- Pendidikan tinggi diminta mencetak lulusan yang mampu menilai benar atau salahnya keluaran kecerdasan buatan
- Kemampuan berinovasi dan berpikir kritis dinilai semakin menentukan di tengah dominasi teknologi AI
- Riset di perguruan tinggi disebut menjadi mesin inovasi yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi
Cekricek.id — Talenta AI Indonesia dituntut tidak sekadar memakai kecerdasan buatan, melainkan sanggup menilai benar atau salahnya keluaran mesin tersebut.
Tuntutan itu tercatat dalam keterangan tertulis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Senin (28/09/2026), yang merangkum paparan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie pada High Level Talk bertajuk “Women & Talent” di Jakarta International Convention Center, Jumat (25/09/2026).
“Kalau kita ingin berkompetisi di dunia yang didominasi oleh AI ini, pendidikan tinggi Indonesia harus bisa menyesuaikan orang-orang yang mampu mengevaluasi AI. Mampu mengevaluasi keluaran dari AI ini benar atau tidak, efisien atau tidak, bagus atau tidak,” ujar Stella.
Perkembangan kecerdasan buatan, menurut dia, mengubah peta kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Kemampuan berinovasi dan berpikir kritis justru menjadi lebih menentukan, bukan tergeser oleh mesin.
“Kemampuan untuk berinovasi, mengevaluasi AI, berpikir kritis itu menjadi yang lebih penting lagi. Dari dulu penting, sekarang lebih penting lagi,” katanya.
Riset Kampus Jadi Tumpuan Talenta Digital
Selain kompetensi lulusan, Stella menyoroti riset perguruan tinggi sebagai mesin inovasi yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi. “Ini yang harus kita lakukan di Indonesia, riset di universitas. Economic growth juga menunjukkan hal tersebut, bahwa inovasi yang akan memimpin pertumbuhan,” jelasnya.
Penekanan pada mutu lulusan itu sejalan dengan sejumlah kebijakan yang sedang berjalan di pendidikan tinggi, mulai dari pengakuan kredensial mikro setara 70 persen SKS sarjana hingga wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri yang masih menunggu kepastian anggaran.
Persoalan serapan lulusan pun belum selesai. Data yang dibeberkan akademisi menunjukkan penganggur lulusan perguruan tinggi menembus 1,03 juta orang, angka yang menjadi latar bagi tuntutan penguatan kemampuan analitis mahasiswa.
Suara serupa datang dari kalangan industri. CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menilai pengguna teknologi perlu menimbang ulang hasil analisis mesin sebelum memakainya sebagai dasar keputusan.
“Pertanyaannya adalah bagaimana penggunanya ini bisa menilai analisisnya benar atau tidak. Hence the critical thinking itu sangat diperlukan di universitas,” ujar Neneng.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti pada forum yang sama mendorong bonus demografi diubah menjadi bonus kompetensi melalui sinergi pemerintah dan pemangku kepentingan. Sementara Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menekankan pentingnya ekosistem yang membuka akses belajar lebih luas, agar manfaat teknologi tidak berhenti di kelompok tertentu.
Isu kedaulatan teknologi ini juga mengemuka di kampus. Sebelumnya, seorang guru besar ITB mengingatkan Indonesia agar tidak berhenti sebagai konsumen kecerdasan buatan.
