Cekricek.id — Komite Anti Dumping Indonesia atau KADI resmi memulai penyelidikan antidumping atas produk impor superabsorbent polymers (SAP) asal Tiongkok. Langkah ini menindaklanjuti permohonan produsen dalam negeri yang menilai lonjakan barang impor dengan harga tidak wajar telah menggerus kinerja industri di dalam negeri.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Perdagangan, kemendag.go.id, Jumat (14/8/2026), keputusan membuka penyelidikan diambil setelah komite menilai bukti awal yang diajukan pemohon sudah cukup dan tepat untuk ditindaklanjuti ke tahap resmi.
“Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal yang dilakukan, KADI menemukan adanya peningkatan produk impor SAP dari Tiongkok,” kata Ketua KADI Frida Adiati.
Baca juga: Gedung Putih Tuding 40 Negara Bantu China Kelabui Tarif, Indonesia Disebut
Enam dari Sepuluh Ton Impor Berasal dari Tiongkok
Produk yang menjadi objek penyelidikan tercatat pada pos tarif 3906.90.92 dan 3906.90.99. Periode yang ditelaah komite membentang dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2025, rentang empat tahun yang dinilai cukup panjang untuk memotret pola masuknya barang.
Sepanjang periode tersebut, total impor SAP Indonesia mencapai 570.543 ton. Dari jumlah itu, 354.918 ton berasal dari Tiongkok, atau sekitar 62 persen dari keseluruhan pasokan impor. Konsentrasi asal barang yang setinggi itu menjadi salah satu titik perhatian komite, karena ketergantungan pada satu negara pemasok membuat industri dalam negeri rentan terhadap perubahan harga mendadak.
Permohonan penyelidikan diajukan PT Nippon Shokubai Indonesia selaku produsen SAP di dalam negeri. Perusahaan itu mendalilkan bahwa harga produk impor yang masuk berada di bawah harga normal di negara asalnya, sehingga produk buatan dalam negeri kesulitan bersaing di pasarnya sendiri.
Penyelidikan Dijadwalkan Setahun
KADI menjalankan penyelidikan dengan bersandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Aturan itu menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk memeriksa dugaan praktik dumping sekaligus mengukur kerugian yang ditimbulkannya terhadap industri domestik.
Baca juga: AS Kenakan Tarif hingga 100 Persen bagi Drone Impor, Uni Eropa Dibatasi 15 Persen
Proses penyelidikan dirancang berlangsung 12 bulan sejak dimulai. Bila komite membutuhkan pendalaman tambahan, tenggat itu masih dapat diperpanjang hingga 18 bulan. Dalam rentang tersebut, komite akan menghimpun data harga, volume, dan kondisi keuangan industri dalam negeri sebelum menyusun kesimpulan.
Komite juga membuka ruang partisipasi bagi semua pihak yang berkepentingan. KADI mengajak eksportir, importir, asosiasi, maupun pemerintah negara asal untuk menyampaikan informasi dan tanggapan, termasuk mengajukan permintaan dengar pendapat selama penyelidikan berjalan.
Instrumen Pelindung Industri Domestik
Penyelidikan antidumping merupakan salah satu instrumen pengamanan perdagangan yang diakui dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia. Apabila komite pada akhirnya menyimpulkan adanya praktik dumping yang terbukti merugikan industri dalam negeri, hasil penyelidikan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pengenaan bea masuk antidumping atas produk bersangkutan.
Sebaliknya, bila bukti yang terkumpul tidak menopang dugaan awal, penyelidikan dapat dihentikan tanpa pengenaan tindakan apa pun. Karena itu, tahap pengumpulan keterangan dari seluruh pihak menjadi bagian yang menentukan arah kasus ini.
Baca juga: Penjualan Ritel AS Anjlok 0,6 Persen di Juli, Keyakinan Konsumen Merosot
Bagi industri hilir pengguna SAP, hasil penyelidikan berpotensi mengubah struktur biaya bahan baku dalam satu hingga satu setengah tahun ke depan, bergantung pada kesimpulan yang diambil komite dan keputusan pemerintah setelahnya.
