Cekricek.id — Pemerintah menghitung ada potensi penghematan hingga Rp360 triliun dari belanja pengadaan barang dan jasa negara apabila kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berhenti membeli barang secara sendiri-sendiri. Angka itu berasal dari total belanja pengadaan pemerintah yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Presiden Prabowo Subianto memaparkan rencana konsolidasi pengadaan tersebut pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Jumat (14/8/2026), pemaparan itu disampaikan dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027.
“Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membeli sendiri-sendiri,” kata Prabowo. Pola itu, menurut dia, membuat proses berulang tanpa perlu dan melemahkan posisi tawar negara di hadapan penyedia barang.
Baca juga: Baru 33 Persen Warga Padang Daftar Portal Perlinsos
Efisiensi Naik dari 20,86 Persen ke 25,43 Persen
Klaim penghematan itu tidak sepenuhnya berupa proyeksi. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menunjukkan konsolidasi pengadaan di lingkungan pemerintah daerah sudah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025. Angka itu naik menjadi 25,43 persen pada 2026. Dengan penerapan yang lebih luas dan disiplin, pemerintah menilai efisiensi dapat mencapai 30 persen dari total belanja pengadaan.
“Artinya efisiensinya bisa mencapai sekitar Rp360 triliun. Ini bukan angka yang kecil,” ujar Prabowo.
Prinsip kerjanya sederhana. Barang yang identik dibeli bersama, kebutuhan yang dapat diramalkan direncanakan bersama, dan katalog nasional dipakai sebagai rujukan bersama alih-alih tiap satuan kerja menyusun sendiri daftar belanjanya. Konsolidasi semacam itu memungkinkan negara masuk ke pasar sebagai pembeli tunggal berukuran besar, bukan sebagai ratusan pembeli kecil yang saling bersaing.
LKPP Ditingkatkan Menjadi Badan Pengadaan Pemerintah
Agar kebijakan itu punya tulang punggung kelembagaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan ditingkatkan statusnya menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Peningkatan status diarahkan untuk memperkuat kewenangan pengawasan dan pelaksanaan konsolidasi belanja di seluruh tingkat pemerintahan, termasuk daerah yang selama ini paling banyak mengulang pembelian barang sejenis.
Baca juga: Permintaan Emas Global Naik, HPE Emas Agustus Ikut Terkerek
Presiden menautkan penghematan itu langsung ke layanan publik, bukan ke angka anggaran semata. “Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang kelas tambahan yang dapat diperbaiki, puskesmas tambahan yang dapat direnovasi, rumah sakit tambahan yang dapat dibangun, dan kehidupan rakyat yang dapat ditingkatkan,” tuturnya.
Ukuran dan Pertanggungjawaban
Pada bagian penutup paparannya, Prabowo menekankan bahwa reformasi belanja tidak berhenti pada mekanisme pembelian. Ia menuntut agar setiap rupiah punya sasaran yang terang, setiap kebijakan punya indikator, dan setiap pejabat memikul pertanggungjawaban atas hasilnya.
“Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban,” tegasnya.
Baca juga: KADI Selidiki Dumping Polimer Penyerap Super Asal Tiongkok
Tantangan berikutnya berada di tataran pelaksanaan. Konsolidasi pengadaan menyentuh kebiasaan belanja ribuan satuan kerja, dari kementerian di Jakarta sampai dinas di kabupaten, sehingga perubahan status LKPP menjadi badan baru akan menjadi ujian nyata apakah target efisiensi 30 persen dapat diwujudkan.
