Cekricek.id — Pemerintah menyiapkan perubahan mendasar pada cara Indonesia menjual hasil buminya. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan dari lantai bursa itu pemerintah hendak membangun Indonesia Reference Price untuk komoditas-komoditas utama ekspor nasional.
Rencana tersebut dipaparkan Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Jumat (14/8/2026), paparan itu merupakan bagian dari Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027. Bursa komoditas menjadi satu dari sepuluh langkah transformasi yang disebut Presiden sebagai penentu arah ekonomi Indonesia pada dekade berikutnya.
“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia,” tegas Prabowo.
Baca juga: BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia dan Perluas MDR QRIS 0 Persen
Pusat Keuangan Internasional di Jakarta dan Bali
Selain bursa, pemerintah telah menetapkan lokasi pusat keuangan internasional bernama Indonesia Financial Center di Jakarta dan Bali. Lembaga itu dirancang bekerja sebagai pusat keuangan, investasi, dan teknologi finansial sekaligus tempat arbitrase serta penyelesaian sengketa komersial dengan standar internasional. Dengan begitu, transaksi yang selama ini lari ke yurisdiksi lain diharapkan dapat diselesaikan di dalam negeri.
Pemerintah juga membentuk Danantara Development Management Fund. Dana itu disiapkan sebagai instrumen untuk menyiapkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang belum dapat dibiayai lewat investasi komersial biasa. Melalui dana tersebut, pemerintah akan mendorong proyek kendaraan nasional, motor nasional, hingga Giant Sea Wall di pesisir utara Jawa.
Surya 100 Gigawatt dan Sejuta Motor Listrik
Pada sisi energi, pemerintah akan mempercepat pembangunan pembangkit tenaga surya hingga 100 gigawatt. Untuk tahun ini pemerintah menargetkan 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya, seraya menghentikan operasi 13 gigawatt pembangkit diesel. Penghentian pembangkit diesel itu diperkirakan menghemat sekitar Rp73,9 triliun setiap tahun, angka yang setara dengan belanja beberapa kementerian sekaligus.
Baca juga: Inovasi UGM Jadi SNI Pertama Kewirausahaan Gotong Royong
Langkah berikutnya menyangkut kendaraan bermotor. Pemerintah akan memberikan insentif bagi satu juta motor listrik produksi dalam negeri. Presiden menyebut kebijakan itu bekerja pada tiga arah sekaligus, yakni menurunkan biaya kendaraan bagi masyarakat, memangkas impor bahan bakar, dan membesarkan industri otomotif nasional.
“Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus,” ujar Prabowo.
Dari Produsen Menjadi Penentu Harga
Gagasan Indonesia Reference Price menjadi inti dari rencana bursa. Selama ini harga komoditas ekspor Indonesia, dari mineral olahan sampai hasil perkebunan, mengikuti acuan yang terbentuk di bursa negara lain. Dengan mekanisme perdagangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah berharap harga acuan terbentuk dari transaksi riil di dalam negeri sehingga nilai tambah tidak lagi tertinggal di luar batas wilayah Indonesia.
Baca juga: 500 Pembalap Adu Cepat di Drag Bike Piala Wali Kota Pariaman
Presiden turut menyinggung percepatan optimalisasi aset badan usaha milik negara serta perbaikan layanan dasar sebagai bagian dari paket yang sama. Ia menegaskan bahwa seluruh langkah itu harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, karena setiap kebijakan menyangkut uang publik. Tenggat 1 Januari 2027 kini menjadi ujian pertama, sebab bursa harus siap secara aturan, teknologi, dan kesediaan pelaku usaha sebelum tanggal itu tiba.
