Cekricek.id — Pemerintah Kota Padang dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Sumatera meninjau tiga titik terparah banjir 3 Agustus 2026. Peninjauan itu diarahkan untuk menyusun penanganan yang tidak berhenti pada perbaikan fisik, melainkan masuk ke sistem mitigasi jangka panjang.
Rombongan menyambangi kawasan Lapau Munggu di Kecamatan Kuranji, kawasan Guo di Kelurahan Kuranji, dan By Pass Air Pacah di Kecamatan Koto Tangah, dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Padang, padang.go.id, Selasa (11/8/2026). Sebelum turun ke lapangan, Wali Kota Padang Fadly Amran menerima Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Satgas PRR, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, di rumah dinas wali kota.
Banjir yang terus berulang
Fadly menyebut banjir awal Agustus bukan kejadian tunggal, melainkan kelanjutan dari rangkaian bencana hidrometeorologi yang menimpa Padang dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu ia menolak pendekatan yang hanya membangun ulang apa yang rusak.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” kata Fadly.
Sejumlah usulan disodorkan Pemko Padang dalam pertemuan itu, mulai dari pembangunan bendungan penahan air, perbaikan drainase, normalisasi sungai, bangunan pengendali sedimen, hingga pemasangan sensor banjir di alur sungai utama. Rangkaian usulan itu menyasar hulu sekaligus hilir, bukan hanya titik yang tergenang.
Baca juga: Sepekan Setelah Banjir, Padang Kerjakan Drainase Nanggalo dan Bendung Batu Busuk
Temuan lapangan dibawa ke pusat
Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera dibentuk untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana di pulau ini, dengan Menteri Dalam Negeri sebagai kepala satuan tugas. Kehadiran tim monitoring dan evaluasinya di Padang menempatkan banjir 3 Agustus dalam kerangka penanganan lintas kementerian, bukan sekadar urusan anggaran kota.
Yopie menyatakan pola berulang itulah yang membuat penanganan Padang perlu dibahas lebih dalam. “Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” ujarnya.
Ia menambahkan permintaan Pemko Padang akan diteruskan ke tingkat pusat. “Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Yopie.
Hasil peninjauan disusun menjadi laporan khusus yang akan diserahkan ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan pemutakhiran dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang.
Baca juga: Dosen UNP Bikin Komik Digital Mitigasi Bencana untuk Siswa SD di Bungo Pasang
Tiga kawasan yang jadi sorotan
Padang berada di antara laut dan barisan perbukitan, dengan beberapa sungai besar membelah kota sebelum bermuara ke Samudra Hindia. Bentang alam itu membuat hujan lebat di kawasan hulu bisa berujung genangan di permukiman bawah hanya dalam hitungan jam.
Ketiga lokasi yang ditinjau mewakili persoalan yang berbeda. Lapau Munggu dan Guo berada di Kuranji, kawasan yang dilalui aliran sungai dari perbukitan di timur kota dan kerap menerima kiriman air beserta material dari hulu. By Pass Air Pacah di Koto Tangah berada di jalur utama transportasi kota, sehingga genangan di sana langsung memutus pergerakan orang dan barang.
Menempatkan sensor banjir dan bangunan pengendali sedimen pada alur sungai utama berarti mengakui bahwa masalahnya berada di luar batas administrasi kelurahan yang tergenang. Sebagian besar usulan itu menuntut anggaran dan kewenangan yang melampaui kemampuan satu pemerintah kota, dan itulah yang membuat jalur laporan ke Satgas PRR menjadi penting bagi Padang.
Baca juga: Pemko Padang Gandeng BTN, KPR Aparatur hingga Pengelolaan Sampah Masuk Kesepakatan
