Cekricek.id — Total aset industri keuangan syariah nasional tercatat Rp3.131,02 triliun sepanjang 2025, tumbuh 8,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka itu tertuang dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2025 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut OJK dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026), laporan tahunan itu memotret kinerja seluruh sektor jasa keuangan yang menjalankan prinsip syariah, mulai dari perbankan sampai pembiayaan mikro.
“Sejalan dengan implementasi berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan, industri keuangan syariah nasional terus melangkah ke arah yang lebih baik, tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga semakin meningkat dari sisi kualitas dan daya saing. Pencapaian ini perlu terus dijaga untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
LPKSI terbit setiap tahun dan menjadi satu-satunya dokumen yang menyatukan angka dari seluruh sektor syariah dalam satu terbitan. Tanpa laporan itu, data perbankan, pasar modal, asuransi, dan pembiayaan syariah berserak di terbitan yang berbeda-beda dengan waktu rilis yang tidak seragam.
Perbankan dan Pasar Modal Menopang
Dua sektor terbesar menopang angka tersebut. Aset perbankan syariah mencapai Rp1.067,73 triliun, naik 8,92 persen secara tahunan. Sementara total aset pasar modal syariah — di luar kapitalisasi saham — tercatat Rp1.875,25 triliun, tumbuh 8,18 persen.
Pertumbuhan tertinggi justru datang dari sektor yang nilainya lebih kecil. Aset perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun syariah berada di angka Rp74,27 triliun dengan pertumbuhan 10,59 persen. Adapun aset perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan lembaga keuangan mikro syariah tercatat Rp124,51 triliun, tumbuh 10,29 persen.
Perbedaan laju itu patut dicatat apa adanya: sektor dengan nilai aset terkecil justru mencatat persentase pertumbuhan tertinggi, sementara dua sektor terbesar tumbuh di kisaran delapan persen. Karena basis perhitungannya berbeda jauh, persentase yang lebih besar pada sektor kecil tidak berarti tambahan nilainya lebih besar.
Komite yang Menyatukan Banyak Meja
OJK juga menyoroti peran Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) yang dibentuk sejak Juni 2025. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK sekaligus Ketua KPKS, Dian Ediana Rae, komite itu menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan agar kebijakan yang lahir tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sebelum ada komite semacam ini, urusan tersebar di banyak lembaga: pengawas perbankan, pengelola pasar modal, kementerian, sampai asosiasi industri. Laporan tahunan seperti LPKSI dipakai sebagai rujukan bersama untuk mengukur sejauh mana sektor ini bergerak.
Latar Ekonomi Nasional
Capaian itu berlangsung di atas landasan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada 2025 tercatat 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan 5,03 persen pada 2024. Angka-angka pertumbuhan aset syariah di atas dihitung terhadap posisi tahun sebelumnya.
Laporan tahun ini mengusung tema “Penguatan Daya Saing Industri Keuangan Syariah dalam Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Tema tersebut menandai pergeseran perhatian dari sekadar memperbesar aset menjadi memperkuat kemampuan bersaing, termasuk terhadap produk keuangan konvensional yang lebih dulu mapan.
Bagi nasabah, laporan semacam ini adalah gambaran seberapa besar dan seberapa dalam pilihan layanan yang tersedia — dari tabungan dan pembiayaan di, hingga instrumen di pasar modal dan produk penjaminan. menerbitkan laporan itu sebagai dokumen publik yang dapat diakses siapa saja.
