Cekricek.id — Warga ramai mengecek posisi desil masing-masing lewat laman Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam beberapa hari terakhir. Perhatian yang semula tertuju pada penentuan penerima bantuan sosial kini bergeser ke bahan bakar, seiring wacana pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok desil tertentu. Pakar Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Muhammad Arif, S.E., M.Ec.Dev., menilai desil berguna sebagai instrumen pemetaan sosial ekonomi, tetapi rapuh bila berdiri sendiri sebagai dasar pemangkasan subsidi energi.
Arif menyepakati pemakaian desil karena hasil pemetaannya membantu pemerintah merancang kebijakan dan menyalurkan program secara lebih terarah. Yang ia persoalkan adalah cara membaca angka tersebut. “Namun posisi seseorang dalam desil tetap perlu dipahami secara lebih komprehensif,” tegasnya, menurut keterangan yang dimuat news.ums.ac.id, Rabu, 19 Agustus 2026.
Baca juga: Hanya Sembilan Riset Butir Pati di Indonesia Sepanjang 2011 hingga 2024
Desil Bukan Label Miskin atau Kaya
Arif menjelaskan desil pada dasarnya merupakan metode pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi secara relatif. Dalam kerangka DTSEN, pengelompokan itu memakai beragam karakteristik sosial dan ekonomi sekaligus — pendidikan, kondisi ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, kesehatan, kepemilikan aset, serta karakteristik ekonomi rumah tangga. Karena memuat banyak variabel, desil memberi gambaran yang lebih luas dibanding garis kemiskinan dalam menentukan kelompok sasaran kebijakan.
Justru keluasan itu yang membuatnya mudah disalahbaca. Arif mencontohkan seseorang berpendidikan sarjana, bekerja di sektor formal, berpendapatan sekitar dua kali upah minimum, memiliki rumah dan kendaraan, serta berasal dari rumah tangga dengan dependency ratio rendah. Dalam kondisi tertentu, profil semacam itu tidak menutup kemungkinan berada pada desil 9 atau 10.
“Akan tetapi, posisi tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan kelompok masyarakat yang sangat kaya,” ungkapnya.
Menurut dia, pendapatan, pengeluaran per kapita, kepemilikan aset, jumlah anggota rumah tangga, beban tanggungan, serta kebutuhan dan biaya hidup perlu dilihat secara bersama-sama ketika menilai kesejahteraan sebuah rumah tangga. Desil sebaiknya dibaca sebagai posisi relatif dalam klasifikasi kesejahteraan, bukan diterjemahkan secara sederhana menjadi kategori miskin, kaya, atau sangat kaya.
Risiko Rembetan ke Daya Beli
Baca juga: Santri Pidie Jaya Diajari USK Bikin Sabun dari Garam
Cara baca itu menjadi penting begitu desil dipakai untuk menutup akses pada bahan bakar bersubsidi. Arif menilai kebijakan pembatasan subsidi berbasis desil perlu mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat secara menyeluruh. Ketika rumah tangga harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk bahan bakar, sebagian pendapatan yang semula dipakai memenuhi kebutuhan lain berpotensi dialihkan untuk menutup selisih tersebut. Beban rumah tangga pun bertambah, termasuk melalui kenaikan ongkos transportasi serta harga barang dan jasa.
“Pada akhirnya, berkurangnya ruang konsumsi rumah tangga berpotensi menekan aktivitas ekonomi secara lebih luas,” terang Arif.
Meski begitu, ia menegaskan tetap mendukung penggunaan desil sebagai metode pengelompokan masyarakat. Persoalannya, kata dia, bukan pada sistem desil itu sendiri, melainkan pada bagaimana, kapan, dan untuk tujuan apa pengelompokan tersebut dipakai dalam perumusan kebijakan.
“Di tengah kebutuhan untuk menjaga daya beli dan stabilitas biaya hidup, pembatasan subsidi Pertalite khususnya bagi kelompok desil 9 dan 10, perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak semata-mata didasarkan pada posisi desil,” tegasnya.
Baca juga: Pakar Tsinghua: 39% Skill Kerja Berubah karena AI
Melindungi Konsumsi Sambil Memperluas Kapabilitas
Arif menempatkan perdebatan ini pada horizon yang lebih panjang. Kebijakan publik, menurut dia, idealnya tidak hanya berorientasi mengurangi beban konsumsi masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan memperluas kapabilitas masyarakat dalam jangka panjang. Dalam perspektif Capability Approach, kapabilitas berkaitan dengan kesempatan nyata seseorang memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, pendapatan yang lebih baik, akses terhadap layanan dasar, serta kemampuan mencapai berbagai kondisi kehidupan yang mereka nilai penting.
Peningkatan kapabilitas itu, sarannya, dapat didukung lewat perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta penciptaan lapangan pekerjaan baru. Sementara subsidi energi dan kebijakan stabilisasi harga tetap memiliki fungsi penting untuk mengurangi tekanan biaya hidup dan menjaga daya beli dalam jangka pendek. Kedua pendekatan tersebut, menurut dia, tidak seharusnya dipertentangkan: perlindungan konsumsi tetap diperlukan saat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, sedangkan kebijakan peningkatan kapabilitas harus terus diperkuat.
“Pada intinya, pembatasan subsidi Pertalite sebaiknya tidak hanya dilihat dari posisi desil masyarakat. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan rumah tangga dalam menghadapi kenaikan biaya hidup, karakteristik pengeluaran dan tanggungan, serta apakah tersedia mekanisme perlindungan yang memadai. Pada saat yang sama, kebijakan jangka panjang harus diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat agar ketergantungan terhadap subsidi dapat berkurang secara bertahap,” ujar Muhammad Arif.
