Cekricek.id — Pakistan sedang membentuk komisi independen untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas. Pengumuman itu disampaikan Perdana Menteri Shehbaz Sharif bertepatan dengan Hari Minoritas Nasional yang diperingati setiap 11 Agustus.
Dikutip dari Arab News, Selasa (11/8/2026), komisi tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Komisi Nasional untuk Minoritas 2025.
“Pengesahan Undang-Undang Komisi Nasional untuk Minoritas 2025 guna melindungi hak-hak minoritas tidak diragukan lagi merupakan tonggak nasional yang penting,” kata Sharif.
Ia menyebut proses pembentukannya sudah berjalan di tingkat kementerian. “Berdasarkan undang-undang tersebut, Kementerian Hak Asasi Manusia sedang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pembentukan komisi independen,” ujarnya.
Kewenangan Komisi
Komisi itu akan menangani pengaduan dan memantau pelaksanaan jaminan konstitusional maupun hukum bagi kelompok minoritas. Cakupannya meliputi persoalan rumah ibadah dan kuota pekerjaan di sektor pemerintahan.
Lembaga tersebut juga diberi kewenangan merekomendasikan perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah. Rekomendasi semacam itu umumnya tidak mengikat, tetapi menjadi dasar pembahasan di kementerian terkait.
Sharif menempatkan kelompok minoritas sebagai bagian dari susunan kebangsaan Pakistan. “Kelompok minoritas yang tinggal di Pakistan adalah bagian tak terpisahkan dari tenunan nasional kami dan mencerminkan keindahan sejati lanskap sosial dan budaya kami yang beragam,” katanya.
Dua Kebijakan Pendamping
Selain komisi, pemerintah Pakistan menjalankan Kebijakan Kerukunan Antaragama yang diperkenalkan pada 2025. Kebijakan itu diarahkan pada hubungan antarkomunitas beragama di tingkat masyarakat.
Pemerintah juga meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia pada 2026. Masih mengutip Arab News, kedua kebijakan itu berjalan beriringan dengan pembentukan komisi minoritas.
Pengumuman tersebut muncul di tengah kekhawatiran yang sudah lama mengemuka soal konversi paksa dan kekerasan terhadap komunitas beragama tertentu di Pakistan.
Undang-Undang Komisi Nasional untuk Minoritas disahkan pada 2025 dan menjadi dasar hukum pembentukan lembaga tersebut. Sebelum undang-undang itu ada, penanganan pengaduan kelompok minoritas tersebar di beberapa instansi tanpa satu lembaga yang berdiri sendiri.
Kuota pekerjaan di sektor pemerintahan menjadi salah satu bidang yang akan diawasi komisi. Persoalan rumah ibadah juga masuk cakupannya, termasuk pengelolaan dan perlindungannya.
Asal-usul Hari Minoritas Nasional
Hari Minoritas Nasional memperingati pidato pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, pada 1947. Dalam pidato itu Jinnah menegaskan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.
Pidato tersebut disampaikan di hadapan Majelis Konstituante beberapa hari sebelum Pakistan berdiri. Isinya berulang kali dirujuk dalam perdebatan mengenai kedudukan kelompok minoritas di negara itu.
Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia diluncurkan pada 2026, setahun setelah Kebijakan Kerukunan Antaragama diperkenalkan. Keduanya berada di bawah koordinasi Kementerian Hak Asasi Manusia, kementerian yang sama yang kini menyiapkan pembentukan komisi.
Hari Minoritas Nasional diperingati setiap 11 Agustus dan biasanya diisi pernyataan resmi pemerintah serta kegiatan lintas agama. Peringatan tahun ini menjadi momen pengumuman langkah pembentukan komisi tersebut.
Penduduk Pakistan mayoritas beragama Islam. Kelompok minoritas yang tercatat antara lain Hindu, Kristen, Sikh, Parsi, dan Ahmadiyah, dengan sebarannya terpusat di Provinsi Sindh dan Punjab.
Kementerian Hak Asasi Manusia Pakistan belum mengumumkan susunan keanggotaan komisi maupun tenggat waktu penyelesaian pembentukannya.
