Pekanbaru, Cekricek.id - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru akan membuka posko pengaduan bagi buruh atau karyawan swasta yang tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan tempat mereka bekerja. Posko ini akan mulai beroperasi tujuh hari sebelum hari raya tiba.
Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Syamsuwir, menjelaskan pihaknya tengah mempersiapkan surat edaran terkait kewajiban perusahaan dalam membayarkan THR kepada karyawan.
Surat edaran tersebut akan diedarkan ke seluruh perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang beroperasi di wilayah Pekanbaru.
"THR ini bersifat wajib dan tidak boleh dicicil pembayarannya. Perusahaan harus melunasi THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya tiba," tegas Syamsuwir dalam keterangan resminya.
Disnaker Pekanbaru mengimbau para buruh atau karyawan swasta yang tidak menerima THR tepat waktu agar segera melaporkan ke posko pengaduan yang berlokasi di kantor Disnaker Kota Pekanbaru di Jalan Samarinda/Kapling.
Syamsuwir memperingatkan akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya sesuai aturan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa tindakan administratif ataupun denda sesuai ketentuan yang mengatur.
"Besaran THR yang wajib dibayarkan juga sudah diatur dalam perundang-undangan. Misalnya, bagi buruh dengan masa kerja 12 bulan atau lebih secara terus-menerus, maka THR yang diterimanya sebesar satu bulan upah," pungkas Syamsuwir.
Baca juga: THR ASN Riau Cair 1 April, Simak Besaran dan Komponennya!
Dengan dibukanya posko pengaduan ini, Disnaker Pekanbaru berharap tidak ada lagi buruh atau karyawan swasta yang tidak mendapatkan haknya berupa THR menjelang hari raya tiba.
