- Mahkamah Agung Israel memberi Sami Abu Shehadeh waktu sampai Jumat untuk mundur dari pemilu Knesset.
- Komite Pemilihan Pusat sebelumnya mendiskualifikasi daftar Ra'am dan Joint List.
- Itamar Ben-Gvir menyebut pendukung terorisme tempatnya di penjara, bukan di Knesset.
- Shadi al-Sharafa menyebut langkah itu preseden berbahaya yang belum pernah ada sebelumnya.
Cekricek.id — Mahkamah Agung Israel meminta pemimpin Partai Balad, Sami Abu Shehadeh, mundur dari pemilu Knesset 27 Oktober dan memperingatkan bahwa jika tidak, mahkamah dapat mengeluarkan putusan yang membatalkan pencalonannya.
Perkembangan itu muncul saat mahkamah pada Kamis mulai menyidangkan banding atas keputusan Komite Pemilihan Pusat Israel yang mendiskualifikasi daftar dan calon partai Arab dari pemilu parlemen, menurut laporan Al Jazeera, Kamis (1/10/2026). Pekan lalu, komite itu memutuskan mendiskualifikasi dua daftar politik utama bermayoritas Arab, yakni Ra’am dan Joint List, aliansi Hadash, Ta’al, dan Balad. Komite juga mendiskualifikasi Abu Shehadeh dan anggota parlemen Ofer Cassif, politikus Yahudi dari partai Arab-Yahudi Hadash.
Ketua Mahkamah Agung Yitzhak Amit menyampaikan kepada Abu Shehadeh bahwa mayoritas dari sembilan hakim condong membatalkan pencalonannya dan memberinya waktu sampai Jumat untuk mundur, menurut Lembaga Penyiaran Publik Israel.
Ben-Gvir Hadir di Sidang dengan Jubah Pengacara
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang partainya Otzma Yehudit mengajukan permohonan diskualifikasi, hadir di pengadilan mengenakan jubah pengacara. “Sami Abu Shehadeh tidak bisa menjadi anggota Knesset. Pendukung terorisme tempatnya di penjara, bukan di Knesset,” katanya.
Abu Shehadeh dituduh bersimpati kepada Hamas dan tidak mengecam serangan 7 Oktober 2023. Ia membantahnya dalam sidang, dengan mengatakan ucapannya “mungkin diambil di luar konteks” dan ia “sepenuhnya menentang tindak kekerasan”. Jaksa Agung Gali Baharav-Miara mendukung diskualifikasinya atas artikel yang ia terbitkan sehari setelah 7 Oktober, tetapi menolak diskualifikasi Cassif dan Joint List karena bukti tidak memenuhi ambang hukum yang ketat.
Analis Sebut Larangan terhadap Ra’am Mencolok
Mairav Zonszein, analis senior Israel di International Crisis Group, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pelarangan Ra’am sangat “mencolok”. “Pelarangan Joint List dan Balad hampir menjadi tradisi dalam politik Israel,” katanya, seraya menyebut Ra’am pernah menjadi bagian koalisi pemerintahan.
Pakar urusan Israel Shadi al-Sharafa menyebut langkah itu “preseden berbahaya yang belum pernah ada sebelumnya”, karena untuk pertama kalinya ada seruan mendiskualifikasi seluruh perwakilan Arab. Menurutnya, suara Arab bisa menentukan dalam masyarakat yang “terbelah tajam antara kubu pendukung Netanyahu dan kubu penentangnya”.
Kepala biro Al Jazeera Arabic di Ramallah, Walid al-Omari, mengatakan jika mahkamah menguatkan diskualifikasi, sekitar 20 persen warga Arab bisa tidak terwakili di Knesset berikutnya. Pada masa lalu, Mahkamah Agung pernah membatalkan keputusan Komite Pemilihan Pusat yang mendiskualifikasi daftar dan anggota parlemen Arab menjelang pemilu Israel.
