Cekricek.id — Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) resmi mengajukan permohonan penghinaan pengadilan ke Mahkamah Agung Pakistan terhadap Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan sejumlah pejabat tinggi. Langkah itu diambil setelah aparat membawa mantan Perdana Menteri Imran Khan ke rumah sakit milik pemerintah, bukan ke rumah sakit swasta yang diperintahkan pengadilan.
Menurut laporan Al Jazeera, Sabtu (22/08/2026), majelis tiga hakim Mahkamah Agung sebelumnya memerintahkan Khan dipindahkan dari Penjara Adiala ke Shifa International Hospital di Islamabad dalam tempo dua hari. Perintah tertanggal 18 Agustus 2026 itu berkaitan dengan keluhan pada mata kanan Khan yang dinilai membutuhkan penanganan dokter spesialis.
Alih-alih dibawa ke Shifa, Khan justru diangkut ke Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), rumah sakit negara di Islamabad, pada Jumat (21/08/2026). Ia hanya menjalani pemeriksaan singkat sebelum dikembalikan ke sel tahanan.
Tujuh Pejabat Jadi Termohon
Menurut laporan Dawn, Sabtu (22/08/2026), permohonan itu diajukan pengacara Uzair Karamat Bhandari atas nama Uzma Khan, saudara perempuan Imran Khan. Dokumen tersebut mencantumkan tujuh termohon, mulai dari Perdana Menteri Shehbaz Sharif, Menteri Hukum Azam Nazeer Tarar, hingga Menteri Penerangan Attaullah Tarar.
Baca juga MA Pakistan Perintahkan Imran Khan Dirawat di Rumah Sakit
Nama lain yang ikut diadukan adalah Komisaris Utama Islamabad Sohail Ashraf, Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Ahmed Raza Sarwar, Inspektur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Punjab Mian Salik Jalal, serta Kepala Penjara Adiala Sajid Baig.
Penasihat hukum PTI Naeem Panjutha menyebut permohonan itu sekaligus meminta pengadilan menegaskan kembali agar Khan dirawat di rumah sakit swasta sesuai putusan. Sekretaris Informasi PTI Sheikh Waqas Akram lebih dulu mengumumkan rencana pengajuan tersebut sehari sebelumnya.
Baca juga Kemendag Klarifikasi BYD soal Penanganan Konsumen
Sekretaris Jenderal PTI Salman Akram Raja menilai pemeriksaan di PIMS tidak lebih dari pertunjukan yang disiapkan. “Ini benar-benar drama yang sepenuhnya dikoreografikan,” tegasnya.
Pemerintah Balik Menuding PTI
Pemerintah Pakistan membantah melanggar putusan. Menteri Penerangan Attaullah Tarar menyatakan Khan sudah diperiksa tim dokter yang kompeten dan dinyatakan sehat secara medis. Ia justru menuding kubu Khan yang mencederai perintah pengadilan.
“PML-N meyakini persoalan kesehatan tidak boleh dipakai untuk keuntungan politik,” kata Tarar dalam konferensi pers. Ia menambahkan, “Keluarga tahanan itu melakukan penghinaan pengadilan. Partainya juga melakukan penghinaan dengan mengerahkan massa.”
Baca juga Indonesia Ekspor Perdana 1.000 Ton Beras ke Malaysia
Tarar merujuk pada pengumpulan pendukung di depan Shifa International Hospital, produksi konten media sosial, serta rangkaian pernyataan pers keluarga dan kader PTI seusai pemeriksaan berlangsung.
Tokoh senior PTI Zulfikar Bukhari menolak penjelasan pemerintah itu. “Ini pelanggaran total terhadap perintah Mahkamah Agung. Tidak ada pemeriksaan menyeluruh. Apa yang terjadi dengan dewan medis? Ini benar-benar sandiwara,” ujarnya.
Peninjauan Kembali dan Sorotan Advokat
Di sisi lain, Komisaris Utama Islamabad mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan 18 Agustus dan meminta sidang dipercepat. Ia berargumen perintah itu menabrak kewenangan konstitusional pemerintah serta menciptakan perlakuan istimewa bagi satu narapidana.
Permohonan tersebut menyatakan bahwa apabila perintah sementara itu tidak dicabut, keputusan tersebut akan membuka pintu air bagi para narapidana lain yang menuntut keringanan serupa. Aturan pemasyarakatan Pakistan, menurut dokumen itu, hanya mengenal perawatan di rumah sakit penjara atau fasilitas milik negara.
Delapan anggota Dewan Advokat Pakistan mengecam sikap pemerintah yang mereka sebut pengabaian terang-terangan dan disengaja terhadap putusan Mahkamah Agung. Majelis yang mengeluarkan perintah itu dipimpin Hakim Shahid Waheed bersama Hakim Naeem Akhtar Afghan dan Hakim Ishtiaq Ibrahim.
Perintah pengadilan juga menyebut Khan harus tetap berada dalam pengawasan medis hingga sidang berikutnya pada 16 September 2026, dengan dokter pribadinya, Faisal Sultan, berhak hadir saat pemeriksaan. Perdana Menteri Shehbaz Sharif belakangan memerintahkan penyelidikan setelah mesin pemindai pembuluh jantung di bagian kardiologi PIMS diketahui tidak berfungsi sehingga satu pemeriksaan Khan batal dilakukan.
