Cekricek.id — Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mendesak pemerintah pusat segera mengambil keputusan soal tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 490 pemerintah daerah yang kesulitan memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN).
Kholid meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera menetapkan kepastian tambahan TKD tersebut agar hak ASN di daerah terpenuhi dan pelayanan publik tidak terganggu.
Guru dan Nakes Paling Terdampak
“Guru, tenaga kesehatan, PPPK, semuanya menggantungkan hidupnya dari situ. Jadi, jangan sampai ada yang gajinya tidak dibayar tepat waktu. Kalau ini sampai telat, yang rugi bukan cuma mereka, tapi juga pelayanan ke masyarakat,” kata Kholid, Kamis (6/8/2026).
Ia menegaskan persoalan ini bukan lagi kasus sporadis di segelintir daerah, melainkan sudah menjadi masalah berskala luas yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan daerah.
Berpotensi Berdampak Sistemik
“Ini bukan lagi persoalan satu-dua daerah. Karena skalanya sudah cukup luas dan bisa berdampak sistemik terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujar Kholid.
Sebagai anggota Komisi XI yang membidangi urusan keuangan negara, Kholid meminta agar hasil perhitungan kebutuhan tambahan TKD segera dilaporkan kepada Presiden dan diumumkan kepada publik, tanpa menunggu proses administrasi berlarut-larut.
“Kami minta Pak Purbaya dan Pak Tito segera melaporkan hasil hitungannya kepada Presiden dan mengumumkan kepastiannya. Jangan sampai ASN di daerah menanggung akibat dari proses administrasi yang berlarut-larut,” tegasnya.
Bagian dari Tekanan Fiskal Daerah
Transfer ke Daerah merupakan salah satu pos belanja terbesar dalam APBN yang disalurkan ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk belanja pegawai. Ketika penerimaan daerah tidak sebanding dengan kebutuhan belanja pegawai, pemerintah pusat kerap diminta menambah alokasi TKD di luar skema reguler.
Tekanan pada sisi penerimaan negara ini turut menjadi sorotan di tengah berbagai kebijakan perpajakan yang tengah dibahas pemerintah, sementara lembaga pemeringkat internasional menilai kesehatan fiskal Indonesia masih terjaga meski berbagai tekanan belanja terus bermunculan.
