Cekricek.id — Pintu Gedung A Museum Nasional Indonesia membuka ke sebuah rotunda. Bukan koridor sempit, melainkan ruang bundar yang menampung siapa saja yang baru masuk, sebelum mengarahkan mereka ke sayap kiri atau ke sayap kanan bangunan. Susunan seperti ini sudah berdiri sejak abad ke-19, ketika gedung itu masih menjadi markas Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, lembaga keilmuan kolonial yang mula-mula cuma menyimpan sumbangan koleksi para anggotanya, sebelum berkembang menjadi gudang resmi artefak etnografis dan arkeologis milik pemerintah Hindia Belanda.
Dari rotunda itulah kajian arsitektur berjudul Narasi Spasial dalam Museum Nasional: Analisis Pembentukan Identitas Kebangsaan melalui Storyline Menjadi Indonesia mulai bergerak. Ditulis Punto Wijayanto dari Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti bersama Ahmad Zuhdi 'Allam dari Groningen Research Institute for the Study of Culture, University of Groningen, kajian ini dimuat jurnal Purbawidya volume 15 nomor 1 terbitan Juni 2026. Denah bangunan tahun 1954 sudah menempatkan koleksi arkeologi di rotunda ini sebagai ruang sentral, sementara koleksi etnografi disusun di sayap kanan menurut wilayah asal: Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
Secara spasial, gedung ini menghadap langsung Koningsplein, yang kini dikenal sebagai Lapangan Merdeka, di kawasan yang dulu disebut Weltevreden dan kini menjadi bagian dari Lapangan Banteng. Kajian ini menyebut keajekan posisi ini, sejak zaman kolonial hingga sekarang, menunjukkan bagaimana museum tetap terikat pada konfigurasi simbolik kekuasaan negara: ruang budaya, sejarah, dan politik yang saling berkelindan sejak bangunan ini pertama berdiri.
Perspektif narasi spasial yang dipakai kajian ini memandang ruang bukan sekadar latar bagi koleksi, melainkan medium yang menyusun dan menyampaikan cerita lewat urutan pengalaman pengunjung. Makna sebuah pameran, dengan kata lain, tidak hanya lahir dari benda yang dipajang, tetapi juga dari cara ruang mengarahkan langkah orang yang berjalan di dalamnya. Gagasan ini bersandar pada konsep komunitas terbayang dari Benedict Anderson: bangsa diproduksi lewat praktik representasi yang membuat orang merasa terhubung dengan sesama warga yang bahkan tidak pernah mereka temui secara langsung.
Sayap Kanan
Belok kanan dari rotunda, dan sebelum 2016 pengunjung akan bertemu ruang pamer etnografi yang disusun menurut wilayah geografis: Irian, Bali, Kalimantan-Sulawesi, Jawa. Ruang-ruang itu memanjang, tersegmentasi, dengan batas yang jelas antarbagian. Satu ruang untuk satu wilayah. Susunan itu, menurut kajian ini, memperlihatkan kecenderungan mengelompokkan identitas budaya berdasarkan wilayah geografis semata, sebuah pola yang dalam beberapa hal mirip praktik klasifikasi museum era kolonial: artefak dikelompokkan menurut kategori wilayah dan budaya, bukan menurut cerita yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain.
Baca juga Patung Kayu Bali yang Menyeberang ke Osaka 1970
Sesudah kemerdekaan, pengelompokan berdasarkan wilayah ini tetap dipertahankan, tetapi maknanya bergeser. Ia tidak lagi sekadar alat klasifikasi ilmiah kolonial, melainkan strategi representasi yang mengintegrasikan keberagaman budaya ke dalam kerangka negara-bangsa. Ruang yang sama, fungsi yang berbeda. Perubahan kelembagaan dari Bataviaasch Genootschap menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia, lalu menjadi Museum Nasional, berjalan seiring dengan pergeseran ini, meski praktik permuseumannya sendiri sepanjang 1950-an dan 1960-an masih lebih banyak berkutat pada pencatatan dan klasifikasi obyek ketimbang makna budaya di baliknya.
Sejarah permuseuman Indonesia sendiri, menurut kajian ini, bergerak melalui tiga masa besar: masa kolonial sebelum 1957, masa kemerdekaan 1957 hingga 2000, dan masa pascareformasi sesudah 2000. Sayap kanan Gedung A, dengan segala pergantian label dan pengelompokan ruangnya, adalah rekaman fisik dari ketiga masa itu sekaligus, lapisan yang tidak sepenuhnya terhapus meski museum ini berulang kali berganti nama dan tata kelola sepanjang lebih dari satu abad.
Menjadi Indonesia
Pada Desember 2016, sebuah poster bertajuk Museum Nasional Baru dipasang di museum ini, dipamerkan sepanjang 1 hingga 22 Desember. Poster itu menandai lahirnya storyline baru: Menjadi Indonesia. Bagian dari agenda kebudayaan era Reformasi, storyline ini muncul di tengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang menempatkan kebudayaan sebagai fondasi strategis pembangunan. Sayap kanan Gedung A pun ditata ulang total.
Ruang demi ruang kini disusun linear mengikuti empat tema berurutan: Tanah Air-Wilayah Budaya, lalu Tanah Air-Wilayah Alam dan Budaya, lalu Sejarah Indonesia-Simbol Keindonesiaan, dan diakhiri Sejarah Indonesia-Sejarah Kebudayaan Indonesia. Pengunjung yang dulu berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain kini berjalan dari satu babak ke babak berikutnya. Bukan lagi peta yang dijelajahi, melainkan cerita yang diikuti langkah demi langkah, sebagaimana bangsa ini, menurut storyline itu, terus dibentuk dan direinterpretasi dari waktu ke waktu.
Baca juga Tiga Menara Berkubah di Gereja Santo Yoseph Matraman
Kajian ini menempatkan temuannya di antara riset sejenis. Ia menyebut penelitian Aditya Bayu Perdana dan Mush'ab 'Abdu Asy Syahid pada 2025 terhadap pameran Furnitur Bertutur di Museum Sejarah Jakarta, yang menemukan narasi pameran yang terfragmentasi, kerangka kronologis yang kurang jelas, serta elemen rekonstruksi yang anakronistik. Bagi Wijayanto dan Ahmad Zuhdi 'Allam, temuan itu menegaskan pola yang sama: ada jarak antara narasi kuratorial yang ingin disampaikan sebuah museum dan organisasi spasial yang sebenarnya dialami pengunjung, sebuah pola yang menurut mereka berlaku luas dalam praktik permuseuman di Indonesia, bukan cuma di Museum Nasional.
Perahu Asmat
Di salah satu ruang bertema kebudayaan, sebuah perahu suku Asmat menjadi pusat perhatian. Perahu itu tidak sekadar dipajang. Ia mendominasi ruang secara visual, mengarahkan ke mana kaki pengunjung melangkah, menentukan ritme kunjungan, sementara panel di dekatnya berbicara tentang pentingnya menghormati alam. Objek semacam ini, menurut kajian ini, berfungsi sebagai jangkar spasial: ruang budaya dan alam sengaja ditempatkan sebagai pintu masuk utama pengalaman kebangsaan, jauh sebelum pengunjung sampai ke tema politik dan pembentukan negara di ujung alur kunjungan.
Ketimpangannya terasa begitu dibandingkan. Tema kebudayaan mendapat ruang luas dan pengalaman visual yang kuat, lewat perahu, patung, dan artefak yang bisa disentuh dengan mata dari segala sudut. Tema politik dan pembentukan negara republik, sebaliknya, lebih banyak disampaikan lewat panel teks dan media audiovisual: patung Garuda, panel simbol kebangsaan, pengantar tertulis. Satu sisi terasa dekat dan afektif. Sisi lain terasa singkat, kognitif, sekadar informasi yang harus dibaca sambil lalu.
Ketimpangan ini, menurut kajian ini, tidak lepas dari watak historis koleksi museum yang sejak awal didominasi artefak etnografis dan arkeologis warisan Bataviaasch Genootschap. Narasi kebudayaan lebih mudah diwujudkan lewat benda-benda semacam perahu Asmat itu, sementara narasi politik lebih bergantung pada media interpretatif yang kurang memikat secara ruang. Konflik dan kekerasan kolonial pun, sebagai akibatnya, kurang tampil eksplisit di ruang pamer ini dibanding narasi persatuan yang lebih mudah dirayakan lewat objek.
Baca juga Tujuh Panil Borobudur dan Ajaran Menukar Penderitaan
Wijayanto, arsitek dan peneliti dari Universitas Trisakti itu, menyebut ruang pamer museum ini pada dasarnya tidak sepenuhnya netral. Tata pamer, narasi sejarah, dan pengaturan ruang, menurutnya, bisa berkelindan dengan penyusunan wacana tertentu di tengah masyarakat, sehingga berpotensi menjadi medium ideologis yang menstrukturkan cara pengunjung memahami hubungan antara keberagaman dan persatuan, bukan sekadar menyajikannya apa adanya.
Kembali ke Rotunda
Gedung A bukan satu-satunya bangunan museum ini sekarang. Sejak 1990-an, lewat rencana induk dan program revitalisasi 2010-an, Gedung B dan Gedung C ditambahkan, membentuk lanskap yang berlapis: struktur kolonial lama berinteraksi dengan ruang-ruang baru yang lebih terbuka dan fleksibel bagi publik. Museum ini, dalam kerangka kajian tersebut, dibaca sebagai ruang yang terus-menerus diproduksi ulang oleh proses sosial, politik, dan budaya, bukan bangunan yang selesai dibentuk sekali untuk selamanya. Kajian ini meminjam istilah produced space dari sosiolog Henri Lefebvre untuk gagasan ini: ruang yang tidak pernah benar-benar diam, melainkan terus dinegosiasikan ulang setiap kali kebijakan kebudayaan, kebutuhan pengunjung, atau agenda politik negara berubah arah.
Kajian ini sendiri mengakui batasnya: fokus hanya pada satu kasus, dengan pendekatan observasi spasial yang belum melibatkan langsung suara pengunjung yang benar-benar berjalan menyusuri ruang-ruang itu. Wijayanto dan Ahmad Zuhdi 'Allam menyarankan penelitian lanjutan yang mengkaji transformasi museum ini pascapenataan ulang, sekaligus mengintegrasikan pengalaman pengunjung secara langsung, sesuatu yang belum sempat mereka lakukan dalam kajian ini.
Siapa pun yang masuk lewat pintu Gedung A hari ini akan tetap berhenti dulu di rotunda yang sama, sebelum diarahkan memilih sayap kiri atau sayap kanan. Ruang bundar peninggalan abad ke-19 itu masih berdiri persis di tempatnya semula, dengan fungsi orientasi yang sama seperti saat pertama dirancang, masih menentukan dari titik mana perjalanan menjadi Indonesia harus dimulai, dan ke sayap mana kaki pengunjung akan dituntun berikutnya.
