Apa itu Dewan Kota Praja (Gemeente Raad)?
Dewan Kota Praja (Gemeente Raad) adalah Badan perwakilan tingkat kota praja yang anggotanya dipilih dengan masa kerja empat tahun.
Menurut Kiesordonnantie (Ordonansi tentang Pemilihan) yang dikeluarkan 1 Januari 1908, mereka yang memiliki hak untuk memilih adalah laki-laki, kawula Belanda (Nederlandsche-onderdaan), minimal usia 21 tahun, dapat membaca-menulis bahasa Belanda (untuk pemilih bumiputra harus menguasai bahasa Melayu dan bahasa daerah sesuai domisili), berdomisili di kota praja tersebut, dan membayar pajak pendapatan minimal sebesar 300 gulden per tahun.
Syarat menjadi anggota Dewan Kota praja tidak jauh berbeda, kecuali harus berumur minimal 25 tahun dan menguasai bahasa Belanda dengan baik. Anggota warga bumiputra yang peranannya menonjol dalam kegiatan Dewan Kota praja Batavia adalah Mohammad Husni Thamrin, anggota Dewan selama 1919 - 1927.
Thamrin juga pernah menjadi anggota Badan Pekerja Harian dari Dewan Kota praja (College van Burgemeester en Wethouders). Pembentukan sejumlah gemeente (kota praja) di kota-kota besar di Jawa adalah implementasi dari Ordonansi Dewan-Dewan Lokal (Locale Raden Ordonnantie) peraturan tersebut dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsche Indie 1905 No. 81.
Peraturan ini merupakan salah satu peraturan yang berhubungan dengan desentralisasi. Desentralisasasi adalah konsekuensi dari Politik Etis (Etische Politiek) yang gencar disuarakan sejak akhir abad ke-20.
Bagi pendukung politik etis, desentralisasi diartikan sebagai desentralisasi dari Den Haag ke Batavia, dari Batavia ke daerah-daerah lain di Hindia Belanda, dan dari Belanda kepada Bangsa Indonesia.
Sebuah gemeentee diperintah oleh seorang walikota (burgemeester)yang dalam tugas-tugasnya didampingi oleh sebuah Dewan Kota praja (Gemeente Raad).
Referensi: Kamus Sejarah Indonesia.
