Cekricek.id — Kalau gempa besar mengguncang Padang malam ini, warga di pesisir punya waktu kurang dari 25 sampai 30 menit sebelum tsunami tiba. Gelombangnya bisa mencapai ketinggian 10 sampai 15 meter. Dalam rentang sesingkat itu, pertanyaannya bukan lagi ke mana seharusnya orang lari, melainkan ke mana mereka benar-benar akan lari.
Jawabannya, menurut sebuah kajian terbaru, kemungkinan besar adalah masjid. Dan itu bukan kabar buruk — asalkan negara mau mengakuinya secara resmi.
Yenny Narny dari Universitas Andalas menuangkan argumen itu lewat artikel Mosques as Islamic Social Infrastructure for Community Resilience in Tsunami-Prone Padang, Indonesia yang dimuat jurnal Analisis Sejarah Vol. 16 No. 1 keluaran Laboratorium Sejarah Universitas Andalas, terbit pada Juni 2026. Ia memakai pendekatan sintesis bukti kualitatif dengan menggabungkan data spasial sekunder, kajian risiko bencana, data sebaran masjid, serta literatur tentang kepercayaan sosial, keterikatan tempat, dan pandangan Islam atas bencana.
Ketika Shelter Resmi Tidak Cukup
Padang terletak di pantai barat Sumatra, dekat segmen Mentawai-Siberut pada megathrust Sunda, tempat lempeng Indo-Australia dan Eurasia bertemu. Kawasan ini sudah lama diidentifikasi sebagai sumber utama bahaya gempa dan tsunami.
Kebijakan mitigasi selama ini menekankan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, edukasi publik, dan pembangunan shelter evakuasi vertikal. Persoalannya, kata Yenny mengutip sejumlah riset terdahulu, shelter yang dibangun khusus itu masih kurang, baik jumlah maupun sebarannya.
Ashar dan rekan-rekannya pada 2014 menemukan bahwa shelter vertikal yang ada di Padang hanya mampu menampung sebagian kecil penduduk berisiko. Algamar pada 2022 melaporkan kekurangan shelter yang terus berlanjut di kecamatan-kecamatan yang paling terpapar, seperti Padang Utara dan Koto Tangah. Analisis berbasis jaringan jalan oleh Shabrina dan Ahmad pada 2023 memperlihatkan, di beberapa permukiman pesisir, jarak dan waktu tempuh berjalan kaki menuju shelter resmi melampaui jendela waktu evakuasi yang tersedia.
Kesimpulan Yenny tajam: penetapan teknis tidak otomatis menghasilkan keterjangkauan praktis. Sebuah bangunan bisa saja aman secara struktur namun gagal secara sosial dan spasial, bila warga tak sanggup mencapainya tepat waktu atau tidak mengenalinya sebagai tujuan yang akrab.
Baca juga: Pariaman Siapkan Radar HF Tsunami di Pantai Taman Anas Malik
190 Masjid, 58 di Zona Merah
Di sinilah masjid masuk hitungan. Analisis spasial sekunder yang dikutip Yenny mengidentifikasi sekitar 190 masjid di Kota Padang. Dari jumlah itu, sekitar 58 berada di zona risiko tsunami tinggi, terutama di kawasan yang ketinggiannya kurang dari 10 meter di atas permukaan laut.
Yang lebih penting, sekitar 23 di antaranya berstruktur beton bertulang dengan dua lantai atau lebih — artinya berpotensi dikaji lebih lanjut sebagai lokasi evakuasi vertikal. Di Padang Utara dan Padang Barat, lebih dari 70 persen masjid disebut dapat dijangkau warga sekitar dalam waktu kira-kira sepuluh menit berjalan kaki.
Yenny menegaskan angka-angka ini bukan bukti bahwa semua masjid siap menjadi shelter. Maknanya lebih sederhana sekaligus lebih mendasar: masjid berada persis di tempat kebutuhan evakuasi paling tinggi. Warga tahu di mana letaknya, tahu cara mencapainya, dan tahu siapa pengurusnya.
Orang Tidak Lari ke Tempat yang Aman, tapi ke Tempat yang Dikenal
Inti argumen kajian ini terletak pada temuan ilmu perilaku. Riset tentang evakuasi tsunami menunjukkan orang tidak selalu mengambil keputusan berdasarkan perhitungan keselamatan teknis. Dalam situasi tidak pasti dan tertekan waktu, manusia cenderung bergerak menuju ruang yang terasa akrab, sah secara sosial, dan aman secara psikologis.
Makinoshima dan rekan pada 2020 memperlihatkan proses evakuasi tsunami dibentuk oleh persepsi risiko, tekanan waktu, pengaruh sosial, dan keakraban. McCaughey dan kawan-kawan pada 2017, dalam studi tentang gedung evakuasi vertikal di Banda Aceh, membuktikan bahwa kepercayaan dan ketidakpercayaan menentukan apakah warga mau memakai gedung yang sudah ditetapkan.
Wawasan ini menjelaskan sebuah paradoks yang sering terjadi: shelter resmi bisa saja jarang dipakai karena asing secara sosial, sementara bangunan keagamaan sehari-hari justru menarik pergerakan kolektif secara spontan.
Perbandingan paling relevan datang dari Aceh. Riset pascatsunami yang dikutip Yenny menemukan warga Banda Aceh memandang masjid bukan sekadar tempat ibadah, melainkan tujuan evakuasi yang lebih disukai — karena keterjangkauannya, keakrabannya, dan makna emosionalnya.
Baca juga: Pariaman Jadi Kota Kedua di Sumbar yang Terima Sistem Peringatan Dini Gempa dari Taiwan
Tiga Lapis: Fisik, Sosial, Moral
Yenny mengusulkan konsep masjid sebagai infrastruktur sosial Islam. Menurut kerangkanya, masjid bekerja lewat tiga dimensi yang saling terkait.
Pertama, sebagai infrastruktur fisik: ia menempati lokasi tertentu, punya bentuk bangunan, dan bisa berfungsi praktis saat darurat. Kedua, sebagai infrastruktur sosial: ia menghubungkan warga, pemuka agama, pengurus masjid, kelompok pemuda, relawan, dan organisasi lingkungan. Ketiga, sebagai infrastruktur moral: ia menyampaikan nilai tanggung jawab, tolong-menolong, kedisiplinan, dan perlindungan atas kehidupan.
Dimensi ketiga inilah yang membuat masjid berbeda dari gedung publik biasa — dan yang membuat perannya tak bisa dinilai hanya dengan kriteria rekayasa atau tata ruang.
Melawan Fatalisme dengan Ikhtiar
Salah satu bagian paling menarik dari kajian ini menyangkut soal keyakinan. Ada anggapan bahwa pandangan keagamaan bisa melahirkan sikap pasrah yang pasif menghadapi bencana. Yenny menolak anggapan itu dengan merujuk kerangka yang dikembangkan Aksa pada 2020: al-'ilm atau ilmu, ikhtiar atau usaha, dan tawakal atau berserah kepada Tuhan.
Dalam kerangka itu, al-'ilm berarti memahami peta bahaya, jalur evakuasi, tanda-tanda alam, dan perilaku aman saat gempa. Ikhtiar berarti menyusun rencana evakuasi, menggelar simulasi, memperkuat bangunan, dan mengorganisasi relawan. Tawakal datang setelah usaha dilakukan — bukan pembenaran untuk berdiam diri.
Konsekuensinya praktis. Lewat mimbar, evakuasi bisa dibingkai sebagai ikhtiar dan bentuk tanggung jawab, bukan sebagai tanda lemahnya iman. Melindungi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas bisa dinyatakan sebagai kewajiban keagamaan sekaligus sosial. Simulasi evakuasi bukan sekadar latihan teknis, melainkan latihan kedisiplinan dan kepedulian.
Siapa Mengerjakan Apa
Yenny merinci pembagian peran yang cukup konkret. Pengurus masjid menyediakan keberlanjutan kelembagaan dan legitimasi: merawat fasilitas kesiapsiagaan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mengelola papan informasi, dan menjamin akses yang inklusif.
Pemuka agama memegang komunikasi moral: menyisipkan pesan kesiapsiagaan dalam khotbah, melawan fatalisme, dan mendorong perilaku evakuasi yang bertanggung jawab. Tim relawan menangani sisi teknis: menggelar simulasi, memetakan warga rentan, mengatur arus evakuasi, serta mendampingi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Warga berperan lewat partisipasi: ikut simulasi, mengenali jalur aman, menyebarkan informasi, dan menyiapkan rencana evakuasi keluarga. Sementara pemerintah daerah dan badan penanggulangan bencana bertugas mengintegrasikan semuanya secara formal — pelatihan, sertifikasi, penilaian struktur, penyambungan ke sistem peringatan dini, penyusunan prosedur tetap, dan pengakuan kebijakan.
Satu keunggulan pendekatan ini, menurut Yenny, adalah tidak perlunya membangun sistem sosial yang sama sekali baru. Pengeras suara, papan pengumuman, khotbah Jumat, kelompok pengajian, organisasi pemuda, dan jaringan amal sudah ada dan sudah akrab bagi warga.
Peringatan yang Tidak Boleh Dilewatkan
Yang membuat kajian ini kredibel adalah kehati-hatiannya. Yenny secara tegas memperingatkan dua sikap ekstrem yang sama-sama keliru: menyederhanakan masjid menjadi shelter teknis semata sambil mengabaikan makna keagamaannya, atau meromantisasi masjid sebagai ruang yang otomatis melindungi tanpa penilaian teknis.
"Kepercayaan sosial yang melekat pada masjid tidak boleh dipakai untuk membenarkan keputusan evakuasi yang tidak aman," demikian inti peringatannya. Tidak setiap masjid bisa menjadi shelter vertikal. Integritas struktur, daya dukung beban, ketinggian, akses, kondisi jalan sekitar, kapasitas pengelolaan, dan penerimaan masyarakat harus dinilai lebih dulu sebelum penetapan resmi.
Ia juga menegaskan masjid tidak dimaksudkan menggantikan shelter resmi, melainkan melengkapinya sebagai simpul tambahan dalam jaringan evakuasi yang lebih luas.
Untuk masjid yang lolos penilaian, usulannya mencakup penetapan lantai atas atau dek atap sebagai area evakuasi sementara, penambahan tangga atau ram luar, penanda shelter yang terlihat jelas, perbaikan akses bagi kelompok rentan, serta penyediaan perlengkapan darurat dan sistem komunikasi. Lantai tengah tetap bisa dipakai untuk pendidikan agama, rapat, atau kegiatan pemuda pada hari-hari biasa.
Perlu dicatat pembaca, artikel ini merupakan sintesis bukti dari data sekunder dan literatur, bukan survei struktural langsung terhadap 190 masjid di Padang. Angka 58 masjid di zona risiko tinggi dan 23 masjid berstruktur beton bertingkat berasal dari analisis spasial sekunder, sehingga masih perlu diverifikasi lewat pemeriksaan teknik di lapangan sebelum satu masjid pun bisa ditetapkan sebagai tempat evakuasi. Riset ini juga didanai program tanggung jawab sosial PT Pegadaian, hal yang diungkapkan penulisnya secara terbuka dalam artikel.
Baca juga: Hutan Nagari Sumbar dan Negara yang Berdiri Dua Kaki
Terlepas dari itu, pertanyaan yang diajukan kajian ini sulit dihindari. Kalau warga pesisir Padang toh akan berlari ke masjid ketika bumi berguncang, bukankah lebih baik masjid-masjid itu diperiksa, disiapkan, dan diakui sejak sekarang — daripada dibiarkan menjadi tempat berlindung yang tidak pernah direncanakan?
