Cekricek.id — Tingkat Kegemaran Membaca Sumatera Barat pada 2025 tercatat 54,8 — sebuah angka yang berada di atas rata-rata nasional tetapi tetap masuk kategori rendah. Data itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat 2026 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Sabtu (8/8/2026).
Dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sumbarprov.go.id, Sabtu (8/8/2026), rakor itu mempertemukan dinas perpustakaan seluruh kabupaten/kota dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, serta pegiat literasi dari berbagai daerah di provinsi tersebut.
Angka di Atas Rata-Rata yang Belum Berarti Aman
Kepala Perpustakaan Nasional RI, E. Aminudin Aziz, membawakan pidato kunci bertajuk Strategi dan Kebijakan Perpusnas RI dalam Meningkatkan Budaya Gemar Membaca, IPLM, dan TKM di Indonesia. Ia mengapresiasi rekam jejak literasi tokoh-tokoh asal Sumatera Barat, namun mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri terhadap capaian yang ada.
“Urusan literasi adalah pekerjaan bersama yang dikerjakan bersama, maka harus jadi tanggung jawab bersama,” kata Aminudin.
Peringatan itu punya dasar aritmetika sederhana. Berada di atas rata-rata nasional tidak menaikkan Sumbar keluar dari kategori rendah, karena rata-rata nasionalnya sendiri masih berada di rentang yang sama. Perbandingan antardaerah, dengan kata lain, tidak menggantikan perbandingan dengan standar.
Perpustakaan Digeser Jadi Ruang Ekonomi
Arah kebijakan yang diangkat dalam rakor adalah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, program yang memindahkan fungsi perpustakaan dari gudang koleksi menjadi ruang belajar sepanjang hayat. Dalam skema itu, perpustakaan desa dan nagari diharapkan menjadi tempat warga bertukar pengetahuan, melatih keterampilan, sampai membuka peluang usaha.
Konsekuensinya menyentuh hal-hal yang jarang dibicarakan dalam forum literasi: jam buka yang menyesuaikan waktu luang warga, ruang yang cukup untuk kegiatan kelompok, serta pustakawan yang bekerja sebagai fasilitator kegiatan, bukan sekadar penjaga koleksi. Tanpa ketiganya, transformasi berhenti pada nama program.
Mewakili Gubernur Sumbar, Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi menyampaikan penekanan pemerintah provinsi pada penguatan budaya membaca di tengah derasnya transformasi digital.
“Gubernur mengimbau seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, mengakselerasi inovasi digital,” ujar Medi.
Menurut keterangan pemerintah provinsi, Medi juga mengingatkan kepala perangkat daerah yang mengurus perpustakaan agar tidak mengabaikan akreditasi. Akreditasi diposisikan bukan sebagai formalitas administratif, melainkan indikator mutu layanan — mulai dari tata kelola administrasi, operasional harian, hingga pelayanan kepada publik.
Menyamakan Rencana dan Anggaran
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, Jumadi, menyebut rakor digelar untuk menyamakan visi perpustakaan se-Sumbar sekaligus memperkuat sinergi dengan Perpustakaan Nasional. Forum tersebut sekaligus menjadi ajang evaluasi capaian program literasi di daerah.
Agenda dilanjutkan dengan sesi dialog bersama Pustakawan Madya Perpusnas RI yang membahas sinkronisasi perencanaan serta penyelarasan program, kegiatan, dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Persoalan penyelarasan anggaran ini kerap menjadi simpul kemacetan: program literasi dirancang di tingkat nasional, tetapi pembiayaan dan pelaksanaannya bertumpu pada kemampuan fiskal kabupaten dan kota.
Bagi Sumatera Barat, taruhannya bukan sekadar peringkat. Angka kegemaran membaca yang bertahan di kategori rendah berarti perpustakaan belum menjadi tujuan warga, dan investasi pada gedung serta koleksi belum berbalik menjadi kebiasaan membaca. Perubahannya baru akan terlihat pada pengukuran tahun-tahun berikutnya, bukan pada forum koordinasinya.
