- Satuan tugas darurat dan pos kesehatan menjadi kebutuhan pertama yang disebut warga
- Lima kebutuhan saling bertaut, dari kesehatan sampai akses pendidikan bagi anak
- Daftar kebutuhan disusun dari pengalaman warga sendiri, bukan dari asumsi peneliti
Cekricek.id — Ketika keluarga pemilah sampah di Galuga ditanya apa yang paling mereka butuhkan, jawaban pertamanya bukan uang, melainkan pos kesehatan.
Temuan itu dipaparkan lewat keterangan tertulis IPB University, Kamis (01/10/2026), dari diskusi kelompok terarah yang digelar tim Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora ‘PERNIK’ di Tempat Pembuangan Akhir Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
Anggota tim, Ni Komang Ayu Maharani Putri, menyebut memilah sampah adalah pekerjaan dengan risiko luka dan penyakit yang melekat setiap hari.
“Keberadaan pos kesehatan di sekitar lokasi dapat membantu memberikan penanganan ketika terjadi kondisi darurat,” katanya.
Empat Kebutuhan Lain yang Saling Bertaut
Setelah satuan tugas darurat dan pos kesehatan, kebutuhan kedua adalah keterampilan tambahan bagi anggota keluarga. Bergantung pada satu pekerjaan membuat rumah tangga rapuh ketika harga barang bergerak.
Ketiga, kemampuan mengelola keuangan. Pendapatan yang berbeda setiap hari menuntut cara mengatur yang berbeda pula.
“Penguatan kapasitas keuangan diharapkan dapat membantu keluarga mengatur pendapatan sekaligus mengembangkan kegiatan produktif yang dapat mendukung perekonomian rumah tangga,” lanjutnya.
Keempat, perlindungan sosial sebagai jaring pengaman ketika pendapatan naik turun sementara kebutuhan terus berjalan. Kelima, beasiswa dan kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak mereka.
Menurut Ayu, kelimanya tidak berdiri sendiri. Kesehatan, keterampilan, pengelolaan keuangan, perlindungan sosial, dan pendidikan saling bertaut dalam menopang ketahanan satu keluarga.
Yang ia tekankan justru caranya diperoleh: bukan dari asumsi peneliti, melainkan dari mulut warga sendiri.
“Bagi kami, FGD menjadi ruang penting untuk memahami persoalan berdasarkan pengalaman masyarakat sendiri. Pada akhirnya, pemberdayaan perlu dimulai dengan mendengarkan apa yang benar-benar dibutuhkan,” ujarnya.
Prinsip menempatkan warga sebagai pelaku, bukan sasaran, juga mengemuka di ranah pertanian. Seorang guru besar menegaskan petani seharusnya menjadi subyek program, bukan obyek.
Kerentanan kerja tanpa jaring pengaman tergambar pula pada angka 80,24 juta pekerja informal dengan hanya 6,5 juta yang terlindungi, sementara aturan kerja formal pun belum ditegakkan penuh, seperti pada pekerja kontrak yang bertahan lebih dari satu dekade.
