Cekricek.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan badan usaha milik negara (BUMN) adalah milik seluruh rakyat dan bukan sumber dana bagi penguasa. Penegasan itu ia sampaikan saat memaparkan agenda restrukturisasi korporasi negara dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2026.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa,” kata Prabowo. Ia menyebut penataan ulang ratusan perusahaan negara sebagai salah satu pekerjaan besar yang dijalankan pemerintahannya.
Dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, setneg.go.id, Jumat (14/8/2026), Prabowo memerinci bahwa pemerintah mula-mula mengidentifikasi 1.074 BUMN. Dari jumlah itu, sebanyak 290 perusahaan negara telah ditutup sampai saat ini, dan pemerintah menargetkan hanya menyisakan maksimal 300 BUMN pada akhir 2026.
Restrukturisasi Korporasi Terbesar
Prabowo menyatakan hanya perusahaan negara yang produktif dan menciptakan nilai tambah bagi rakyat yang akan dipertahankan. Perusahaan yang dinilai tidak lagi memberi manfaat akan dibubarkan atau digabungkan dengan entitas lain.
Baca juga: Prabowo Umumkan Pusat Finansial Internasional Indonesia di Nota Keuangan 2027
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ujar Prabowo. Ia menggambarkan penciutan jumlah BUMN dari lebih dari seribu menjadi ratusan perusahaan sebagai upaya merapikan tata kelola sekaligus memangkas beban biaya operasional yang selama ini dinilai membebani keuangan negara. Ia menegaskan penataan itu tidak sekadar mengurangi jumlah perusahaan, melainkan memastikan setiap BUMN yang tersisa benar-benar berfungsi dan memberi manfaat bagi negara.
Penghematan dan Laba BUMN
Menurut Prabowo, perampingan itu sudah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun, dengan target penghematan menembus Rp70 triliun pada akhir 2026. Ia membandingkan angka penghematan itu dengan kebutuhan pelayanan dasar rakyat.
“Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi,” tutur Prabowo.
Baca juga: DPR Terima 4 Nama Calon Pimpinan Bank Indonesia, Destry Damayanti Diusulkan Jadi Gubernur
Dari sisi kinerja, ia menyebut laba BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun dengan dividen Rp142,3 triliun. Pemerintah memproyeksikan kontribusi bersih BUMN pada 2026 sekitar Rp200 triliun. Prabowo juga menyinggung 26 proyek hilirisasi yang groundbreaking pada tahun ini, serta pemulihan operasional maskapai pelat merah Garuda Indonesia yang kini mengoperasikan 104 pesawat aktif setelah 20 armada diaktifkan kembali.
Bagian dari 121 Kebijakan Transformatif
Prabowo menempatkan penataan BUMN sebagai bagian dari rangkaian kebijakan yang dijalankan sejak ia dilantik. Dalam paparan yang sama, ia menyebut pemerintahannya telah mengambil ratusan keputusan strategis dalam kurun kurang dari dua tahun.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” kata Prabowo, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara. Dengan hitungan itu, rata-rata pemerintah menelurkan satu kebijakan strategis setiap kurang lebih lima hari. Ia menyebut mandat rakyat sebagai kehormatan sekaligus tuntutan untuk bekerja keras. “Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya,” ujarnya. Ia menambahkan, “Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan.”
Sebagai contoh capaian, Prabowo menyebut Indonesia telah meraih swasembada delapan komoditas pangan. “Tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit,” ujarnya. Ia juga menyinggung penghapusan 145 aturan distribusi pupuk yang menurunkan harga pupuk sekitar 20 persen, kenaikan laba PT Pupuk Indonesia hingga 252,8 persen, serta kebijakan bahan bakar nabati B50 yang ia sebut menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau setara kurang lebih 9,5 miliar dolar AS.
Baca juga: Populasi Gajah Sumatra Tinggal 900-an Ekor, Pakar IPB: Konservasi Tanggung Jawab Multipihak
Peringatan soal Laporan Palsu
Di hadapan anggota dewan, Prabowo mengingatkan jajaran direksi agar tidak memoles angka kinerja. Ia meminta laporan keuangan disusun apa adanya.
“Saya tidak mau toleransi permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar,” tegas Prabowo. Ia menyebut perbaikan kinerja korporasi negara bisa dicapai dengan cepat bila dikelola secara wajar dan jujur. “Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” kata Prabowo.
