Pada awal 1950-an, keadaan politik dan ekonomi Republik sedang tidak baik-baik saja. Nilai tukar rupiah yang semula setara dengan gulden Belanda merosot dalam waktu yang relatif singkat, dan kondisi perekonomian kian mengkhawatirkan. Di berbagai wilayah muncul protes kepada pusat, terutama dari daerah yang merasa diperlakukan tidak adil. Intervensi partai, parlemen, dan presiden terhadap urusan tentara membuat tubuh Tentara Nasional Indonesia semakin terbelah.
Di dalam TNI, pandangan mengenai keadaan itu pecah menjadi beberapa kubu. Pusat dianggap terlalu sewenang-wenang dalam mengambil keputusan sehingga daerah tidak memiliki keuangan yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Dalam usia yang masih sangat muda, Republik tengah menghadapi ujian pendewasaan. Kritik dari daerah tidak ditanggapi secara serius oleh Bung Karno, dan sebagian perwira mulai bergerak untuk menuntut Soekarno bertindak tegas dan adil.
Tuduhan kepada PSI dan Bantahan Subadio
Partai Sosialis Indonesia dituduh menjadi dalang keretakan di tubuh TNI. Alasan yang dikemukakan, angkatan perang dianggap telah dikuasai partai itu karena banyak anggotanya menduduki posisi strategis di jajaran staf. Angkatan perang disebut dimonopoli oleh satu komplotan sekaligus oleh sistem yang menghubungkan sekretaris jenderal dengan para stafnya. Tuduhan itu dibantah Subadio Sastrosatomo dalam sidang di parlemen.
Baca juga: Partai Sosialis Indonesia (PSI)
September 1952, Nasution Memanggil Kemal Idris
Peristiwa 17 Oktober 1952 yang berada di bawah kendali Letnan Kolonel Kemal Idris, komandan Resimen 7 Siliwangi, membuat publik bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di Istana. Dalam memoarnya, Kemal Idris: Bertarung dalam Revolusi, ia menuturkan bahwa pada September 1952 dirinya dipanggil Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution untuk membicarakan keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang dinilai tidak mampu bekerja dan masih berpikir dengan cara Belanda.
Akibatnya, kabinet yang dibentuk tidak pernah bekerja maksimal. Ada yang bertahan enam bulan, ada pula yang hanya dua pekan. Atas dasar itulah Kemal menyiapkan pasukan berikut artilerinya, lengkap dengan panser, tank, dan meriam. Kekuatan itu disiapkan sebagai cara menekan Soekarno agar mengganti DPRS dan segera menyelenggarakan pemilihan umum.
Dalam situasi yang belum pernah ia hadapi itu, Kemal sempat ragu di mana harus meletakkan senjata. Arahan Nasution jelas: di depan Istana. Keraguan itu ia ajukan kembali kepada atasannya. “Bagaimana jika Presiden Bung Karno bertanya soal moncong meriam yang diarahkan ke Istana?” Jawaban Nasution singkat, senjata itu untuk mengamankan Presiden dari para demonstran.
Massa yang Berbalik Arah
Tak lama setelah itu, Kemal Idris dan pasukannya siap siaga di depan Istana. Laporan Kolonel Mustopo menyebut ribuan massa akan berdemonstrasi menuntut DPR diturunkan. Tanpa koordinasi yang rapi, massa dari Lapangan Banteng dan Lapangan Merdeka bergerak ke arah Istana. Presiden dan pasukan sudah bersiap. Di titik itulah keanehan terjadi.
Massa yang seharusnya meneriakkan tuntutan agar DPR dibubarkan justru meneriakkan “Hidup Bung Karno”. Rupanya rencana pengerahan massa itu sudah tercium Kolonel Zulkifli Lubis, yang kemudian melaporkannya kepada Presiden. Orang-orang suruhan Zulkifli menyusup di antara kerumunan dan, sesuai perintah, mengubah arah teriakan menjadi dukungan kepada Soekarno.
Pertemuan di Istana dan Tuduhan Kudeta
Sementara itu, pimpinan Angkatan Darat menemui Presiden Soekarno dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Wilopo. Mereka menyerahkan dokumen berisi pernyataan pimpinan Angkatan Darat yang ditandatangani KSAD, tujuh panglima daerah, dan delapan pejabat teras Markas Besar Angkatan Darat. Presiden melarang isi pertemuan itu disiarkan dalam bentuk apa pun.
Bagaimana persisnya jalannya dialog antara pimpinan Angkatan Darat dan Soekarno tidak pernah diketahui secara pasti. Yang terjadi kemudian, mereka berbalik mendukung Soekarno. Kemal Idris dan pasukan yang berjaga di luar Istana justru dianggap hendak melakukan kudeta. Zulkifli Lubis kelak menuturkan, “Sejak dulu saya sahabat baik Kemal. Tapi ada peristiwa itu, kami berdua tidak bersahabat. Kami berbeda pendapat, karena Kemal terbawa oleh penjelasan dari kelompok Nasution dan kawan-kawan.”
Seusai kejadian tersebut, para komandan resimen dipanggil ke Istana. Bung Karno berpidato bahwa ia akan memperbaiki keadaan dengan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu dekat, tetapi menolak membubarkan DPR. Dalam kesempatan itu Kemal Idris bertemu Ahmad Yani, S. Parman, Sutoyo, Suprapto, dan Haryono. Selesai acara, Soekarno menyalami para tamu satu per satu, kecuali Kemal. Seorang tamu berbisik, “Wah, marah sekali Bung Karno itu.”
Panggilan Akrab di Cirebon
Kemal kemudian dipindahtugaskan ke Cirebon. Ketika Presiden Soekarno berkunjung ke wilayah itu, Kemal menjadi penanggung jawab keamanan sang Presiden dan menjemputnya dengan mobil lengkap berpengawalan. Bung Karno memanggilnya dengan sapaan akrab, “Mal, sini Mal.” Bagi Kemal, panggilan itu berarti Presiden kembali mengenalinya.
Dari situ pula Kemal menyadari bahwa sikap dingin Soekarno selama ini bersumber pada ketersinggungan atas Peristiwa 17 Oktober 1952. Ia memang orang yang memegang kendali atas pasukan yang mengarahkan senjata ke Istana pada hari itu.
Baca juga: Segitiga Sukarno, Angkatan Darat, dan PKI: Enam Tahun Keseimbangan yang Rapuh
Delapan Tahun Tanpa Meja
Dalam perjalanan kariernya, Kemal kerap tidak mendapat tempat. Hampir delapan tahun ia tidak diberi jabatan, bahkan tidak diberi meja. Pertanyaannya, apakah Soekarno turut mencampuri urusan kenaikan pangkat di tubuh Angkatan Darat? Dalam suatu kesempatan Kemal menanyakan hal itu kepada Nasution.
“Orang nomor satu harus tahu kamu ke mana kamu harus ditempatkan. Kalau dia bilang tidak setuju, berarti tidak jadi,” jawab Nasution. Dari sana jelas apa yang menjadi kegundahan Kemal. Ia tidak memperoleh jabatan strategis karena Bung Karno tidak merestui. Dalam penuturan Soeharto, pangkat Kemal semestinya naik menjadi mayor jenderal apabila ia ditugaskan ke luar negeri.
Yang Tersisa: Undang-Undang Pemilu Pertama
Meski berakhir dengan tuduhan dan karier yang tersendat, tekanan pada 17 Oktober 1952 itu tidak lenyap tanpa jejak. Pada 21 Oktober 1952, Kabinet Wilopo mengumumkan akan melaksanakan pemilihan umum untuk DPR dan Konstituante secepatnya. Kesungguhan itu ditunjukkan dengan menyerahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu kepada DPR pada 25 November 1952, dan pembahasannya dimulai dua hari kemudian.
Baca juga: Pemilihan Umum (Pemilu) 1955
Pada 4 April 1953, DPR mengesahkan Undang-Undang Pemilu berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-undang itu menjadi undang-undang pemilu pertama Republik, dan dari sanalah jalan menuju Pemilu 1955 dibuka. Sejarah mencatat moncong meriam yang menghadap Istana sebagai peristiwa yang nyaris meruntuhkan tatanan, tetapi juga sebagai tekanan yang akhirnya memaksa Republik menggelar pemilu pertamanya.
Tulisan disunting Redaktur.
*Sabarnuddin adalah mahasiswa Sejarah Universitas Negeri Padang.
