Cekricek.id — Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua Tengah mendukung program subsidi penerbangan ke wilayah pedalaman yang dijalankan pemerintah provinsi setempat, sekaligus meminta pelaksanaannya diawasi bersama agar tidak menyimpang. Dikutip dari kadin.id, sikap itu disampaikan di Nabire pada Senin, 17 Agustus 2026.
Ketua Kadin Provinsi Papua Tengah Alexsander Gobai menilai kebijakan tersebut tidak berhenti pada urusan ongkos tiket yang lebih murah. Menurutnya, subsidi penerbangan adalah langkah untuk membuka keterisolasian wilayah dan mempercepat pemerataan pembangunan di provinsi yang sebagian besar daerahnya sulit dijangkau lewat jalur darat.
Baca juga: Kadin Papua Tengah: Subsidi Tiket Pesawat Gerakkan Ekonomi Pedalaman
“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Papua Tengah yang memberikan perhatian terhadap konektivitas masyarakat di daerah pedalaman. Ini bukan hanya soal penerbangan, tetapi bagaimana masyarakat di kampung-kampung terpencil bisa merasakan kehadiran pemerintah,” kata Alexsander Gobai.
Jalur udara jadi tumpuan pelayanan dasar
Kondisi geografis Papua Tengah membuat transportasi udara memegang peran strategis. Sejumlah wilayah hanya bisa dicapai dengan pesawat, sehingga jadwal dan tarif penerbangan langsung menentukan akses warga terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok, layanan pemerintahan, sampai aktivitas ekonomi sehari-hari.
Kehadiran penerbangan bersubsidi diharapkan menurunkan hambatan biaya pada rantai itu. Alexsander menegaskan subsidi tersebut sebaiknya dibaca sebagai investasi pemerintah untuk membangun konektivitas, bukan sekadar pengeluaran anggaran tahunan.
Dengan terbukanya akses transportasi, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan berbagai produk masyarakat dari wilayah pedalaman dinilai lebih mudah dibawa ke pusat-pusat perdagangan. Arus sebaliknya juga berlaku, yakni pasokan kebutuhan pokok dari kota ke kampung.
“Ketika transportasi lancar, ekonomi masyarakat juga ikut bergerak. Produk masyarakat bisa keluar, kebutuhan masyarakat bisa masuk, dan pelaku usaha memiliki kesempatan untuk berkembang,” katanya.
Baca juga: KAI Angkut 200.950 Ton Klinker Semen Padang
Minta pengawasan bersama
Kadin Papua Tengah mendorong agar pelaksanaan subsidi penerbangan diawasi banyak pihak sekaligus. Pemerintah provinsi, operator penerbangan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dinilai perlu sama-sama memastikan program berjalan sesuai tujuan awalnya.
Alexsander mengingatkan agar skema subsidi tidak berubah menjadi ruang bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan yang merugikan masyarakat. Ia meminta program dirancang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan sehingga manfaatnya benar-benar sampai kepada warga di wilayah pedalaman dan daerah yang selama ini terbatas aksesnya.
“Program ini menggunakan anggaran pemerintah dan tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus terbuka dan tepat sasaran,” tegasnya.
Baca juga: Kemenhub Luncurkan ETLE HUB, 198.127 Pelanggaran Truk Terekam Selama Uji Coba
Bukan program jangka pendek
Alexsander berharap subsidi penerbangan tidak berhenti sebagai program sesaat, melainkan menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi Papua Tengah membangun konektivitas antarwilayah. Bagi Kadin setempat, pembangunan jalan dan jembatan tetap penting, tetapi untuk daerah dengan kondisi geografis yang sulit, transportasi udara merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.
Ia menilai, ketika masyarakat pedalaman memiliki akses transportasi yang lebih baik, jarak antara pusat pemerintahan dan warga tidak lagi menjadi penghambat utama pembangunan.
“Pembangunan harus dirasakan sampai ke kampung-kampung. Jangan sampai masyarakat di pedalaman hanya menjadi penonton pembangunan. Mereka harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Papua Tengah,” pungkasnya.
