Cekricek.id — Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani dan Kepala Mossad Israel Roman Gofman menggelar pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat di Yordania, Minggu (23/08/2026). Pertemuan itu menjadi kontak langsung tingkat tinggi pertama antara Damaskus dan Tel Aviv dalam beberapa bulan terakhir, dan digelar hanya beberapa hari setelah serangan udara Israel menghantam pangkalan udara Abu al-Duhur di Suriah barat laut.
Menurut laporan Al Jazeera, Senin (24/08/2026), perundingan tertutup itu difasilitasi utusan Amerika Serikat Tom Barrack. Kantor berita resmi Suriah, SANA, menyebut pertemuan tersebut dipusatkan pada upaya menghentikan operasi militer Israel di wilayah Suriah sekaligus menghidupkan kembali negosiasi kesepakatan keamanan yang mandek sejak awal tahun ini.
Mekanisme Penghentian Serangan
SANA menyatakan pembicaraan “berfokus pada pembentukan mekanisme praktis untuk menghentikan serangan, penangkapan, dan operasi penargetan Israel” serta menghidupkan kembali perundingan menuju perjanjian keamanan yang bertahan lama.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pembentukan ruang operasi khusus di Yordania di bawah pengawasan Amerika Serikat. Ruang koordinasi itu dirancang untuk mencegah benturan yang tidak disengaja antara pasukan Israel, Suriah, dan Turki di lapangan.
Baca juga 102 Mantan Diplomat Desak Prancis-Inggris Sanksi Israel
Media Israel menggambarkan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana positif dan dinilai membuka jalan bagi dimulainya kembali negosiasi langsung antara Damaskus dan Tel Aviv. Kedua pihak sebelumnya telah menyepakati mekanisme berbagi informasi intelijen, namun proses itu membeku pada akhir Februari 2026 tanpa jadwal kelanjutan.
Damaskus Sebut Tak Percaya Israel
“Kami saat ini tidak memercayai Israel,” kata Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani. Meski demikian, ia menegaskan pintu diplomasi tetap terbuka dan memperkirakan negosiasi akan dilanjutkan dalam waktu dekat tanpa menyebut tanggal pasti.
Al-Shaibani mengungkapkan kedua pihak sempat “sepakat di atas kertas mengenai hampir semua hal” pada awal 2026, termasuk soal zona penyangga dan kawasan demiliterisasi. Kesepakatan itu tidak pernah rampung. “Kami tidak melihat mereka punya kemauan yang sungguh-sungguh untuk mencapai kesepakatan,” ujarnya.
Baca juga Turki Minta Interpol Terbitkan Red Notice untuk Netanyahu
Kendati saling curiga, ia menilai komunikasi tetap diperlukan. “Kami meyakini harus ada kontak, terutama dengan pihak yang terus-menerus mengancam” keamanan Suriah, kata al-Shaibani. Ia menyebut negosiasi sempat membeku sejak perang Iran pecah.
Serangan Abu al-Duhur dan Faktor Turki
Ketegangan memuncak setelah jet tempur Israel menyerang pangkalan udara Abu al-Duhur di Provinsi Idlib, Kamis (20/08/2026). Israel menyatakan serangan itu bertujuan mencegah penempatan pasukan Turki di pangkalan tersebut, klaim yang dibantah baik oleh Damaskus maupun Ankara. Suriah sempat memutus jalur komunikasi dengan Israel setelah serangan itu.
“Saya telah memperingatkan Turki agar tidak melakukan aktivitas militer apa pun di Suriah,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti dilaporkan The Times of Israel, Senin (24/08/2026).
Baca juga Sepupu Bashar al-Assad Divonis Mati atas Kejahatan Perang
Tuntutan Damaskus dan Garis Merah Israel
SANA menyebut Suriah menuntut penarikan pasukan Israel ke posisi sebelum Desember 2024 serta pemulihan penuh perjanjian pemisahan pasukan 1974. Damaskus juga menolak setiap pengaturan yang membatasi pembangunan kembali kekuatan militernya, dengan menegaskan Suriah adalah “negara berdaulat yang memiliki hak penuh untuk membangun kembali dan mengembangkan angkatan bersenjata nasionalnya serta menentukan aliansinya”.
Di sisi lain, media Israel melaporkan Tel Aviv memasang sejumlah syarat, mulai dari larangan aktivitas militer Turki di wilayah Suriah, mempertahankan demiliterisasi di sisi Suriah dari Dataran Tinggi Golan, pembatasan kepemilikan sistem senjata strategis, hingga jaminan keamanan bagi komunitas Druze. Penarikan pasukan Israel dari zona penyangga disebut akan dikaitkan dengan capaian diplomatik.
Analis politik Hassan Mneimneh menilai sinyal de-eskalasi dari Damaskus justru berpotensi mendorong Israel menaikkan tuntutan di meja perundingan. “Justru sebaliknya, artinya kini setelah Suriah menunjukkan keinginan agar situasi mereda, Israel kemungkinan akan mengajukan lebih banyak tuntutan,” katanya kepada Al Jazeera.
