Cekricek.id — Pada 1992, seorang mahasiswa asal Pahang menyerahkan skripsi di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas. Judulnya tentang Islamic College, lembaga pendidikan politik milik Persatuan Muslimin Indonesia di Sumatera Barat pada 1931 sampai 1940. Empat tahun sebelumnya ia datang ke Padang tanpa bisa memastikan bahwa bahasa Melayu yang ia bawa akan cukup.
Ia bukan satu-satunya. Antara 1985 dan 1997, tiga belas mahasiswa Malaysia menamatkan studi di Jurusan Sejarah Unand. Skripsi yang mereka tinggalkan — tentang Jong Sumatera Bond, Ordonansi 1925, kelas menengah Minangkabau dalam novel, sampai Konfrontasi — kini dibaca ulang sebagai jejak sesuatu yang lebih besar daripada urusan kuliah.
Pembacaan itu dikerjakan Wahyu Suri Yani dari Universitas Andalas lewat artikel Transnational Education and Soft Diplomacy: The Experience of Malaysian History Students at Universitas Andalas, 1985-1997, yang terbit dalam jurnal Analisis Sejarah Vol. 15 No. 2 pada Oktober 2025. Ia menempatkan perpindahan mahasiswa itu sebagai bentuk diplomasi lunak — pengaruh yang bekerja lewat kedekatan budaya dan pendidikan, bukan lewat tekanan.
Kenapa Malaysia Mengirim Mahasiswanya ke Padang
Sebabnya bermula dari dalam negeri Malaysia. Setelah kerusuhan etnis 13 Mei 1969, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai alat integrasi nasional. Reformasi kurikulum 1978 memperkuat posisi mata pelajaran sejarah, yang akhirnya diwajibkan pada 1989. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang terbit pada 1987 menegaskan arah itu.
Persoalannya, guru sejarah kurang. Untuk menutup kekurangan itu, pemerintah lewat Jabatan Perkhidmatan Awam menyekolahkan pelajar ke luar negeri, dibantu beasiswa negeri bagian, yayasan pendidikan, dan sektor swasta. Indonesia menjadi tujuan utama karena kedekatan budaya, agama, dan bahasa. Pada 1992, mahasiswa Malaysia tercatat tersebar di 16 kota di Indonesia.
Padang mulai menonjol sejak 1985. Mereka masuk ke Universitas Andalas, IAIN Imam Bonjol, dan IKIP yang kini menjadi Universitas Negeri Padang. Di Unand, fakultas yang paling banyak menerima adalah Kedokteran, Ekonomi, dan Sastra. Pertimbangannya praktis sekaligus kultural: beasiswa JPA, biaya kuliah yang terjangkau, dan kemiripan budaya Minangkabau dengan tradisi Melayu yang memudahkan penyesuaian.
Baca juga: Elvis Syefrizal, Perantau Minang Pemilik Toko Buku KL
"Kami Kira Melayu, Indonesia, dan Minang Itu Sama"
Kemiripan itu ternyata menipu. Sarji Bin Kasim, kini guru sejarah di SMK Mangkarak, Bandar Bera, Pahang, kuliah di Padang pada 1988 sampai 1992. Dalam wawancara di Kuala Lumpur pada Juni 2014, ia mengingat bahwa masalah utamanya adalah komunikasi dan penguasaan bahasa.
Mahasiswa Malaysia, katanya, mengira bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan bahasa Minang itu serupa — padahal berbeda. Komunikasi minim pada awalnya, dan baru membaik pada semester ketiga lewat interaksi dengan mahasiswa lokal dan dosen. Kesulitan yang sama muncul dalam penulisan akademik, karena struktur dan idiom kedua bahasa tidak sama meski akarnya satu.
Kesulitan berikutnya bersifat keilmuan. Di Unand mereka berhadapan dengan tradisi penulisan sejarah yang saat itu belum lazim di Malaysia: sejarah sosial, sejarah lokal, biografi, dan sejarah intelektual. Dosen-dosen Jurusan Sejarah, banyak di antaranya pengkaji sejarah Sumatera Barat, membimbing bukan hanya sampai skripsi selesai, tetapi juga soal riset arsip, kritik sumber, dan perdebatan historiografi.
Tiga Belas Skripsi dan Apa yang Mereka Pilih
Daftar judul skripsi itulah bukti paling konkret dalam artikel Wahyu Suri Yani. Sebagian mengambil topik Minangkabau langsung: reaksi masyarakat Minangkabau terhadap Ordonansi 1925, kelas menengah Minangkabau dalam novel-novel sebelum Perang Dunia II, serta organisasi pelestari adat Minangkabau pada 1916 sampai 1935.
Sebagian lain masuk ke pergerakan nasional Indonesia: Jong Sumatera Bond dan perannya pada 1917 sampai 1930, Sarekat Sumatera atau Sumatranen Bond sebagai partai politik pada 1918 sampai 1935, dan Islamic College milik Permi.
Yang paling menarik adalah kelompok ketiga — skripsi yang memakai kacamata Indonesia untuk membaca Malaysia. Ada kajian tentang intervensi Inggris atas politik tradisional Perpatih di Negeri Sembilan pada 1872 sampai 1888; sistem politik dan pengaruh budaya Minangkabau di Negeri Sembilan pada masa pemerintahan Tuanku Muhammad 1898 sampai 1933; serta Pemberontakan Dol Said, perlawanan orang Minang di Naning, Malaka, pada 1831 sampai 1832.
Ada pula yang mengambil isu yang masih hangat sampai sekarang: pengaruh nasionalisme Indonesia terhadap nasionalisme Melayu lewat Kesatuan Melayu Muda 1937 sampai 1942; Tunku Abdul Rahman dari pembentukan Malaysia hingga Konfrontasi dengan Indonesia 1961 sampai 1966; masalah pekerja Indonesia tanpa dokumen dengan studi kasus perkebunan sawit Felda di Jengka, Pahang, pada 1970-an sampai 1990-an; dan sejarah sebuah kampung bernama Telipot di Pasir Puteh, Kelantan, pada 1966 sampai 1990.
Baca juga: Jejak Kerajaan Minangkabau Kuno: Ketika Sumatera Menjadi Jantung Perdagangan Dunia
Mess Andalas dan Diplomasi yang Tidak Diurus Kedutaan
Di luar ruang kuliah, kehidupan mereka berpusat di Mess Andalas, asrama mahasiswa Malaysia di Padang. Di sanalah makan bersama, kegiatan keagamaan, dan perbincangan tentang kampus berlangsung. Sebuah foto dari koleksi pribadi alumnus Azmi Abd Azid, diambil pada 1980-an seusai kegiatan perhimpunan pelajar, memperlihatkan potret Raja dan Ratu Malaysia terpasang di latar belakang — tanda keterikatan pada negeri asal yang berjalan bersamaan dengan identitas lintas negara yang sedang mereka bentuk.
Inilah yang dimaksud Wahyu dengan diplomasi lunak. Mengacu pada gagasan Joseph Nye, ia menempatkan pendidikan, budaya, dan nilai bersama sebagai saluran pengaruh yang bekerja lewat daya tarik, bukan paksaan. Bedanya dengan diplomasi resmi, saluran ini berjalan di tingkat masyarakat: lewat pertemanan, kerja sama riset, dan kesalahpahaman bahasa yang lama-lama berubah menjadi bahan gurauan.
Jumlah mahasiswa Malaysia di Unand naik sejak 1985 dan memuncak pada 1987, lalu menurun. Wahyu menyebut dua penyebabnya: perubahan kebijakan beasiswa dan keterbatasan daya tampung kampus. Masa studi mereka umumnya empat sampai lima tahun, mengikuti sistem sarjana Indonesia saat itu.
Rentang 1985 sampai 1997 dipilih bukan tanpa alasan. Ujung atasnya adalah krisis keuangan Asia 1997, yang menurut Wahyu mengubah bentuk pertukaran pendidikan sekaligus hubungan diplomatik di kawasan.
Baca juga: Darman Moenir dan Novel yang Mengalahkan Budi Darma
Bahan yang dipakai Wahyu berupa arsip Universitas Andalas dan dokumen kebijakan Jabatan Perkhidmatan Awam dari 1980-an hingga 1990-an, ditambah surat kabar, majalah, dan penelitian terdahulu dari kedua negara. Sumber lisannya terbatas — satu wawancara rinci dengan Sarji Bin Kasim menjadi tulang punggung bagian pengalaman personal, dan Wahyu menyatakan sendiri bahwa jumlah informannya sedikit sehingga keterangan lisan itu ia silangkan dengan bukti dokumenter dan arsip. Sisa cerita dari dua belas alumni lain, sejauh ini, masih tersimpan di kepala mereka masing-masing.
