Iklim dan Modal Asing Perlebar Ketimpangan di Empat Negara ASEAN

Tahun 2002 menjadi titik awal catatan ini. Dari tahun itu sampai 2023, tiga ekonom Universitas Syiah Kuala mengikuti angka ketimpangan pendapatan di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Hasilnya, tekanan iklim dan modal asing menaikkan ketimpangan di keempat negara itu, sedangkan inflasi sedikit menurunkannya.

Catatan itu ditulis Riska Zahara, M. Shabri Abd. Majid, dan Muhammad Abrar dalam Climate Stress, Inflation, and Foreign Investment: Do Growth and Corruption Control Shape Inequality?. Artikel tersebut terbit di Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi volume 15 nomor 1 tahun 2026. Ketiganya berasal dari Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Aceh.

Mereka memilih 2002 karena satu alasan yang sederhana. Itulah tahun paling awal ketika seluruh ukuran yang mereka perlukan tersedia dan dilaporkan secara konsisten untuk keempat negara. Ukuran itu mencakup iklim, arus modal asing, inflasi, dan tata kelola pemerintahan.

Empat negara itu dipilih karena dipandang sebagai inti kelompok yang disebut ASEAN-4. Bank Dunia menggolongkan keempatnya sebagai negara berpendapatan menengah atas. Pendapatan per kapita mereka, menurut para penulis, berada di antara 4.466 dan 13.845 dolar Amerika Serikat.

Negara ASEAN lain tidak masuk hitungan. Para penulis menyebut negara-negara itu tidak memiliki data jangka panjang yang konsisten untuk pengendalian korupsi, iklim, dan ketimpangan pendapatan. Dengan empat negara dan dua puluh dua tahun, catatan mereka berisi 88 titik pengamatan.

Ketimpangan diukur dengan indeks Gini dari World Inequality Database. Tekanan iklim diwakili intensitas emisi karbon dioksida, yakni banyaknya emisi untuk setiap unit produk domestik bruto. Modal asing dihitung sebagai arus masuk bersih investasi langsung terhadap produk domestik bruto.

Dua dasawarsa dengan jurang yang bertahan

Selama dua dasawarsa terakhir, rata-rata rasio Gini di ASEAN bertahan di sekitar 0,46. Angka itu, tulis para penulis dengan merujuk World Inequality Database 2025, tergolong tinggi secara global. Indonesia mencatat ketimpangan tertinggi di kawasan dengan rata-rata 0,54, disusul Kamboja dengan 0,51.

Brunei Darussalam berada di ujung lain dengan angka terendah, 0,36. Di antara empat negara yang diteliti, Thailand mencapai 0,52 pada 2023. Filipina rata-rata sekitar 0,47, sedangkan Malaysia mencatat 0,42.

Sepanjang 2002 sampai 2023, indeks Gini keempat negara itu rata-rata 0,46. Angka terendahnya 0,40 dan tertingginya 0,56. Para penulis membaca rentang itu sebagai tanda bahwa ketimpangan yang relatif tinggi bertahan selama masa yang mereka amati.

Ukuran lain bergerak jauh lebih lebar. Produk domestik bruto per kapita rata-rata 13.473 dolar Amerika Serikat, dengan rentang dari 3.580 sampai 36.417 dolar. Inflasi rata-rata 3,47 persen, tetapi pernah turun ke minus 1,23 persen dan naik sampai 13,1 persen.

Modal asing pun datang tidak merata dari tahun ke tahun. Arus masuknya rata-rata 2,28 persen dari produk domestik bruto, dengan titik terendah minus 0,86 persen dan tertinggi 5,42 persen. Intensitas emisi karbon dioksida rata-rata 0,64, bergerak dari 0,35 sampai 0,98.

Satu angka lagi dicatat para penulis dari masa itu. Skor pengendalian korupsi keempat negara hanya 0,13 pada indeks tata kelola. Menurut mereka, angka tersebut menegaskan terbatasnya daya lembaga dalam menekan perburuan rente dan tidak meratanya penegakan aturan antikorupsi.

Baca juga Separuh Petani Kopi Pargarutan Berpendapatan Sejuta

Hitungan pertama: iklim, harga, dan modal

Hitungan pertama menimbang tiga hal sekaligus, yaitu iklim, inflasi, dan modal asing. Tekanan iklim muncul dengan pengaruh positif dan sangat bermakna terhadap ketimpangan, dengan koefisien 0,1739. Para penulis menulis bahwa kenaikan satu poin kerentanan iklim berkaitan dengan kenaikan ketimpangan 17,39 persen.

Menurut mereka, hasil itu menyoroti dampak guncangan lingkungan yang tidak merata. Guncangan semacam itu cenderung lebih berat menimpa rumah tangga miskin dan pekerja di sektor yang peka terhadap iklim. Penelitian lain yang mereka rujuk menyebut kerugian produktivitas di pertanian dan sektor informal sebagai salah satu jalurnya.

Inflasi bergerak ke arah sebaliknya. Koefisiennya minus 0,0056, yang berarti kenaikan harga dalam rentang yang diamati berkaitan dengan penurunan kecil ketimpangan. Para penulis menafsirkannya sebagai dukungan bagi gagasan bahwa hubungan inflasi dan ketimpangan tidak lurus, melainkan berbentuk huruf U.

Pada tingkat rendah, tulis mereka, inflasi dapat mengurangi ketimpangan dengan menurunkan nilai riil utang dan mempersempit selisih upah. Kelompok berpendapatan rendah mendapat manfaat dari keadaan itu. Namun, bila inflasi menjadi terlalu tinggi, rumah tangga miskin dirugikan karena daya beli mereka berkurang.

Modal asing menjadi hal ketiga dalam hitungan itu, dengan koefisien positif 0,0089. Kenaikan arus masuk investasi asing langsung berkaitan dengan naiknya ketimpangan pendapatan. Para penulis membacanya sebagai cermin dari manfaat investasi yang tidak terbagi rata antarwilayah dan antarindustri.

Di banyak negara berkembang, lanjut mereka, investasi asing cenderung terpusat di sektor padat modal atau berorientasi ekspor. Tenaga kerja terampil dan pusat kota memperoleh manfaat lebih besar, sementara wilayah perdesaan terlewati. Mereka juga mencatat penelitian lain yang menemukan bahwa pada tingkat yang lebih tinggi investasi asing dapat mengurangi ketimpangan.

Baca juga Luas Lahan Menentukan Pendapatan Petani Sawit Rokan Hilir

Hitungan kedua: ketika ekonomi tumbuh

Pada hitungan kedua, para penulis menambahkan pertumbuhan ekonomi yang diwakili produk domestik bruto per kapita. Modal asing tetap menunjukkan pengaruh positif dan bermakna terhadap ketimpangan, dengan koefisien 0,1757. Pertumbuhan sendiri berkoefisien minus 0,0275, tetapi pengaruh langsung itu tidak bermakna secara statistik.

Yang berubah adalah apa yang terjadi ketika keduanya bertemu. Gabungan modal asing dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan koefisien minus 0,0174. Artinya, tulis para penulis, di negara dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, daya modal asing memperlebar ketimpangan menjadi berkurang.

Mereka menjelaskan bahwa perluasan ekonomi menaikkan kemampuan negara penerima untuk menyerap investasi. Manfaat modal asing lalu dapat terbagi lebih luas. Temuan itu mereka sandingkan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan pertumbuhan kuat membuka lebih banyak lapangan kerja dan menaikkan produktivitas.

Hitungan ketiga: ketika korupsi dikendalikan

Hitungan ketiga mengganti pertumbuhan dengan pengendalian korupsi. Modal asing sekali lagi berpengaruh positif dan bermakna terhadap ketimpangan, kali ini dengan koefisien 0,3231. Pengendalian korupsi berkoefisien minus 0,2710, namun pengaruh langsungnya juga tidak bermakna secara statistik.

Lalu muncul hasil yang oleh para penulis sendiri disebut tidak terduga. Gabungan modal asing dan pengendalian korupsi menghasilkan koefisien positif 0,1601. Ketika korupsi dikendalikan lebih efektif, pengaruh modal asing yang menaikkan ketimpangan justru menjadi lebih kuat.

Para penulis menawarkan satu penjelasan yang mungkin. Investasi asing di keempat negara cenderung terpusat di wilayah dan sektor tertentu. Akibatnya, bahkan dengan tata kelola yang lebih baik, modal itu terutama menguntungkan pekerja terampil, kawasan perkotaan, atau perusahaan yang berjejaring baik.

Kesimpulan mereka atas hitungan itu ringkas. Menurut Riska Zahara, M. Shabri Abd. Majid, dan Muhammad Abrar dalam naskah berbahasa Inggris, hasil tersebut menunjukkan bahwa “tata kelola yang lebih baik tidak otomatis menjamin hasil investasi yang lebih adil”. Mengurangi korupsi tidak dengan sendirinya membuat manfaat investasi tersebar luas selama modal asing tetap terpusat di industri padat modal.

Mereka juga merujuk penelitian lain tentang perekonomian dengan sektor informal yang besar. Di sana korupsi kadang bekerja sebagai cara pembagian sumber daya yang tidak resmi. Bila korupsi dikurangi tanpa perluasan peluang ekonomi formal, tulis para penulis, ketimpangan dapat meningkat.

Baca juga Skor Framingham dan Risiko Jantung Warga Miskin Malaysia

Dari angka ke saran kebijakan

Sesudah tiga hitungan itu, para penulis beralih ke saran. Pemerintah, tulis mereka, perlu memastikan modal asing mendukung pembangunan yang inklusif, bukan hanya menguntungkan sektor atau wilayah tertentu. Caranya dengan mendorong investasi di industri padat karya, memperkuat kaitan perusahaan asing dengan pemasok lokal, dan menyeimbangkan investasi antardaerah.

Saran kedua menyangkut kemampuan menyerap. Investasi di bidang pendidikan, keterampilan, dan teknologi dapat membantu pekerja dan perusahaan dalam negeri ikut menikmati kenaikan produktivitas yang dibawa modal asing. Saran ketiga menyangkut harga, sebab pengelolaan inflasi menurut mereka tidak boleh hanya terpaku pada kestabilan harga.

Kebijakan moneter, lanjut para penulis, perlu didampingi program perlindungan sosial. Mereka menyebut dukungan upah, kebijakan harga pangan, dan bantuan tunai yang terarah untuk melindungi rumah tangga berpendapatan rendah. Saran keempat menyangkut iklim, yakni memasukkan kebijakan iklim ke dalam strategi pembangunan.

Perluasan infrastruktur yang tahan iklim dan perlindungan mata pencaharian yang rentan mereka sebut penting. Tujuannya agar guncangan iklim tidak memperlebar jurang pendapatan. Saran terakhir kembali ke tata kelola. “Reformasi tata kelola saja tidak cukup,” tulis ketiganya dalam naskah berbahasa Inggris itu.

Kebijakan antikorupsi, menurut mereka, perlu digabungkan dengan alokasi investasi yang transparan dan pemantauan atas pemusatan investasi di sektor tertentu. Mereka menyebut pula keterbukaan data arus investasi kepada publik, penganggaran daerah yang partisipatif, dan syarat yang jelas bagi investor asing.

Sesudah 2023, pertanyaan yang tersisa

Catatan ini berhenti pada 2023, dan para penulis menyebut sendiri batasnya. Pengaruh langsung pengendalian korupsi terhadap ketimpangan, tulis mereka, tetap terbatas dalam sampel ini. Arah gabungannya dengan modal asing pun mereka sebut tidak terduga.

Karena itu, penelitian berikutnya mereka sarankan memasukkan ukuran kelembagaan lain, seperti supremasi hukum dan mutu regulasi. Perbedaan modal asing di sektor manufaktur, jasa, dan industri ekstraktif juga mereka sebut layak diperiksa. Pendekatan yang mampu menangkap pengaruh jangka panjang dan pengaruh ambang batas termasuk dalam daftar itu.

Perbandingan dengan kawasan berkembang lain menjadi butir terakhir saran mereka. Penelitian ini sendiri dibiayai melalui program penelitian tesis magister dan terbit pada 2026. Sampai titik itu, catatannya menunjukkan ketimpangan di empat negara ASEAN dibentuk oleh iklim, modal asing, pola pertumbuhan, dan keadaan lembaga.