Sekolah Darurat Talang Mamak Dibiayai Rotan dan Kayu dari Hutan

Karim mendirikan sekolah darurat di Talang Sei Parit bersama warga kampungnya. Sepanjang 1992 sampai 1995 ia mengajukan permohonan agar gedung sekolah dibangun di desa itu. Di Sungai Limau ia merintis sekolah serupa, dan biaya untuk gurunya ditutup dengan rotan serta kayu yang diambil dari hutan. Belakangan Bank Dunia membangun sebuah gedung sekolah dasar di Sungai Limau, buah dari rintisan lelaki Talang Mamak itu.

Kisah Karim dicatat Muhammad Ansor dan Laila Sari Masyhur dalam artikel Modernity on the Move? Orang Talang Mamak and Reception for the Indigenous Communities Empowerment Project in Indragiri Hulu, Riau, yang terbit di JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik volume 2 nomor 2 tahun 2024. Dua pengajar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau itu menemukan sambutan yang tidak seragam terhadap program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Orang Talang Mamak menerimanya sambil bersikap kritis, dan sebagian menolak.

Ansor dan Masyhur mendatangi empat desa di Rakit Kulim

Ansor dan Masyhur menyandarkan tulisan mereka pada pengamatan dan wawancara dengan sebelas orang di Talang Sei Limau, Talang Sei Parit, Talang Gedabu, dan Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang ditemui adalah wakil pemuka adat, pemuka agama, pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan warga biasa. Keempat desa dipilih karena banyak dihuni orang Talang Mamak dan menjadi lokasi program.

Menurut kedua penulis, orang Talang Mamak tersebar di 14 desa pada enam kecamatan di Indragiri Hulu. Dinas Sosial setempat mencatat 6.983 jiwa pada 1992, sedangkan Parsudi Suparlan menyebut angka sekitar 5.154 jiwa. Mereka hidup berkelompok di kawasan hutan, dan Isjoni, yang bukunya dirujuk naskah ini, menggambarkan tiap kelompok terdiri atas lima sampai sepuluh rumah yang penghuninya bertalian keluarga.

Program untuk komunitas adat terpencil, tulis Ansor dan Masyhur, sudah menjadi agenda nasional Departemen Sosial sejak 1970-an. Di Riau sasarannya empat kabupaten: Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Pelalawan. Bupati Indragiri Hulu Thamsir Rahman, seperti dikutip naskah, menyebut pembinaan Talang Mamak sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar, antara lain pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan rasa aman.

Baca juga Adu Ayam Talang Mamak: Perintah Tuhan yang Bergeser Jadi Judi

Isjoni mencatat rumah panggung enam kali lima meter

Catatan Isjoni yang dipakai Ansor dan Masyhur bermula pada 1969. Tahun itu pemerintah membangun lima rumah untuk sepuluh keluarga inti di Dusun Siambul dan Dusun Talang Tanjung. Proyek percontohan tersebut gagal karena tidak menarik minat orang Talang Mamak yang ditempatkan di sana. Pembangunan permukiman baru digiatkan lagi pada 1979 sampai 1980.

Isjoni menghitung Departemen Sosial telah membangun 514 unit rumah untuk komunitas ini. Bentuknya rumah panggung sederhana berukuran enam kali lima meter, berdinding kayu, berlantai papan, dan beratap seng. Tidak semua keluarga kebagian, sebab jatah rumah yang dibangun berbeda dengan jumlah kepala keluarga yang membutuhkan. Di Talang Jerinjing pemerintah juga mendirikan rumah petugas, balai sosial, dan balai adat.

Tabel yang dimuat Ansor dan Masyhur, bersumber dari Kantor Kesejahteraan Sosial Indragiri Hulu, merinci lokasinya. Talang Jerinjing menampung 77 kepala keluarga pada 1979/1980, Siambul 75 pada 1984/1985, dan Anak Talang 100 pada 1988/1989. Menyusul Sungai Limau dan Talang Lakat, masing-masing 75 kepala keluarga, lalu Rantau Langsat 81 kepala keluarga pada 1999/2000.

Pada 2001/2002, masih menurut tabel yang dikutip Ansor dan Masyhur, pembangunan menyentuh empat lokasi dengan jumlah jauh lebih kecil, lima sampai sepuluh kepala keluarga per lokasi, termasuk Talang Perigi. Di Sungai Limau pemerintah membuat delapan sumur untuk air minum dan mandi. Warga desa itu, catat kedua penulis, tetap lebih suka mandi di sungai.

Nuraya bersyukur, sebagian warga lain pulang ke ladang lama

Nuraya, salah seorang informan, menjelaskan kepada Ansor dan Masyhur bahwa warga terbelah dalam menyikapi program permukiman. Kelompok pertama mendukung karena memperoleh rumah yang lebih layak. Nuraya sendiri bersyukur: berkat rumah buatan pemerintah, keluarganya tidak lagi rentan kebanjiran ketika hujan lebat. Ia hanya menyebut model rumah itu masih agak asing baginya.

Kelompok kedua, menurut penuturan yang dihimpun dari Nuraya dan informan lain, merasa permukiman itu menyingkirkan mereka dari nilai, keyakinan, dan tradisi asal. Rumah-rumah didirikan lurus di sepanjang satu jalan utama, persis tipologi desa modern. Susunan seperti itu membuat penghuninya merasa seolah tidak berada di lingkungan sendiri.

Ansor dan Masyhur lalu mengutip laporan Dinas Sosial Indragiri Hulu tentang Talang Jerinjing, permukiman yang hanya ditinggali beberapa bulan, terutama selama bantuan jaminan hidup masih berjalan. Warga ingin rumah berdiri di kampung mereka sendiri, di sepanjang jalan desa dan di perbukitan. Permukiman itu justru terletak di dataran rendah yang dibelah sungai selebar dua sampai tiga meter dengan kedalaman 1,5 meter.

Sungai itu, kata para informan Ansor dan Masyhur, meluap bila hujan turun satu sampai tiga hari dan mematikan tanaman palawija. Letak permukiman itu juga menuntut cara bertani yang asing bagi orang Talang Mamak yang biasa berladang di tanah kering. Lahan garapan tidak tersedia. Mereka akhirnya kembali ke ladang lama untuk bertani.

“Niat pemerintah memodernkan masyarakat marginal melalui program pemberdayaan dan pemukiman kembali masyarakat adat tidak seberhasil yang direncanakan,” tulis Ansor dan Masyhur dalam naskah yang aslinya berbahasa Inggris. Mereka merujuk Parsudi Suparlan, yang menilai kegagalan program permukiman bersumber dari pengelolaan yang terpusat dan serba dari atas, sehingga warga ikut serta demi pembagian bantuan gratis.

Baca juga Di Baduy, Bersekolah Haram tapi Toleransi ke Luar Wajib

Mundung menghitung lima gedung sekolah untuk delapan desa

Johny Setiawan Mundung, pegiat yang mengenal program advokasi Talang Mamak, memberi Ansor dan Masyhur gambaran soal sekolah. Sebagian besar warga komunitas ini tidak bersekolah, dan menurut Mundung penyebabnya fasilitas yang tidak memadai. Di delapan desa Talang Mamak di Kelayang hanya tersedia lima gedung sekolah dasar. Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas negeri tidak ada.

Gedung sekolah dasar buatan Bank Dunia di Sungai Limau, yang dirintis Karim, belum berjalan maksimal ketika data lapangan dihimpun. Gurunya kurang, baik jumlah maupun mutunya, dan tidak ada guru yang mau menetap. Jarak sekolah ke permukiman jauh, sementara sarana angkutan yang menghubungkan keduanya tidak tersedia. Itulah yang membuat guru dari luar enggan tinggal di desa.

Tabrani Rab, yang bukunya dirujuk Ansor dan Masyhur, menyebut minimnya fasilitas sebagai penyebab utama rendahnya melek huruf, terutama di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Rab juga mencatat anggapan bahwa pendidikan tidak menjawab persoalan ekonomi warga. Seorang informan di Rakit Kulim mengatakan sekolah ditolak karena dinilai menjauhkan warga dari nilai dan tradisi asal mereka.

Karim tidak sependapat. Baginya, sekolah tidak akan mengancam kelangsungan dan keaslian adat Talang Mamak. “Anak-anak yang sudah lulus sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas, saya kira dengan sendirinya akan mengikuti tradisi atau adat Talang Mamak,” ujarnya kepada Ansor dan Masyhur. Ucapan itu dimuat dalam bahasa Inggris di naskah.

Tatung mengajar di Sanggar Belajar Datai

Rahmadi, pegiat Yayasan Yarsi, menyebut minat belajar anak Talang Mamak sangat mengesankan. Ia mengamatinya di Sanggar Belajar Datai, Dusun Tuo Datai, Desa Rantau Langsat, di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Menurut penuturan Rahmadi, ruang belajar itu berdinding terbuka dan hanya punya lima bangku. Semangat murid-muridnya tidak surut karenanya.

Sanggar yang diceritakan Rahmadi sudah berjalan dua tahun dan membuka kelas sampai tingkat empat. Muridnya sekitar 76 anak dari Dusun Tebrau, Datai, dan Melenai. Yang aktif hanya 25 sampai 30 anak berusia 7 sampai 14 tahun. Jumlah itu naik-turun mengikuti musim berladang, saat anak-anak sibuk membantu orang tua membuka ladang.

Jadwalnya tetap, kata Rahmadi, meski sanggar itu tidak formal: Senin dan Selasa berhitung, Rabu dan Sabtu menulis dan bahasa Inggris, pukul delapan sampai sepuluh pagi. Tatung, 42 tahun, adalah satu-satunya relawan guru pendamping di sana. “Yang paling menyenangkan sekarang, anak-anak punya keinginan kuat belajar bahasa Inggris. Saya juga tidak tahu kenapa,” kata Tatung.

Muhammad Yunus, koordinator lapangan program konservasi harimau Sumatera yang memfasilitasi sanggar itu, menyebut Tatung dipilih karena keterampilannya beragam, dorongannya kuat, dan pemahamannya tentang budaya Talang Mamak mendalam. Moh. Haryono, Kepala Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, menjelaskan tujuan jangka panjangnya: menambah pengetahuan, keterampilan, dan keberanian anak-anak agar percaya diri bersaing di dunia luar.

Haryono menambahkan bahwa program sekolah lapangan itu masih dalam tahap uji, sehingga keberadaannya harus selaras dengan pengelolaan taman nasional. Setelah program mapan, kata Haryono, pembangunannya menjadi sekolah permanen akan diusulkan kepada pemerintah daerah. Ansor dan Masyhur membaca kisah sanggar ini sebagai gambaran minat komunitas Talang Mamak untuk mengembangkan sumber daya manusianya.

Baca juga Menongkah Suku Duano, dari Livelihood Jadi Festival

Karim menyebut berladang tidak lagi layak diandalkan

Karim mengatakan kepada Ansor dan Masyhur bahwa berladang kini tidak lagi layak diandalkan karena lahan habis, seiring hadirnya perusahaan di sekitar tempat tinggal mereka. Kegiatan yang masih dijalani warga adalah berburu, menangkap ikan, menyadap karet, menebang kayu, dan industri rumah tangga. Sebagian orang Talang Mamak bekerja pada perusahaan sawit di dekat permukiman.

Ansor dan Masyhur tidak menemukan warga Talang Mamak yang bekerja di pemerintahan atau perusahaan swasta pada posisi yang menuntut keahlian dan pendidikan. Tingkat pendidikan yang sangat rendah, tulis mereka, membatasi jumlah warga yang bisa meraih pekerjaan layak. Menurut Karim, itu akibat pendidikan yang tidak memadai, sementara warga hanya menjadi penonton ketika alam di bekas lahan permukiman mereka digarap perusahaan besar.

Tenas Effendy, yang dirujuk kedua penulis, menegaskan orang Talang Mamak tidak sungguh-sungguh menolak kemajuan, ilmu, dan teknologi, terutama yang tidak bertentangan dengan nilai dasar yang mereka junjung. Menurut Effendy, proyek pengembangan sumber daya manusia yang tidak selaras dengan nilai masyarakatnya hampir pasti gagal. Lemahnya sumber daya manusia membuat usaha mandiri mereka kerap terhenti di tengah jalan.

Cakupan tulisan Ansor dan Masyhur terbatas. Wawancaranya berlangsung pada 12 sampai 16 Oktober 2005, hanya dengan sebelas informan di empat desa, dan bahannya berasal dari laporan riset yang didanai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau tahun itu. Kedua penulis menyarankan peneliti berikutnya menelaah cara pemerintah menyesuaikan program dengan nilai adat, sistem ekologi, dan kosmologi Talang Mamak.

Simpulan Ansor dan Masyhur: sebagian orang Talang Mamak menyadari sumber daya mereka masih rendah dan memandang pendidikan sebagai jalan memperbaikinya. Mereka berharap pemerintah bertindak memperbaiki keadaan ekonomi. Kedua penulis mengusulkan pemberdayaan yang menyeluruh, dengan orang Talang Mamak sebagai subjek mandiri yang bertanggung jawab mengubah komunitasnya sendiri dan pemerintah sebagai pemberi jalan.