Siapa Iskaq Tjokrohadisurjo?
Iskaq Tjokrohadisurjo adalah merupakan salah satu pendiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada suatu rapat di Regentsweg (sekarang Jalan Dewi Sartika) Bandung yang dihadiri oleh Iskaq, Sukarno, Sartono, Budiarto Martoatmojo, Sunario, Samsi Sastrowidagdo, Anwari, dan Cipto Mangoenkusumo, mereka memutuskan mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927.
Persarikatan ini kemudian mengubah diri menjadi partai pada Kongres pertama di Surabaya 28 - 30 Mei 1928. Kongres memutuskan mengangkat Sukarno sebagai ketua Partai Nasional Indonesia dan Iskaq sebagai sekretaris merangkap bendahara.
Iskaq Tjokrohadisurjo adalah pengacara lulusan negeri Belanda. Ia mendirikan biro hukum di Bandung dan bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya.
Pada 17 Desember 1927 terbentuk Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dengan Iskaq sebagai ketua.
Aksi pertamanya adalah melakukan pertemuan yang diikuti PNI, PSII, Budi Utomo, Kaum Betawi, dan Serikat Sumatera untuk menghimpun dana guna menunjang aktivitas pergerakan pada 25 Maret 1928.
PPPKI melancarkan aksi serentak di Jakartam Surabaya dan Mataram pada 1 September 1929. Akibat aksi ini banyak tokoh pergerakan ditangkap termasuk Iskaq yang dijebloskan ke penjara Banceuy.
Beberapa minggu kemudian Iskaq dibebaskan tetapi tidak diperkenankan tinggal di Bandung. Ia pindah ke Manado dan membuka kantor advokat pada 1930.
Tatkala PNI dibubarkan dan Pertindo didirikan, Iskaq dipilih koleganya sebagai ketua Partindo cabang Manado. Karena tidak boleh lagi di Bandung, Iskaq pindah ke Sulawesi pada 1930.
Ia membuka kantor advokat di Manado. Di sana Iskaq Tjokrohadisurjo mendapat berita Sartono dan kawan-kawannya telah membubarkan PNI, dan sebagai gantinya ialah mendirikan partai baru bernama Partai Indonesia, disingkat Partindo.
Setelah proklamasi, Iskaq sempat menjadi Residen Banyumas. Ia juga menjadi anggota delegasi Perundingan Renville.
Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, Iskaq Tjokrohadisurjo pernah menduduki jabatan Hakim Negara, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perekonomian.
Saat PNI difusikan menjadi PDI pada 10 Januari 1973, Iskaq sebagai tokoh PNI tidak bersedia bergabung dalam PDI, sehingga ia menarik diri dari dunia politik.
Referensi: Kamus Sejarah Indonesia.
