Cekricek.id — Amnesty International menyimpulkan aparat keamanan India menembakkan peluru pelet, melempar granat gas air mata, serta memukuli peserta unjuk rasa Gen Z dengan tongkat listrik dan pentungan saat membubarkan aksi besar di New Delhi pada 20 Juli 2026. Kesimpulan itu disampaikan lembaga hak asasi manusia tersebut lewat keterangan tertulis, Senin (24/08/2026), dan bertolak belakang dengan bantahan resmi pemerintah India.
Investigasi dikerjakan Evidence Lab milik Amnesty dengan memverifikasi rekaman video, foto, dan kesaksian korban. Menurut laporan Al Jazeera, Senin (24/08/2026), lembaga itu menemukan aparat memakai taktik yang justru diperingatkan dalam buku pedoman kepolisian India sendiri sebagai langkah yang hanya boleh dipakai pada keadaan luar biasa.
“Senjata-senjata itu digunakan dengan cara yang melanggar hukum dan standar internasional serta pedoman kepolisian domestik,” demikian keterangan tertulis Amnesty International.
Aksi 20 Juli yang Melumpuhkan New Delhi
Unjuk rasa itu digerakkan Cockroach Janta Party (CJP), gerakan satire yang dipimpin kaum muda dan membesar setelah rangkaian skandal kebocoran soal ujian nasional. Ribuan orang memblokade Parliament Street dan menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur, setelah aksi duduk selama sebulan tidak membuahkan hasil.
Kemarahan publik meluas dua hari sebelum pawai, ketika polisi memaksa aktivis Sonam Wangchuk menghentikan mogok makan. Pada hari aksi, polisi mula-mula menembakkan gas air mata, lalu menyerang massa dengan tongkat setrum dan senapan pelet. Amnesty juga mencatat pemasangan barikade serta pemadaman jaringan komunikasi. Lebih dari 100 mahasiswa terluka pada hari itu.
Baca juga China Diklaim Serobot Wilayah India di Arunachal Pradesh
Peluru Pelet dan Bantahan Polisi
Evidence Lab memverifikasi dua video yang memperlihatkan seorang perwira Rapid Action Force menembakkan senapan ke arah kerumunan di persimpangan Connaught Place dan Parliament Street. Setidaknya dua pengunjuk rasa mengalami luka yang konsisten dengan birdshot, amunisi berburu berisi banyak butir logam kecil.
Amnesty menegaskan birdshot tidak pernah dikembangkan untuk keperluan penegakan hukum karena sebaran peletnya “pada dasarnya tidak akurat dan menghadirkan risiko tinggi cedera serius terhadap sasaran maupun orang di sekitarnya”. Lembaga itu juga menyebut polisi tidak memberi peringatan publik sebelum menembak, sebagaimana disarankan Bureau for Police Research and Development milik pemerintah India.
Kepolisian Delhi lewat akun X menyebut laporan luka pelet sebagai “berita bohong” dan “sepenuhnya keliru serta menyesatkan”, sekaligus mengancam tindakan hukum bagi penyebar rumor. Namun penyelidikan internal pasukan paramiliter India dilaporkan menemukan personel menembakkan sedikitnya tujuh butir amunisi berisi pelet logam.
“Alih-alih memfasilitasi hak untuk berunjuk rasa, otoritas India lebih dulu menekannya dengan pemadaman komunikasi, barikade, dan gangguan transportasi. Mereka lalu berupaya menghancurkannya dengan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan terhadap pengunjuk rasa damai, termasuk anak-anak,” kata Ketua Dewan Amnesty International India, Aakar Patel.
Baca juga Filipina Bahas Larangan Medsos usai Penembakan Sekolah
“Respons tangan besi ini adalah kekerasan yang disahkan negara dan disamarkan sebagai pengendalian massa. Impunitas yang berlanjut setelah sebulan adalah buktinya,” ujar Patel.
Gas Air Mata dan Pentungan Lathi
Amnesty menyatakan granat gas air mata yang melepaskan energi ledak berlebihan “sangat berbahaya dan seharusnya dilarang dipakai dalam pertemuan publik”. Sejumlah saksi menuturkan granat ditembakkan langsung ke arah massa, bukan dengan lintasan menyudut di atas kepala pengunjuk rasa, bertentangan dengan panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penggunaan senjata kurang mematikan dalam penegakan hukum.
Lembaga itu turut memverifikasi penggunaan lathi, pentungan khas India yang oleh Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan dinilai kejam karena menghasilkan gaya kinetik lebih besar daripada pentungan konvensional. Amnesty juga menemukan sejumlah pria berpakaian sipil memukuli pengunjuk rasa, sementara petugas berseragam yang mengantar mereka ke arah kerumunan tidak berupaya mencegah. Sebagian aparat tidak mengenakan papan nama atau nomor identitas sebagaimana diwajibkan.
Tekanan Politik dan Korban yang Kehilangan Penglihatan
Sehari setelah penindakan, pendiri CJP Abhijeet Dipke berseru di hadapan massa. “Setiap polisi yang menyerang kalian akan diidentifikasi dan diseret ke pengadilan,” katanya. Kelompok itu kemudian membuka kanal daring agar peserta aksi bisa mengunggah video dan foto penindakan.
Oposisi yang dipimpin tokoh Partai Kongres Rahul Gandhi mendesak Menteri Dalam Negeri Amit Shah menjelaskan dugaan kebrutalan polisi di parlemen. Gandhi berargumen Shah “bersalah” bila memerintahkan penggunaan senjata mematikan, atau “tidak kompeten” bila ia tidak mengetahui apa yang terjadi.
Baca juga Dua Aktivis Tiananmen Hong Kong Divonis Bersalah
Sahil Lochab, mahasiswa Universitas Delhi berusia 19 tahun yang kehilangan penglihatan pada satu mata, sempat ditolak ketika hendak melaporkan kasusnya. Gandhi lalu menggelar aksi duduk tujuh jam di depan kantor Kepala Kepolisian Delhi hingga laporan itu akhirnya diterima.
“Dokumen medis saya menunjukkan ada lebih dari 200 pelet di tubuh saya. Dokter mengatakan kemungkinan penglihatan saya kembali kurang dari satu persen,” tulis Lochab dalam laporannya.
Empat hari setelah pawai 20 Juli, ketika aksi menyebar ke berbagai daerah, polisi di Kota Siwan, Negara Bagian Bihar, menembak pengunjuk rasa dan melukai sedikitnya tiga pemuda. Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi hingga kini berulang kali menyatakan aparat keamanan sudah bertindak terukur dan membantah memakai kekuatan berlebihan.
