Optimasi Perhutanan Sosial di Sumatera Barat: Gubernur Mahyeldi mengatakan akan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
Cekricek.id, Padang - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, berambisi meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengoptimalkan Perhutanan Sosial yang dikelola langsung oleh komunitas. Ambisi ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar 2021-2026 yang harus dicapai sepenuhnya.
Dalam pembukaan Lokakarya Nasional bertajuk "Bahu Membahu dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam demi Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan", yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Sumbar dan Komunitas Konservasi Indonesia WARSI di Hotel Premiere Padang, Mahyeldi menekankan relevansi lokakarya tersebut dengan visi dan misi pemerintahan provinsi.
"Dengan Perhutanan Sosial, area hutan yang dikelola oleh masyarakat dapat diperluas, dan unit usaha berbasis kehutanan akan bertambah," kata Mahyeldi.
Mahyeldi menambahkan, ekspansi Perhutanan Sosial ini merupakan bentuk nyata dari upaya meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, termasuk kehutanan.
Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan petani. "Pengelolaan sumber daya alam harus memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam yang bijaksana tentu akan bermanfaat bagi manusia dan lingkungan," ungkapnya.
Namun, Mahyeldi juga mengakui adanya praktik pengelolaan sumber daya alam yang kurang bijaksana, yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan manusia, seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan.
Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 1,5 juta hektare kawasan hutan negara berada di bawah wewenang Pemprov Sumbar, dengan fungsi sebagai Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Menurut data BPS 2020, sekitar 81,97% wilayah Nagari di Sumbar berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan. "Ini menunjukkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan masyarakat Sumbar," kata Mahyeldi.
Gubernur berharap program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.
Ia juga berkeinginan agar muncul pusat ekonomi mikro berbasis komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu, seperti Madu, Kopi, dan Rotan, sehingga masyarakat di sekitar hutan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sambil menjaga hutan.
Mahyeldi menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD, sektor perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan LSM dalam upaya ini.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi, mengatakan lokakarya ini bertujuan memperkuat rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.
"Kami berharap hasil lokakarya ini dapat mendukung kepastian wilayah hutan yang dikelola oleh masyarakat," pungkasnya.
Temukan berita Padang terbaru hari ini dan terkini seputar peristiwa, politik, hukum, kriminal, budaya, sejarah, hiburan, dan gaya hidup hanya di Cekricek.id.
