Dowmoh-Doyen dari African Chamber of Content Producers. “Kunjungan Uni Afrika ini adalah langkah ke arah yang benar. Afrika harus mengurus persoalannya sendiri, dan solusi yang dipimpin serta dimiliki Afrika adalah satu-satunya jalan menuju penyelesaian yang tahan lama di Sudan,” sebut Dowmoh-Doyen.
Baca juga: Harga BBM Melonjak, Motor Listrik Kian Diminati di Nigeria
Al-Burhan Terima Delegasi di Istana Republik
Laporan kantor berita resmi pemerintah Sudan, SUNA, yang dipublikasikan ulang di allafrica.com, Senin (17/8/2026), menyebut Ketua Dewan Kedaulatan Transisi sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, menerima delegasi itu di kantornya di Istana Republik pada Minggu (16/8/2026). Pertemuan turut dihadiri Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudan, Duta Besar Mohi-Eddin Salem.
Delegasi dipimpin Duta Besar Mohamed Khalid, Perwakilan Tetap Aljazair di Uni Afrika yang menjabat Ketua Dewan Perdamaian dan Keamanan untuk Agustus. Ia menyebut pertemuan tersebut produktif dan menyinggung sejumlah hal menyangkut perdamaian, keamanan, serta stabilitas Sudan.
Dewan menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesatuan nasional Sudan. Mereka menyatakan keprihatinan atas berlanjutnya perang, jatuhnya korban, hancurnya infrastruktur, serta memburuknya situasi kemanusiaan. Delegasi menilai dialog dan rekonsiliasi nasional merupakan jalan menuju perdamaian yang langgeng, sekaligus menyambut kembalinya pemerintah beroperasi dari Khartoum.
Baca juga: Indonesia dan Uni Eropa Bahas Kayu Legal di Pertemuan JIC Ke-11
Kantor Penghubung Khartoum Dibuka Kembali
Khalid menolak campur tangan asing yang dinilainya menyulut konflik dan menentang pembentukan struktur pemerintahan paralel yang merongrong kesatuan Sudan. Ia menyambut rencana pembukaan kembali Kantor Penghubung Uni Afrika di Khartoum serta mendorong penguatan sifat inklusif proses transisi menuju pemerintahan konstitusional melalui pemilu yang transparan. Sementara itu, peta kekuatan di lapangan belum bergeser: Angkatan Bersenjata Sudan menguasai poros tengah dan utara, sedangkan Rapid Support Forces tetap mengakar di Darfur dan Kordofan.
