UI Pastikan Surat Pengadaan Atas Nama Rektor yang Beredar Palsu

Surat undangan pengadaan atas nama Rektor UI bertanggal 10 November 2026 dinyatakan palsu.
UI memastikan pengadaan hanya lewat DPBJ UI dan eproc.ui.ac.id tanpa pungutan biaya.
Mitra diminta tidak mentransfer dana dan segera melapor bila dirugikan.

Cekricek.id — Universitas Indonesia (UI) menyatakan surat undangan pembahasan rencana penunjukan langsung pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2026 yang mencantumkan nama, tanda tangan, dan cap Rektor UI adalah palsu. Surat bertanggal 10 November 2026 itu beredar dan ditujukan kepada pihak penyedia.

Penegasan itu disampaikan dalam keterangan tertulis UI, Selasa (10/11/2026). Berdasarkan penelusuran pada sistem persuratan resmi kampus, surat tersebut tidak tercatat dan tidak pernah diterbitkan oleh Rektor UI.

Surat palsu itu berisi undangan rapat pembahasan teknis pengadaan, klarifikasi dan negosiasi harga, serta pembahasan draf naskah kerja sama yang dijadwalkan di Kampus UI Depok. UI memastikan tidak ada rapat pengadaan seperti yang tercantum dalam surat tersebut.

“Kami memahami bahwa surat semacam ini dapat menimbulkan kebingungan, terutama bagi mitra yang beritikad baik dan ingin bekerja sama dengan UI. Karena itu, kami mengimbau siapa pun yang menerima surat atau pesan yang mengatasnamakan pimpinan UI, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan atau permintaan dana, untuk tidak menindaklanjutinya sebelum memverifikasi keasliannya melalui kanal resmi UI,” kata Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Dr. Erwin Agustian Panigoro, M.M.

Pengadaan Hanya Lewat Kanal Resmi

UI menegaskan seluruh proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa (DPBJ UI) dan kanal eproc.ui.ac.id. Kampus tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun dari calon penyedia untuk mengikuti proses pengadaan, termasuk lewat metode penunjukan langsung.

Erwin menambahkan, UI telah melakukan penelusuran internal dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti penyalahgunaan nama dan identitas pimpinan universitas sesuai ketentuan hukum.

UI mengimbau masyarakat dan mitra penyedia untuk tidak menanggapi atau menghadiri pertemuan, serta tidak melakukan pembayaran atau transfer dana atas dasar surat tersebut. Keaslian setiap informasi pengadaan dapat diverifikasi melalui eproc.ui.ac.id dan surel resmi DPBJ UI.

Kampus juga meminta masyarakat tidak menyebarkan dokumen palsu itu tanpa keterangan yang jelas agar tidak menimbulkan korban lain. Pihak yang pernah dihubungi atau dirugikan oleh oknum yang mengatasnamakan UI diminta segera melapor kepada kampus dan aparat penegak hukum.