Siti Hajinah dan Jalan Tengah Kongres Perempuan 1928

Cekricek.id — Menjelang akhir 1928 sebuah pendopo di Yogyakarta menampung enam ratus sampai seribu perempuan selama empat hari. Mereka datang dari sekitar tiga puluh organisasi yang sebelum itu nyaris tidak pernah duduk dalam satu ruangan yang sama, sebagian berpijak pada kedaerahan, sebagian pada agama. Pendopo Dalem Jayadipuran menjadi tempat pertama perkumpulan-perkumpulan itu saling mendengarkan agenda masing-masing, dari 22 sampai 25 Desember. Pada rapat umum ketiga, di hari terakhir, seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun berdiri dan berbicara dalam bahasa Melayu tentang tangan, kaki, dan mata.

Perempuan itu Siti Hajinah, kader Aisyiyah, dan pidatonya diberi judul Persatoean Manoesia. Krida Amalia Husna dari Universitas Khairun membaca ulang pidato tersebut dalam artikel Persatoean Manoesia: Jalan Tengah Persimpangan Gerakan Perempuan Indonesia Awal Abad ke 20, terbit di Jurnal Pusaka Volume 5 Nomor 2 tahun 2025. Yang ia kejar bukan riwayat kongres, melainkan satu hal yang jauh lebih sempit: bagaimana seorang tokoh pergerakan Islam modern menempatkan diri di antara pandangan-pandangan yang saling bertabrakan di dalam gerakan perempuan pada tahun itu. Jawaban yang ia tawarkan adalah jalan tengah.

Sebelum 1928: Kedaerahan, Pingitan, dan Tiga Mosi

Sampai menjelang kongres, organisasi perempuan di Hindia Belanda umumnya masih bersifat kedaerahan atau berbasis agama. Vreede-de Stuers, dalam karya yang dirujuk Husna, mencatat status sosial perempuan ketika itu masih terkekang oleh adat, pernikahan dini, dan kurangnya akses pendidikan; dari sanalah muncul kebutuhan akan satu wadah tunggal untuk menyatukan visi. Blackburn menambahkan dorongan lain, yaitu kesadaran bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan aktif kaum perempuan di ranah publik dan politik. Semangat persatuan itu menjalar cepat sesudah Sumpah Pemuda pada Oktober 1928, dan dua bulan kemudian kongres benar-benar terselenggara.

Wieringa memperkirakan pesertanya mencapai enam ratus hingga seribu orang dari sekitar tiga puluh organisasi. Wanito Utomo, Putri Indonesia, dan Aisyiyah hadir bersama sayap perempuan organisasi kepemudaan seperti Jong Java dan Jong Islamieten Bond. R.A. Soekanto memimpin jalannya diskusi sebagai ketua kongres, dengan fokus pada persatuan organisasi perempuan. Siti Sundari, seorang sarjana hukum, berpidato tentang nasionalisme dan kewajiban perempuan sebagai “ibu bangsa”. Nyi Hajar Dewantara berbicara tentang pendidikan anak perempuan sebagai pondasi keluarga. Bagi Blackburn, pertemuan itu sama sekali bukan seremoni: ia forum intelektual yang menuntut perubahan struktur sosial, dan menghasilkan tiga mosi utama tentang beasiswa bagi anak perempuan, perbaikan sistem perkawinan agar pernikahan paksa dapat dicegah, serta tunjangan bagi janda dan anak yatim.

Kauman, Nyai Ahmad Dahlan, dan Sekretaris Berusia Sembilan Belas

Siti Hajinah lahir di Kauman, Yogyakarta, kampung yang menjadi pusat pembaruan Islam di Indonesia. Ayahnya, Haji Mohammad Narju, seorang pengusaha batik yang sukses sekaligus aktivis Muhammadiyah. Pendidikan formalnya ditempuh di Sekolah Netral atau Neutraal Meisjes School, lalu Holland Inlandsche School, lalu Fur Huischoud School di Yogyakarta. Pendidikan agamanya datang dari dua arah sekaligus: langsung dari ayahnya, dan lewat pengajian yang dipimpin Nyai Ahmad Dahlan. Pada usia sembilan belas tahun ia sudah ditunjuk sebagai sekretaris Hoofdbestuur Muhammadiyah bagian Aisyiyah, organisasi yang ketika itu menaruh pemberantasan buta aksara dan penguatan peran publik perempuan lewat nilai-nilai Islam sebagai agenda pokoknya.

Baca juga Tambo, Kartini, dan Syarat Perempuan Masuk Sejarah

Tiga tahun berselang, pada 1928, ia masuk kepanitiaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Husna mengikuti Blackburn dalam menilai peran Hajinah di sana melampaui pengelolaan acara; ia juga seorang orator. Argumennya berulang di banyak tempat: kemajuan sebuah bangsa sangat bergantung pada derajat kesopanan dan pendidikan kaum perempuannya, dan karena itu perempuan memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan kualitas diri agar sanggup menjadi pendidik utama bagi generasi penerus. Dari dua perempuan yang mewakili Aisyiyah di jajaran pimpinan kongres, dialah yang memperoleh giliran berbicara di depan sidang.

Rapat Umum Ketiga dan Metafora Badan

Pidato itu, tulis Husna dengan merujuk Mu’arif dan Hajar Nur Setyowati, merupakan dokumen pemikiran yang kaya akan metafora biologis dan sosiologis yang sangat maju pada masanya. Hajinah membuka dengan menganalogikan manusia sebagai sebuah “badan”. Tangan, kaki, dan mata memiliki fungsi berbeda, tetapi tetap satu kesatuan. Dari situ ia menarik kesimpulan yang, di ruangan berisi tiga puluh organisasi dengan haluan berlainan, terdengar seperti usul politik: perbedaan profesi dan ras bukan alasan untuk berpecah, melainkan syarat mutlak untuk saling melengkapi.

Baca juga Pulau Galang, Pulau Singgah Manusia Perahu Vietnam

Bagian kedua pidatonya menyerang kesendirian. Manusia berbeda dari binatang justru karena ia tidak bisa hidup sendirian, dan kalimat yang ia tuliskan sendiri berbunyi: “hidupnya manusia mulai baru lahir dari kandungan ibunya sampai mati, itu selalu membutuhkan teman.” Di tengah kungkungan adat yang membatasi ruang gerak perempuan, kalimat itu bekerja dua arah. Ia dipakai Hajinah untuk membuktikan bahwa laki-laki dan negara tidak akan bisa tegak tanpa dukungan perempuan. Ia juga, dalam pembacaan Husna, menjadi kritik halus terhadap isolasi perempuan di ranah domestik atau pingitan, sebab manusia yang butuh guru, dokter, dan tukang kayu tidak mungkin dikurung di dalam rumah.

Bagian ketiga adalah yang paling berani. Hajinah menyebut persatuan sebagai “senjata” untuk mencari kebahagiaan dan kemakmuran. Husna membaca pilihan diksi itu dalam konteks kolonialisme dan menyimpulkan persatuan perempuan sedang diposisikan sebagai bentuk perlawanan politik. Pidatonya ditutup dengan peringatan: tanpa kedamaian dan persatuan, sebuah bangsa mudah difitnah dan dicerai-beraikan oleh pihak luar. Untuk meyakinkan pendengarnya ia tidak bersandar pada dalil, melainkan pada contoh yang bisa dibayangkan siapa saja, seperti es yang membeku dan perdagangan internasional.

Durkheim, Martyn, dan Rantai Bacaan Sesudahnya

Yang membuat pidato ini berguna bagi kajian hari ini adalah ke mana ia bisa disambungkan. Husna menyandingkan metafora badan tadi dengan konsep solidaritas organik, gagasan yang seperti dicatat Martyn menekankan bahwa keberagaman fungsi sosial justru menjadi pengikat persatuan. Bagian tentang saling membutuhkan ia tautkan dengan kesadaran akan pentingnya modal sosial dalam membangun kekuatan bangsa, merujuk Blackburn. Diksi “senjata” ia tautkan dengan kerangka perlawanan yang dipakai Wieringa. Secara sosiologis, tulisnya, pidato Hajinah mencerminkan teori solidaritas organik Émile Durkheim, dan yang dikerjakan Hajinah adalah menerapkan konsep itu pada konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Siti Sundari, Kho Khoen Tiang, dan Jalan Tengah

Kongres 1928 mempertemukan dua faksi: sekuler nasionalis dan agama. Perbedaannya terbaca pada isi pidato masing-masing. Siti Sundari, yang berpidato dalam bahasa Belanda, menolak poligami dengan tegas dan jauh lebih radikal dalam menuntut kesetaraan hukum serta pendidikan bagi perempuan. Jika Hajinah bicara tentang persatuan sebagai tubuh, Sundari bicara tentang perempuan sebagai pilar bangsa yang harus berdaya secara intelektual agar bangsanya tidak runtuh. Ny. Kho Khoen Tiang membawa suara yang lebih praktis, tentang peran perempuan dalam ekonomi dan sosial. Hajinah menempati posisi ketiga: filosofis, integratif, dan berhati-hati.

Baca juga Kecerdasan Buatan Membaca Denda Ringgit Simbur Cahaya

Kehati-hatian itu punya alasan yang bisa dilacak. Hajinah tidak langsung menyerang institusi perkawinan atau tradisi tertentu, dan ia lebih berhati-hati pada isu hukum keluarga agar tidak berbenturan dengan syariat, lalu memusatkan tuntutannya pada pendidikan perempuan. Rumusannya, bahwa “perbedaan pengetahuan dapat diakurkan”, dibaca Husna sebagai upaya diplomatis agar kongres tidak pecah oleh perbedaan pandangan agama. Ia juga tidak menolak peran domestik yang dalam pandangan tradisional dirumuskan sebagai “konco wingking”, tetapi memperluas maknanya: manusia memang butuh makanan yang dimasak, dan pada saat yang sama butuh ilmu pengetahuan dan organisasi.

Rumusan yang ditarik Husna dari keseluruhan pidato itu pendek saja: persatuan bukanlah penyeragaman. Yang ditawarkan Hajinah adalah kerja sama yang erat antar bagian yang berbeda demi satu tujuan besar, yaitu keselamatan dan kemerdekaan bangsa. Sikapnya sepanjang kongres memperkuat rumusan tersebut. Ia memilih mengambil jalan tengah di antara faksi-faksi yang hadir, dan kehati-hatiannya menyampaikan isu yang berseberangan dengan ajaran Islam dibaca Husna sebagai upaya mencari persamaan alih-alih memperpanjang perdebatan.

Batas kajian ini perlu ikut dicatat. Husna bekerja dengan metode sejarah dan bersandar pada sumber-sumber pustaka yang membahas sejarah pergerakan perempuan Indonesia dan Kongres Perempuan 1928; yang muncul di dalam artikelnya adalah penggalan kalimat pidato beserta pembacaan peneliti sebelumnya, bukan transkrip utuh Persatoean Manoesia. Kesimpulan tentang jalan tengah itu karena itu berlaku untuk satu pidato pada satu rapat umum, bukan untuk seluruh sikap Aisyiyah sepanjang zaman pergerakan.

Empat hari di Dalem Jayadipuran menghasilkan tiga mosi yang gampang dicatat rapi: beasiswa, perbaikan perkawinan, tunjangan janda dan anak yatim. Yang dibawa Siti Hajinah ke rapat umum ketiga bukan salah satu dari ketiganya, melainkan sebuah cara membaca perbedaan yang oleh peneliti hari ini disambungkan ke Durkheim, ke Martyn, ke Blackburn, dan ke Wieringa. Tangan, kaki, dan mata mengerjakan hal yang berbeda-beda. Justru karena itu tidak satu pun di antaranya sanggup berjalan sendiri.